Tukar Guling Saham Mitratel-TBIG Batal
Tukar Guling Saham Mitratel-TBIG Batal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan rencana penukaran kepemilikan saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang ada di PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) untuk 290 juta lembar saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) batal.
Sekadar mengingatkan, BUMN telekomunikasi tersebut berencana menukar 49% sahamnya yang ada di Mitratel untuk memiliki 290 juta lembar saham TBIG.
"Ya sesuai laporan secara lisan dari dewan komisaris, mereka sudah mengadakan rapat direksi dengan dewan komisaris bahwa mereka sudah bersama menyetujui bahwa transaksi Mitratel batal," tuturnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurutnya, penyampaian yang dilakukan secara lisan ini lantaran aksi tukar guling tersebut merupakan aksi korporasi. Dewan komisaris pun telah menyampaikan keputusan ini pekan lalu.
"Itu saja. Karena itu aksi korporasi, jadi secara lisan saja dilaporkan kepada kami. Minggu lalu (disampaikan dewan komisaris)," imbuh dia.
Rini menambahkan, pihaknya pun tidak akan memanggil dewan komisaris ataupun direksi untuk menjelaskan hal tersebut. Namun, Telkom sebagai perusahaan publik tetap harus bertanggung jawab kepada seluruh pemegang saham terkait keputusan itu.
"Biarpun pemerintah pemegang saham mayoritas, tapi mereka tetap memiliki tanggung jawab secara menyeluruh. Buat kami, bahwa itu aksi korporasi yang memang mereka putuskan, kami menghormati keputusan direksi dan komisaris," tandas Rini.
Sekadar mengingatkan, BUMN telekomunikasi tersebut berencana menukar 49% sahamnya yang ada di Mitratel untuk memiliki 290 juta lembar saham TBIG.
"Ya sesuai laporan secara lisan dari dewan komisaris, mereka sudah mengadakan rapat direksi dengan dewan komisaris bahwa mereka sudah bersama menyetujui bahwa transaksi Mitratel batal," tuturnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurutnya, penyampaian yang dilakukan secara lisan ini lantaran aksi tukar guling tersebut merupakan aksi korporasi. Dewan komisaris pun telah menyampaikan keputusan ini pekan lalu.
"Itu saja. Karena itu aksi korporasi, jadi secara lisan saja dilaporkan kepada kami. Minggu lalu (disampaikan dewan komisaris)," imbuh dia.
Rini menambahkan, pihaknya pun tidak akan memanggil dewan komisaris ataupun direksi untuk menjelaskan hal tersebut. Namun, Telkom sebagai perusahaan publik tetap harus bertanggung jawab kepada seluruh pemegang saham terkait keputusan itu.
"Biarpun pemerintah pemegang saham mayoritas, tapi mereka tetap memiliki tanggung jawab secara menyeluruh. Buat kami, bahwa itu aksi korporasi yang memang mereka putuskan, kami menghormati keputusan direksi dan komisaris," tandas Rini.
(izz)
Explore More