Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas
Senin, 20 Juli 2015 - 09:31 WIB
Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menyatakan penyerapan anggaran belanja negara, termasuk belanja infrastruktur, meningkat pada semester II/2015.
Sedangkan, pengamat berharap ada perbaikan kualitas dalam belanja infrastruktur agar nilai tukar rupiah tetap terjaga. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, penyerapan anggaran per 16 Juli 2015 baru sekitar 41% atau Rp820 triliun dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp1.984 triliun.
Dia pun mengatakan, penyerapan anggaran akan dipercepat pada semester II/2015. “Penyerapan setelah Lebaran akan meningkat lagi,” kata dia di kediamannya, Jakarta, akhir pekan lalu.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu menilai rendahnya penyerapan anggaran pada semester I/2015 merupakan pola yang berulang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dia pun memprediksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun akan mencapai 96% atau Rp1.905 triliun.
Dari sisi penerimaan, Bambang mengatakan, penerimaan negara secara keseluruhan juga baru sekitar 40% atau Rp705 triliun dari total pagu APBN-P 2015 Rp1.761,6 triliun. Dia pun memprediksi penerimaan negara hingga akhir tahun hanya mencapai 91% atau Rp1.603 triliun.
Oleh sebab itu, Bambang menyebut kemungkinan kekurangan penerimaan (shortfall) pada akhir tahun akan mencapai Rp120 triliun. Sementara, realisasi belanja pemerintah yang tidak terserap diprediksi akan mencapai Rp80 triliun. “Jadi, defisit (APBN-P) kita kemungkinan melebar ke 2,2%,” ucap dia.
Sementara, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menuturkan, sebagian besar komponen pembangunan infrastruktur masih tergantung impor. Dengankatalain, kebutuhan akan valas semakin meningkat.
“Mulai Agustus, belanja pemerintah mulai tinggi. Tapi yang perlu dilihat, jangan cuma kuantitas. Menurut saya, pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanjanya,” katanya. Aviliani mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan belanja pemerintah dalam aspek menjaga nilai tukar rupiah. Hal ini penting supaya rupiah tidak terdepresiasi semakin dalam.
Ekonom Bank Danamon, Anton Hendranata menambahkan, pemerintah perlu segera mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Pembangunan proyek infrastruktur dinilai dapat menjadi stimulus ekonomi yang mampu mendorong laju ekonomi yang tengah lesu.
“Kuncinya tinggal government spending untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur. Kalau trennya sudah kelihatan, meski tidak sesuai janjinya 100%, akan punya dampak (ekonomi),” katanya saat dihubungi baru-baru ini.
Anton mengatakan, pasar memahami alasan pemerintah terkait rendahnya serapan belanja negara, salah satunya karena perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) Namun, dia juga mempertanyakan K/L yang tidak melakukan perubahan nomenklatur tetapi serapannya rendah.
Rahmat Fiansyah
Sedangkan, pengamat berharap ada perbaikan kualitas dalam belanja infrastruktur agar nilai tukar rupiah tetap terjaga. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, penyerapan anggaran per 16 Juli 2015 baru sekitar 41% atau Rp820 triliun dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp1.984 triliun.
Dia pun mengatakan, penyerapan anggaran akan dipercepat pada semester II/2015. “Penyerapan setelah Lebaran akan meningkat lagi,” kata dia di kediamannya, Jakarta, akhir pekan lalu.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu menilai rendahnya penyerapan anggaran pada semester I/2015 merupakan pola yang berulang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dia pun memprediksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun akan mencapai 96% atau Rp1.905 triliun.
Dari sisi penerimaan, Bambang mengatakan, penerimaan negara secara keseluruhan juga baru sekitar 40% atau Rp705 triliun dari total pagu APBN-P 2015 Rp1.761,6 triliun. Dia pun memprediksi penerimaan negara hingga akhir tahun hanya mencapai 91% atau Rp1.603 triliun.
Oleh sebab itu, Bambang menyebut kemungkinan kekurangan penerimaan (shortfall) pada akhir tahun akan mencapai Rp120 triliun. Sementara, realisasi belanja pemerintah yang tidak terserap diprediksi akan mencapai Rp80 triliun. “Jadi, defisit (APBN-P) kita kemungkinan melebar ke 2,2%,” ucap dia.
Sementara, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menuturkan, sebagian besar komponen pembangunan infrastruktur masih tergantung impor. Dengankatalain, kebutuhan akan valas semakin meningkat.
“Mulai Agustus, belanja pemerintah mulai tinggi. Tapi yang perlu dilihat, jangan cuma kuantitas. Menurut saya, pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanjanya,” katanya. Aviliani mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan belanja pemerintah dalam aspek menjaga nilai tukar rupiah. Hal ini penting supaya rupiah tidak terdepresiasi semakin dalam.
Ekonom Bank Danamon, Anton Hendranata menambahkan, pemerintah perlu segera mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Pembangunan proyek infrastruktur dinilai dapat menjadi stimulus ekonomi yang mampu mendorong laju ekonomi yang tengah lesu.
“Kuncinya tinggal government spending untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur. Kalau trennya sudah kelihatan, meski tidak sesuai janjinya 100%, akan punya dampak (ekonomi),” katanya saat dihubungi baru-baru ini.
Anton mengatakan, pasar memahami alasan pemerintah terkait rendahnya serapan belanja negara, salah satunya karena perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) Namun, dia juga mempertanyakan K/L yang tidak melakukan perubahan nomenklatur tetapi serapannya rendah.
Rahmat Fiansyah
(ftr)
