BI Dorong Hilirisasi di Daerah
Rabu, 12 Agustus 2015 - 08:25 WIB
BI Dorong Hilirisasi di Daerah
A
A
A
BALIKPAPAN - Bank Indonesia (BI) mendorong pengembangan industri hilir di daerah untuk memperkuat perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global yang berdampak pada lesunya harga-harga komoditas. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan ekspor komoditas. Ini terbukti dari beberapa daerah penghasil sumber daya alam yang pertumbuhan ekonominya negatif.
”Khususnya Sumatera dan Kalimantan, perlu segera melakukan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi perekonomian melalui hilirisasi dan pengembangan kedaulatan energi,” ujar Agus saat rapat koordinasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.
Dia menambahkan, strategi industrialisasi harus dilakukan dengan berbasis pada sumber daya alam yang tersedia di masing- masing daerah. Upaya ini telah mulai dilakukan dengan hilirisasi dari komoditas tambang Indonesia, seperti kebijakan pembangunan smelter dan pengembangan industri petrokimia.
Dalam konteks spasial, ujar Agus, Kalimantan memiliki potensi besar untuk melaksanakan hilirisasi tersebut, sejalan dengan sumber daya alam yang dimilikinya seperti, minyak, gas, mineral dan batu bara. Agus berharap, hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Dengan demikian, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kinerja transaksi berjalan. Pada rapat koordinasi tersebut, pemerintah menjanjikan dukungan insentif fiskal bagi pelaku pengembangan infrastruktur energi. Fasilitas tersebut di antaranya rencana pemberian tax holiday atau pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu bagi industri sumber daya terbarukan dan industri pengilangan minyak bumi.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, aturan mengenai kebijakan pajak direncanakan terbit pada bulan ini. ” Untuk tax holiday, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) akan terbit bulan ini. Sedangkan, tax allowance masih tunggu perpres (peraturan presiden). Nanti Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang akan mengoordinasikan,” kata Bambang dalam kesempatan yang sama.
Dia menambahkan, dalam skema pembiayaan infrastruktur, pemerintah mendorong skema pembiayaan dengan kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau public-private partnership (PPP). Sedangkan terkait tata ruang serta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan prioritas kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Pemerintah mengklaim, sudah ada beberapa pencapaian soal lahan seperti untuk proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Selain itu, untuk mendukung infrastruktur energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyederhanakan perizinan dari semula 52 izin menjadi hanya 29 izin sehingga prosesnya akan semakin cepat.
Hafid fuad
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global yang berdampak pada lesunya harga-harga komoditas. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan ekspor komoditas. Ini terbukti dari beberapa daerah penghasil sumber daya alam yang pertumbuhan ekonominya negatif.
”Khususnya Sumatera dan Kalimantan, perlu segera melakukan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi perekonomian melalui hilirisasi dan pengembangan kedaulatan energi,” ujar Agus saat rapat koordinasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.
Dia menambahkan, strategi industrialisasi harus dilakukan dengan berbasis pada sumber daya alam yang tersedia di masing- masing daerah. Upaya ini telah mulai dilakukan dengan hilirisasi dari komoditas tambang Indonesia, seperti kebijakan pembangunan smelter dan pengembangan industri petrokimia.
Dalam konteks spasial, ujar Agus, Kalimantan memiliki potensi besar untuk melaksanakan hilirisasi tersebut, sejalan dengan sumber daya alam yang dimilikinya seperti, minyak, gas, mineral dan batu bara. Agus berharap, hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Dengan demikian, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kinerja transaksi berjalan. Pada rapat koordinasi tersebut, pemerintah menjanjikan dukungan insentif fiskal bagi pelaku pengembangan infrastruktur energi. Fasilitas tersebut di antaranya rencana pemberian tax holiday atau pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu bagi industri sumber daya terbarukan dan industri pengilangan minyak bumi.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, aturan mengenai kebijakan pajak direncanakan terbit pada bulan ini. ” Untuk tax holiday, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) akan terbit bulan ini. Sedangkan, tax allowance masih tunggu perpres (peraturan presiden). Nanti Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang akan mengoordinasikan,” kata Bambang dalam kesempatan yang sama.
Dia menambahkan, dalam skema pembiayaan infrastruktur, pemerintah mendorong skema pembiayaan dengan kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau public-private partnership (PPP). Sedangkan terkait tata ruang serta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan prioritas kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Pemerintah mengklaim, sudah ada beberapa pencapaian soal lahan seperti untuk proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Selain itu, untuk mendukung infrastruktur energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyederhanakan perizinan dari semula 52 izin menjadi hanya 29 izin sehingga prosesnya akan semakin cepat.
Hafid fuad
(ftr)
