Dana CSF Harus untuk Riset
Senin, 13 Juli 2015 - 10:34 WIB
Dana CSF Harus untuk Riset
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus menggunakan dana pungutan CPO supporting fund (CSF) untuk riset dan pengembangan produk hilir sawit.
Tujuannya agar negeri ini menjadi salah satu pemain hilir sawit terbesar di dunia, setelah sebelumnya menjadi produsen CPO terbesar. Dirut PT Riset Perkebunan Nusantara (persero) Teguh Wahyudi menilai, riset dan pengembangan dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari kompetitor seperti Malaysia dalam hal teknologi hilirisasi CPO.
”Harus diakui kita masih tertinggal dari Malaysia soal hilirisasi industri kelapa sawit. Karena itu, dibutuhkan dana untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu. Menurut dia, ketertinggalan itu dapat dilihat dari teknologi yang digunakan, jumlah produk hilir, dan variasinya.
”Dengan adanya dana CPO supporting fund, kita bisa mendorong pengembangan hilir lebih cepat,” ujarnya. Teguh memperkirakan dengan dukungan dana CPO supporting fund untuk riset, Indonesia dapat mengejar ke-tertinggalan dari Malaysia dalam lima tahun ke depan.
Teknologi bioenergy, bio-oleochemicals, bio-food akan berkembang pesat. ”Hal itu dapat tercapai jika porsi riset dari alokasi dana CPO supporting fund cukup besar. Sekarang kan belum ditentukan porsi masing-masingnya,” katanya.
Dia menambahkan, sesuai aturan yang akan berlaku, dana CPO supporting fund akan digunakan untuk subsidi biodiesel, riset dan pengembangan, penanaman kembali, peningkatan SDM, dan upaya melawan black campaign dari LSM asing. ”PT Riset Perkebunan Nusantara akan mendukung semua tujuan tersebut,” paparnya.
Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Manggabarani menjelaskan, CPO supporting fund akan diberlakukan pada 16 Juli 2015, sebagai tambahanpungutanuntukmengembangkan industri hilir dan industri CPO berkesinambungan. ”Dana besar itu sebaiknya difokuskan untuk riset dan penanaman kembali.
Penanaman kembali itu fondasi industri hulu, dan riset merupakan fondasi industri hilir,” ujarnya. Selain itu, dana CPO supporting fund juga akan digunakan untuk subsidi biodiesel dan upaya menangkal black campaign dari LSM asing. ”Bagaimana cara agar dana besar ini efektif dan tepat sasaran, harus ada pengawasan yang terbuka baik dari pelaku industri sawit, perwakilan petani, dan independen,” paparnya.
Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menambahkan pengawasan dana CPO supporting fund harus ekstra karena dana ini diperoleh dari pihak ketiga. ”Jangan sampai terulang seperti dana reboisasi yang tidak efektif dan tepat sasaran. Semua pihak harus mengawasinya,” ucapnya.
Meski tujuannya cukup baik terutama untuk riset dan pengembangan industri hilir kelapa sawit, Firman menilai pungutan dana itu masih menimbulkandampaknegatifterhadap industri kecil dan menengah. ”Tidak sedikit industri kecil di daerah yang keberatan mengingat harga CPO dapat tertekan dengan kebijakan ini,” ujarnya. Firman juga menilai kebijakan pungutan ini disinyalir dibuat atas desakan industri besar di sektor hilir sehingga merugikan industri hulu dan petani. ”Kita harus kritisi dan pertanyakan terkait subsidi biodiesel, mengapa pakai skema ini,” katanya.
Sudarsono
Tujuannya agar negeri ini menjadi salah satu pemain hilir sawit terbesar di dunia, setelah sebelumnya menjadi produsen CPO terbesar. Dirut PT Riset Perkebunan Nusantara (persero) Teguh Wahyudi menilai, riset dan pengembangan dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari kompetitor seperti Malaysia dalam hal teknologi hilirisasi CPO.
”Harus diakui kita masih tertinggal dari Malaysia soal hilirisasi industri kelapa sawit. Karena itu, dibutuhkan dana untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu. Menurut dia, ketertinggalan itu dapat dilihat dari teknologi yang digunakan, jumlah produk hilir, dan variasinya.
”Dengan adanya dana CPO supporting fund, kita bisa mendorong pengembangan hilir lebih cepat,” ujarnya. Teguh memperkirakan dengan dukungan dana CPO supporting fund untuk riset, Indonesia dapat mengejar ke-tertinggalan dari Malaysia dalam lima tahun ke depan.
Teknologi bioenergy, bio-oleochemicals, bio-food akan berkembang pesat. ”Hal itu dapat tercapai jika porsi riset dari alokasi dana CPO supporting fund cukup besar. Sekarang kan belum ditentukan porsi masing-masingnya,” katanya.
Dia menambahkan, sesuai aturan yang akan berlaku, dana CPO supporting fund akan digunakan untuk subsidi biodiesel, riset dan pengembangan, penanaman kembali, peningkatan SDM, dan upaya melawan black campaign dari LSM asing. ”PT Riset Perkebunan Nusantara akan mendukung semua tujuan tersebut,” paparnya.
Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Manggabarani menjelaskan, CPO supporting fund akan diberlakukan pada 16 Juli 2015, sebagai tambahanpungutanuntukmengembangkan industri hilir dan industri CPO berkesinambungan. ”Dana besar itu sebaiknya difokuskan untuk riset dan penanaman kembali.
Penanaman kembali itu fondasi industri hulu, dan riset merupakan fondasi industri hilir,” ujarnya. Selain itu, dana CPO supporting fund juga akan digunakan untuk subsidi biodiesel dan upaya menangkal black campaign dari LSM asing. ”Bagaimana cara agar dana besar ini efektif dan tepat sasaran, harus ada pengawasan yang terbuka baik dari pelaku industri sawit, perwakilan petani, dan independen,” paparnya.
Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menambahkan pengawasan dana CPO supporting fund harus ekstra karena dana ini diperoleh dari pihak ketiga. ”Jangan sampai terulang seperti dana reboisasi yang tidak efektif dan tepat sasaran. Semua pihak harus mengawasinya,” ucapnya.
Meski tujuannya cukup baik terutama untuk riset dan pengembangan industri hilir kelapa sawit, Firman menilai pungutan dana itu masih menimbulkandampaknegatifterhadap industri kecil dan menengah. ”Tidak sedikit industri kecil di daerah yang keberatan mengingat harga CPO dapat tertekan dengan kebijakan ini,” ujarnya. Firman juga menilai kebijakan pungutan ini disinyalir dibuat atas desakan industri besar di sektor hilir sehingga merugikan industri hulu dan petani. ”Kita harus kritisi dan pertanyakan terkait subsidi biodiesel, mengapa pakai skema ini,” katanya.
Sudarsono
(bbg)
