Pengamat Nilai Sektor Energi Makin Karut Marut
Rabu, 08 Juli 2015 - 14:15 WIB
Pengamat Nilai Sektor Energi Makin Karut Marut
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Yusri Usman menilai, sektor energi saat ini semakin karut marut. Karena itu, sejak 29 Juni 2015 proses audit forensik terhadap Pertamina Energy Sevices Ltd Singapore mulai dilakukan.
Audit ini dilakukan oleh perusahaan Konsultan Forensik dari Australia yang bernama Kordamentha cabang Singapore yang ditunjuk oleh SPI Pertamina pusat.
"Kedatangan tim audit ke kantor Petral-PES diantar langsung oleh Direktur Umum Pertamina Dwi Daryoto, didampingi VP Upstream Pertamina. Tim ini juga didampingi tim dari Kejaksaan Agung dan sekarang sudah bekerja," kata Yusri kepada wartawan, Selasa (8/7/2015).
Namun, tim ini hanya difokuskan untuk melakukan forensik terhadap kegiatan pengadaan 2012 sampai 2014. "Kalau informasi ini benar, artinya ini adalah suatu kebijakan yang aneh, karena temanya adalah untuk proses pembubaran Petral yang digembar gemborkan sarang mafia migas," ujarnya.
Menurut dia, seharusnya tim audit forensik ini memeriksa semua aktivitas sejak Petral Singapore berubah fungsi dari pengekspor menjadi pengimpor pada 2004, maka seharusnya yang benar proses audit forensik dimulai sejak 2004 sampai akhir 2014.
"Yang menjadi pertanyaan juga mengapa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang selama ini mengaudit PES tidak dilibatkan? Padahal menurut UU bahwa unsur kerugian negara harus dikeluarkan BPK RI," tegas Yusri.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno layak dicopot. Kebijakan Rini telah menyebabkan carut marut di bidang ekonomi energi.
Contoh lain kebijakan Rini yakni penunjukan Direktur Utama perusahaan pelat merah yang tidak memiliki pengalaman di bidang usaha korporasi yang dipimpin.
"Saya menyoroti kebijakan Rini dalam sektor energi. Khususnya penempatan direktur utama Pertamina," imbuhnya.
Selain itu, kebijakan Menteri Rini terkait tukar guling saham Mitratel dan aktivitas penempatan pengolahan data Telkomsel di Singapura yang potensi merugikan negara dari sektor ekonomi dan keamanan negara.
"Tepat dicopot, hanya persoalannya hak prerogatif kan di tangan Presiden. Apakah benar Presiden mau copot? Kemudian Rini adalah tim sukses ring I dan ketua tim transisi, tentu banyak rahasia sejak sebelum kampanye Pilpres yang dia pegang. Bisa jadi kartu truf ini akan dia gunakan menekan Presiden," pungkasnya.
Audit ini dilakukan oleh perusahaan Konsultan Forensik dari Australia yang bernama Kordamentha cabang Singapore yang ditunjuk oleh SPI Pertamina pusat.
"Kedatangan tim audit ke kantor Petral-PES diantar langsung oleh Direktur Umum Pertamina Dwi Daryoto, didampingi VP Upstream Pertamina. Tim ini juga didampingi tim dari Kejaksaan Agung dan sekarang sudah bekerja," kata Yusri kepada wartawan, Selasa (8/7/2015).
Namun, tim ini hanya difokuskan untuk melakukan forensik terhadap kegiatan pengadaan 2012 sampai 2014. "Kalau informasi ini benar, artinya ini adalah suatu kebijakan yang aneh, karena temanya adalah untuk proses pembubaran Petral yang digembar gemborkan sarang mafia migas," ujarnya.
Menurut dia, seharusnya tim audit forensik ini memeriksa semua aktivitas sejak Petral Singapore berubah fungsi dari pengekspor menjadi pengimpor pada 2004, maka seharusnya yang benar proses audit forensik dimulai sejak 2004 sampai akhir 2014.
"Yang menjadi pertanyaan juga mengapa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang selama ini mengaudit PES tidak dilibatkan? Padahal menurut UU bahwa unsur kerugian negara harus dikeluarkan BPK RI," tegas Yusri.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno layak dicopot. Kebijakan Rini telah menyebabkan carut marut di bidang ekonomi energi.
Contoh lain kebijakan Rini yakni penunjukan Direktur Utama perusahaan pelat merah yang tidak memiliki pengalaman di bidang usaha korporasi yang dipimpin.
"Saya menyoroti kebijakan Rini dalam sektor energi. Khususnya penempatan direktur utama Pertamina," imbuhnya.
Selain itu, kebijakan Menteri Rini terkait tukar guling saham Mitratel dan aktivitas penempatan pengolahan data Telkomsel di Singapura yang potensi merugikan negara dari sektor ekonomi dan keamanan negara.
"Tepat dicopot, hanya persoalannya hak prerogatif kan di tangan Presiden. Apakah benar Presiden mau copot? Kemudian Rini adalah tim sukses ring I dan ketua tim transisi, tentu banyak rahasia sejak sebelum kampanye Pilpres yang dia pegang. Bisa jadi kartu truf ini akan dia gunakan menekan Presiden," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
