Penyebab Krisis Yunani Berbeda dengan Indonesia
Rabu, 08 Juli 2015 - 19:25 WIB
Penyebab Krisis Yunani Berbeda dengan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Anwar Nasution mengatakan, penyebab krisis ekonomi Yunani berbeda dengan Indonesia, bagaikan bumi dengan langit.
Krisis ekonomi di Yunani disebabkan karena besarnya pinjaman luar negeri pemerintahnya yang sudah lama hidup besar pasak dari tiang. Di Indonesia, masalahnya berbeda dan tidak ada kaitannya dengan utang pemerintah yang dewasa ini masih terkontrol.
"Penyebab pertama sumber kerawanan ekonomi Indonesia adalah karena utang luar negeri sektor swastanya terlalu besar. Pada umumnya, utang itu merupakan utang dalam bentuk valuta asing berjangka pendek untuk membelanjai investasi berjangka panjang. Sebagian dari investasi itu hanya menghasilkan penenerimaan dalam bentuk rupiah," katanya di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Invetasi itu termasuk real estate yang berkembang pesat, industri pertambangan, manufaktur dan sebagainya guna memanfaatkan tingkat suku bunga murah di Singapura.
"Industri perbankan Indonesia, yang didominir bank-bank negara sangat inefisien sehingga perbedaan antara tingkat suku bunga deposito dan kredit yang tertinggi di lingkungan negara-negara ASEAN," ujar dia.
Anwar mengatakan, lebih dari sepertiga likuiditas bursa efek dan pasar obligasi dalam negeri berasal dari pemasukan modal asing jangka pendek. Bisa saja modal itu uang milik orang Indonesia yang di parkir di Singapura dan Hong Kong.
Kedua, harga komoditi primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia terus merosot sejak 2011. Industri manufaktur dan PMA sudah mengalami kemerosotan sejak 10 tahun masa kepresidenan SBY akibat dari penguatan mata uang, sistem perdagangan dan perizinan yang semakin protektip dan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan) yang sangat terbatas.
"Sistem perdagangan yang protektif itu, antara lain tercermin dari kebijakan pengolahan bijih tambang padahal kita tidak punya instrastruktur dan tenaga listrik yang besar dan murah. Karena larangan ekspor dan tarif ekspor bijih mineral yang mahal, Indonesia menjadi negara tak dapat diandalkan. Sehingga pembeli beralih ke negara penghasil lain, seperti Philipina, PNG dan Australia," katanya.
Ketiga, dunia usaha kesulitan melunasi bunga dan pokok utangnya karena disatu pihak, tingkat suku bunga luar negeri dan dalam negeri semakin meningkat dan rupiah melemah.
"Di lain pihak, harga produknya semakin melemah. Pada gilirannya, tunggakan kredit dan pelemahan rupiah meningkatkan NPL perbankan dan risiko transansaksi devisanya yang mengurus kecukupan modalnya," tutup dia.
Masalah perbankan seperti ini, kata Anwar, persis seperti yang terjadi pada krisis 1997-1998. "Pada waktu itu, APBN sedikit surplus dan defisit neraca berjalan juga tidak menghawatirkan karena berada di bawah 4% dari PDB," pungkasnya.
Krisis ekonomi di Yunani disebabkan karena besarnya pinjaman luar negeri pemerintahnya yang sudah lama hidup besar pasak dari tiang. Di Indonesia, masalahnya berbeda dan tidak ada kaitannya dengan utang pemerintah yang dewasa ini masih terkontrol.
"Penyebab pertama sumber kerawanan ekonomi Indonesia adalah karena utang luar negeri sektor swastanya terlalu besar. Pada umumnya, utang itu merupakan utang dalam bentuk valuta asing berjangka pendek untuk membelanjai investasi berjangka panjang. Sebagian dari investasi itu hanya menghasilkan penenerimaan dalam bentuk rupiah," katanya di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Invetasi itu termasuk real estate yang berkembang pesat, industri pertambangan, manufaktur dan sebagainya guna memanfaatkan tingkat suku bunga murah di Singapura.
"Industri perbankan Indonesia, yang didominir bank-bank negara sangat inefisien sehingga perbedaan antara tingkat suku bunga deposito dan kredit yang tertinggi di lingkungan negara-negara ASEAN," ujar dia.
Anwar mengatakan, lebih dari sepertiga likuiditas bursa efek dan pasar obligasi dalam negeri berasal dari pemasukan modal asing jangka pendek. Bisa saja modal itu uang milik orang Indonesia yang di parkir di Singapura dan Hong Kong.
Kedua, harga komoditi primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia terus merosot sejak 2011. Industri manufaktur dan PMA sudah mengalami kemerosotan sejak 10 tahun masa kepresidenan SBY akibat dari penguatan mata uang, sistem perdagangan dan perizinan yang semakin protektip dan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan) yang sangat terbatas.
"Sistem perdagangan yang protektif itu, antara lain tercermin dari kebijakan pengolahan bijih tambang padahal kita tidak punya instrastruktur dan tenaga listrik yang besar dan murah. Karena larangan ekspor dan tarif ekspor bijih mineral yang mahal, Indonesia menjadi negara tak dapat diandalkan. Sehingga pembeli beralih ke negara penghasil lain, seperti Philipina, PNG dan Australia," katanya.
Ketiga, dunia usaha kesulitan melunasi bunga dan pokok utangnya karena disatu pihak, tingkat suku bunga luar negeri dan dalam negeri semakin meningkat dan rupiah melemah.
"Di lain pihak, harga produknya semakin melemah. Pada gilirannya, tunggakan kredit dan pelemahan rupiah meningkatkan NPL perbankan dan risiko transansaksi devisanya yang mengurus kecukupan modalnya," tutup dia.
Masalah perbankan seperti ini, kata Anwar, persis seperti yang terjadi pada krisis 1997-1998. "Pada waktu itu, APBN sedikit surplus dan defisit neraca berjalan juga tidak menghawatirkan karena berada di bawah 4% dari PDB," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
