Serikat Pekerja Sorot Kinerja Dirut Pelindo II
Serikat Pekerja Sorot Kinerja Dirut Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Direktur Utama (Dirut) Pelindo II RJ Lino kini menjadi sorotan tidak hanya kalangan pemerintahan dan parlemen, namun juga Serikat Pekerja Pelindo (SPPI) II.
Sorotan SPPI II selain tentang konsesi JICT, juga terkait investasi alat tanpa kajian yang bernilai triliunan rupiah dan proyek Kalibaru, yang awalnya akan selesai 2014. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pelabuhan tersebut akan beroperasi.
"SPPI II sudah melakukan kajian mendalam perpanjangan konsesi JICT-Koja dan hasilnya jauh lebih untung dikelola sendiri oleh Pelindo II. SPPI II juga menyesalkan arogansi Lino yang sudah tanda tangan amandemen 2014 lantas minta persetujuan Menteri BUMN 2015," ungkap Ketua SPPI II Kirnoto dalam rilisnya, Selasa (4/8/2015).
Kirnoto menjelaskan, investasi alat bongkar muat yang digadang akan menekan biaya logistik namun yang terjadi sebaliknya. Tarif alat naik dengan alasan mempercepat return investasi dan membebani pengusaha.
"Alat-alat triliunan rupiah ini utilitasnya juga rendah karena minim kajian pengadaan alat di masing-masing cabang. Sifatnya cenderung dropping. Belum lagi kualitas alat yang rendah karena dibeli perusahaan tidak ternama di China," kata dia.
Selain itu, dalam hal pembangunan Kalibaru belum ada tanda-tanda akan beroperasi. "Janji Lino 2014 operasi namun belum ada sinyal akan jalan. Jauh dibandingkan Teluk Lamong Surabaya. Tanpa banyak pemberitaan dan manuver, pelabuhan selesai dibangun dan sudah operasi," ungkapnya.
Lebih lanjut Kirnoto menjelaskan bahwa selama enam tahun Lino menjadi Dirut Pelindo II, sudah empat kali terjadi gangguan besar di Pelabuhan Priok. Gangguan tersebut yakni Kasus Makam Mbah Priok (2010), Pemogokan karyawan Koja (2010). Mogok Pelindo II (2013) dan Aksi Solidaritas Stop Operasi JICT (2015).
Hal tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan dan kerugian negara. "Kami minta Menteri BUMN dan Presiden evaluasi. Jangan sampai ada legacy buruk kepada negara," tandas dia.
Sorotan SPPI II selain tentang konsesi JICT, juga terkait investasi alat tanpa kajian yang bernilai triliunan rupiah dan proyek Kalibaru, yang awalnya akan selesai 2014. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pelabuhan tersebut akan beroperasi.
"SPPI II sudah melakukan kajian mendalam perpanjangan konsesi JICT-Koja dan hasilnya jauh lebih untung dikelola sendiri oleh Pelindo II. SPPI II juga menyesalkan arogansi Lino yang sudah tanda tangan amandemen 2014 lantas minta persetujuan Menteri BUMN 2015," ungkap Ketua SPPI II Kirnoto dalam rilisnya, Selasa (4/8/2015).
Kirnoto menjelaskan, investasi alat bongkar muat yang digadang akan menekan biaya logistik namun yang terjadi sebaliknya. Tarif alat naik dengan alasan mempercepat return investasi dan membebani pengusaha.
"Alat-alat triliunan rupiah ini utilitasnya juga rendah karena minim kajian pengadaan alat di masing-masing cabang. Sifatnya cenderung dropping. Belum lagi kualitas alat yang rendah karena dibeli perusahaan tidak ternama di China," kata dia.
Selain itu, dalam hal pembangunan Kalibaru belum ada tanda-tanda akan beroperasi. "Janji Lino 2014 operasi namun belum ada sinyal akan jalan. Jauh dibandingkan Teluk Lamong Surabaya. Tanpa banyak pemberitaan dan manuver, pelabuhan selesai dibangun dan sudah operasi," ungkapnya.
Lebih lanjut Kirnoto menjelaskan bahwa selama enam tahun Lino menjadi Dirut Pelindo II, sudah empat kali terjadi gangguan besar di Pelabuhan Priok. Gangguan tersebut yakni Kasus Makam Mbah Priok (2010), Pemogokan karyawan Koja (2010). Mogok Pelindo II (2013) dan Aksi Solidaritas Stop Operasi JICT (2015).
Hal tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan dan kerugian negara. "Kami minta Menteri BUMN dan Presiden evaluasi. Jangan sampai ada legacy buruk kepada negara," tandas dia.
(izz)
Explore More