Komitmen China di Kalimantan Dipertanyakan

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) menagih komitmen investasi sejumlah pemodal China di Kalimantan.

Bappenas mendesak Pemerintah China untuk mendorong pemenuhan komitmen dari para calon investor tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, ada dua investor China yang sudah menyatakan komitmennya untuk membangun pabrik baja dan pembangkit listrik tenaga air sebesar 1.000 megawatt (MW) di Kalimantan.

Namun, hingga kini belum ada realisasi dari komitmen yang dijanjikan tersebut. Sebaliknya, fokus investasi China kini justru lebih terarah kepada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

”Kalau untuk kereta api cepat, mereka bisa membuat kajian FS (feasibility study) yang begitu cepat, kenapa yang di daerah lain tidak bisa cepat seperti itu. Kita khawatir kalau terlalu fokus pada proyek kereta api (cepat), lalu lupa untuk membangun industri baja dan pembangkit listrik,” kata Andrinof seusai pertemuan bilateral dengan perwakilan Pemerintah China di kantornya, Jakarta, kemarin.

Padahal, kedua proyek senilai USD20 miliar tersebut sangat penting sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan di luar Jawa. Andrinof menambahkan, Pemerintah China juga menawarkan peluang investasi senilai USD100 miliar untuk menggarap berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

Tawaran tersebut meliputi seluruh proyek infrastruktur, baik yang dibiayai oleh utang maupun proyek dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS). Andrinof mengungkapkan, China menyatakan siap mengerjakan proyek di berbagai sektor seperti jalan, pembangkit listrik, dan industri prioritas.

Namun, tawaran investasi tersebut harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. ”Tentu, informasi yang mereka dapat terbatas, mereka tidak tahu Kalimantan atau Sumatera mau kita bangun seperti apa, ituyang tadi saya jelaskan (ke Pemerintah China),” tambahnya.

Menteri Perencanaan Nasional dan Komisi Reformasi China Xu Shaoshi mengatakan, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur dan pembangunan industri di Indonesia. Dia pun berharap Pemerintah Indonesia bisa mendukung penguatan kerja sama ini.

Selain itu Shaoshi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi yang lebih utuh mengenai rencana pembangunan pemerintah, Indonesia termasuk sektorsektor prioritas untuk lima tahun ke depan. Dia pun berharap, komunikasi bisa terus dilakukan di masa depan guna mengatasi berbagai kekurangan investasi China yang ada di Indonesia, termasuk masalah kualitas produk.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, dari tahun 2005-2014, rasio realisasi investasi asal China hanya 7% dari rencana investasi atau terpaut jauh dari Jepang sebesar 62% atau Singapura sebesar 40%. Sementara, pada semester I/2015 China mendominasi izin prinsip dengan total investasi Rp133,7 triliun.

Rahmat fiansyah