Jokowi Beri Sinyal Restui Perpanjangan Izin Freeport
Kamis, 02 Juli 2015 - 14:27 WIB
Jokowi Beri Sinyal Restui Perpanjangan Izin Freeport
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal mendukung perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Dia mengatakan, meski pemerintah belum membahas keputusan mengenai perpanjangan izin usaha Freeport, namun saat ini sedang dalam persiapan ke arah tersebut. (Baca: Petinggi Freeport Sambangi Jokowi di Istana).
"Secara keseluruhan kan pesannya kalau kita diskusi mengenai investasi, pembangunan smelter, listrik, itu tidak mungkin ada pikiran untuk memutus kan. Karena smelter, listrik, tambang bawah tanah itu hanya bisa terjadi kalau investasi masuk kan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurut Sudirman, salah satu jalan keluar untuk kemudahan usaha Freeport adalah dengan mengubah status kerja sama dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba, bahwa seluruh KK harus diubah menjadi IUP atau IUPK.
"Nah sekarang mereka (Freeport) mengajukan (perubahan status jadi IUPK). Apakah bisa konversi dari KK dilakukan secepat mungkin. Dan itu sebagai jalan untuk mencari jalan keluar," imbuh dia.
Pemerintah juga akan berdiskusi dengan para ahli hukum agar iklim investasi itu memberikan kepastian hukum dan kepastian kelangsungan usaha perusahaan pertambangan.
"Tentu saja IUPK nya bukan diberikan langsung untuk sekian belas tahun yang akan datang. Tapi kalau pun akan diberikan, jangka waktunya sama dengan kontraknya," pungkas dia.
Baca juga:
Freeport Bangun Tambang Bawah Tanah Terbesar di Dunia
Freeport Janji Turuti 11 Tuntutan Pemda Papua
Catat! Freeport Janji Pakai Alat Berat Buatan Pindad
Dia mengatakan, meski pemerintah belum membahas keputusan mengenai perpanjangan izin usaha Freeport, namun saat ini sedang dalam persiapan ke arah tersebut. (Baca: Petinggi Freeport Sambangi Jokowi di Istana).
"Secara keseluruhan kan pesannya kalau kita diskusi mengenai investasi, pembangunan smelter, listrik, itu tidak mungkin ada pikiran untuk memutus kan. Karena smelter, listrik, tambang bawah tanah itu hanya bisa terjadi kalau investasi masuk kan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurut Sudirman, salah satu jalan keluar untuk kemudahan usaha Freeport adalah dengan mengubah status kerja sama dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba, bahwa seluruh KK harus diubah menjadi IUP atau IUPK.
"Nah sekarang mereka (Freeport) mengajukan (perubahan status jadi IUPK). Apakah bisa konversi dari KK dilakukan secepat mungkin. Dan itu sebagai jalan untuk mencari jalan keluar," imbuh dia.
Pemerintah juga akan berdiskusi dengan para ahli hukum agar iklim investasi itu memberikan kepastian hukum dan kepastian kelangsungan usaha perusahaan pertambangan.
"Tentu saja IUPK nya bukan diberikan langsung untuk sekian belas tahun yang akan datang. Tapi kalau pun akan diberikan, jangka waktunya sama dengan kontraknya," pungkas dia.
Baca juga:
Freeport Bangun Tambang Bawah Tanah Terbesar di Dunia
Freeport Janji Turuti 11 Tuntutan Pemda Papua
Catat! Freeport Janji Pakai Alat Berat Buatan Pindad
(izz)
Lihat Juga :
