Tower Bersama Infrastructure Membangun 419 Menara
Tower Bersama Infrastructure Membangun 419 Menara
A
A
A
JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) pada kuartal II/2015 berhasil menambah 419 menara telekomunikasi. Secara total, perseroan hingga saat ini memiliki 11.154 menara telekomunikasi.
”Pada kuartal pertama kami menambah 118 menara telekomunikasi sedangkan pada kuartal kedua menambah 301 menara telekomunikasi,” kata Presiden Direktur Tower Bersama Infrastructure Hardi Wijaya Liong dalam rilisnya belum lama ini. Per 30 Juni 2015 TBIG memiliki 19.416 penyewaan dan 12.159 site telekomunikasi.
Site telekomunikasi milik perseroan terdiri dari 11.154 menara telekomunikasi, 941 shelteronly dan 64 jaringan DAS. Dengan angka total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 18.411, maka rasio kolokasi (tenancy ratio ) perseroan menjadi 1,65. ”Pada kuartal pertama kami juga menambah 220 kolokasi, sementara di kuartal kedua TBIG menambah lagi 307 kolokasi.
Kami sangat senang dengan pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal kedua ini,” imbuhnya. TBIG pun masih optimistis aksi korporasi tukar guling saham (share swap ) antara TBIG dan anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) segera terealisasi. Meski, perjanjian penukaran saham tersebut diperpanjang selambat-lambatnya 30 September 2015.
”Kita sudah siap, ketentuan juga sudah dipenuhi, kami yakin dapat sahamnya. Saat ini tinggal menunggu penyelesaian di internal Telkom,” kata Direktur Keuangan Tower Bersama Infrastructure Helmy Yusman Santoso. Transaksi tukar guling Telkom dengan TBIG telah bergulir sejak 2014. Secara ringkas, transaksi swap tersebut terdiri dari empat bagian.
Pertama, TBIG membeli 100% saham TLKM di Mitratel dengan memberikan kepemilikan Telkom di TBIG sebesar 13,7%. Kedua, Telkom juga menerima tambahan pembayaran earn out maksimum sebesar Rp1,74 triliun untuk beberapa pencapaian atas kinerja Mitratel setelah dikonsolidasi ke TBIG. Ketiga, pengalihan utang Telkom sebesar Rp2,63 triliun kepada TBIG.
Keempat , post closing adjustment senilai Rp534 miliar, salah satunya untuk tambahan aset atau modal kerja setelah tanggal penilaian. Keempat bagian tersebut ditukar (swap ) dengan 100% kepemilikan saham Mitratel. Sehingga, Telkom tidak hanya menerima 13,7% kepemilikan di TBIG namun juga menerima nilai moneter mencapai Rp4,9 triliun dan TLKM tetap menjadi pemegang saham di Mitratel melalui TBIG.
Manajemen Telkom memperpanjang masa perjanjian tukar guling saham (conditional share exchange agreement/ CSEA) dengan TBIG dalam rangka monetisasi Mitratel pasca- berakhirnya masa perjanjian pada 30 Juni 2015 yang diperpanjang menjadi akhir September tahun ini. ”Kami ini menghormati proses yang tengah berjalan. Kita itu sedang ada proses di-review oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transaksi ini.
Saya tidak mau terkesan lari dari review dengan membatalkan CSEA itu. Karena itu, diperpanjang tiga bulan,” kata Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga. Menurutnya, langkah perseroan meminta review dari berbagai lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, dan Jamdatun, sesuai dengan permintaan dari Komisaris. ”Kami menghormati proses saja. Karena ini sedang jalan, makanya diperpanjang. Urusan nanti hasil review KPK bagaimana, kita lihat saja. Saya tidak mau berandai- andai,” imbuhnya.
Heru febrianto
”Pada kuartal pertama kami menambah 118 menara telekomunikasi sedangkan pada kuartal kedua menambah 301 menara telekomunikasi,” kata Presiden Direktur Tower Bersama Infrastructure Hardi Wijaya Liong dalam rilisnya belum lama ini. Per 30 Juni 2015 TBIG memiliki 19.416 penyewaan dan 12.159 site telekomunikasi.
Site telekomunikasi milik perseroan terdiri dari 11.154 menara telekomunikasi, 941 shelteronly dan 64 jaringan DAS. Dengan angka total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 18.411, maka rasio kolokasi (tenancy ratio ) perseroan menjadi 1,65. ”Pada kuartal pertama kami juga menambah 220 kolokasi, sementara di kuartal kedua TBIG menambah lagi 307 kolokasi.
Kami sangat senang dengan pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal kedua ini,” imbuhnya. TBIG pun masih optimistis aksi korporasi tukar guling saham (share swap ) antara TBIG dan anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) segera terealisasi. Meski, perjanjian penukaran saham tersebut diperpanjang selambat-lambatnya 30 September 2015.
”Kita sudah siap, ketentuan juga sudah dipenuhi, kami yakin dapat sahamnya. Saat ini tinggal menunggu penyelesaian di internal Telkom,” kata Direktur Keuangan Tower Bersama Infrastructure Helmy Yusman Santoso. Transaksi tukar guling Telkom dengan TBIG telah bergulir sejak 2014. Secara ringkas, transaksi swap tersebut terdiri dari empat bagian.
Pertama, TBIG membeli 100% saham TLKM di Mitratel dengan memberikan kepemilikan Telkom di TBIG sebesar 13,7%. Kedua, Telkom juga menerima tambahan pembayaran earn out maksimum sebesar Rp1,74 triliun untuk beberapa pencapaian atas kinerja Mitratel setelah dikonsolidasi ke TBIG. Ketiga, pengalihan utang Telkom sebesar Rp2,63 triliun kepada TBIG.
Keempat , post closing adjustment senilai Rp534 miliar, salah satunya untuk tambahan aset atau modal kerja setelah tanggal penilaian. Keempat bagian tersebut ditukar (swap ) dengan 100% kepemilikan saham Mitratel. Sehingga, Telkom tidak hanya menerima 13,7% kepemilikan di TBIG namun juga menerima nilai moneter mencapai Rp4,9 triliun dan TLKM tetap menjadi pemegang saham di Mitratel melalui TBIG.
Manajemen Telkom memperpanjang masa perjanjian tukar guling saham (conditional share exchange agreement/ CSEA) dengan TBIG dalam rangka monetisasi Mitratel pasca- berakhirnya masa perjanjian pada 30 Juni 2015 yang diperpanjang menjadi akhir September tahun ini. ”Kami ini menghormati proses yang tengah berjalan. Kita itu sedang ada proses di-review oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transaksi ini.
Saya tidak mau terkesan lari dari review dengan membatalkan CSEA itu. Karena itu, diperpanjang tiga bulan,” kata Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga. Menurutnya, langkah perseroan meminta review dari berbagai lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, dan Jamdatun, sesuai dengan permintaan dari Komisaris. ”Kami menghormati proses saja. Karena ini sedang jalan, makanya diperpanjang. Urusan nanti hasil review KPK bagaimana, kita lihat saja. Saya tidak mau berandai- andai,” imbuhnya.
Heru febrianto
(bbg)
Explore More