Kemenhub Harusnya Jadi Koordinator Bongkar Muat Pelabuhan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyampaikan seharusnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi koordinator bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan.
Menurutnya, jangan sampai terlalu banyak lembaga kementerian yang terlibat, sehingga harus ada dalam satu atap. Sebagai otoritas pelabuhan nantinya yang merumuskan masalah di sana.
"Kemenhub harusnya jadi koordinator, dipilih pemerintah. Kalau semua punya kekuatan dan berperan siapa yang koordinasi?" ujarnya dalam talkshow Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (1/8/2015).
Dia menjelaskan saat ini proses bongkar muat khususnya pre clearance terkait dengan 18 instansi pemerintah. Semestinya harus ditunjuk mana yang harus koordinasi.
"Pemerintah harus tunjuk mana yang harus koordinasi. Kalau Jokowi datang ada semuanya (instansi pemerintah), kalau tidak datang, tidak ada," pungkas Carmelita.
Baca juga:
Ini Tiga Strategi Penting Tekan Dwelling Time
Pengusaha Bongkar Muat Sebut Pelindo Bertanggung Jawab
Mendag Angkat Bicara soal Kasus Dwelling Time
Menurutnya, jangan sampai terlalu banyak lembaga kementerian yang terlibat, sehingga harus ada dalam satu atap. Sebagai otoritas pelabuhan nantinya yang merumuskan masalah di sana.
"Kemenhub harusnya jadi koordinator, dipilih pemerintah. Kalau semua punya kekuatan dan berperan siapa yang koordinasi?" ujarnya dalam talkshow Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (1/8/2015).
Dia menjelaskan saat ini proses bongkar muat khususnya pre clearance terkait dengan 18 instansi pemerintah. Semestinya harus ditunjuk mana yang harus koordinasi.
"Pemerintah harus tunjuk mana yang harus koordinasi. Kalau Jokowi datang ada semuanya (instansi pemerintah), kalau tidak datang, tidak ada," pungkas Carmelita.
Baca juga:
Ini Tiga Strategi Penting Tekan Dwelling Time
Pengusaha Bongkar Muat Sebut Pelindo Bertanggung Jawab
Mendag Angkat Bicara soal Kasus Dwelling Time
(dmd)