SP JICT Sayangkan Pernyataan Komite Pengawas Pelindo II
SP JICT Sayangkan Pernyataan Komite Pengawas Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) heran dan prihatin dengan sikap Komisi Pengawas Pelindo II terkait perpanjangan JICT ke Hutchison Port Holding (HPH) Hongkong yang dinilainya melanggar UU dan merugikan negara.
Ketua SP JICT Nova Hakim mengatakan, Komite Pengawas yang di antaranya Erry Riyana, Lin Che Wei dan Natalie Subagio terkesan pasang badan untuk melindungi Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
Menurutnya, ketiga tokoh tersebut selama ini terkenal memiliki reputasi cukup baik. "Namun untuk kasus ini tokoh tersebut menggambarkan perpanjangan konsesi JICT pada HPH berlangsung dengan cara yang benar dan taat hukum," ujar dia dalam rilisnya, Rabu (12/8/2015).
Padahal, lanjut dia, perpanjangan konsesi yang diputuskan Lino memiliki cacat mendasar, yakni perpanjangan konsesi dilakukan tanpa meminta izin pada Menteri Perhubungan sebagaiamana diwajibkan dalam UU Pelayaran 2008.
Seharusnya, kata dia, Erry dan kawan-kawan adalah Komite Pengawas yang seharusnya tidak membuat mereka kehilangan objektivitas dan integritas.
"SP JICT juga heran atas pernyataan Erry dan kawan-kawan yang menyatakan proses perpanjangan konsesi JICT ke HPH berlangsung transparan dan melalui tender," katanya.
SP JICT juga merasa heran dengan pernyataan Natalie Subagjo yang menyatakan HPH membayar uang muka sebesar USD215 juta (yang sebenarnya hanya setara dengan keuntungan JICT selama dua tahun) dan uang sewa USD85 juta fix per tahun.
Pihaknya heran dengan penjelasan Natalie karena faktanya HPH hanya membayar uang muka sedangkan uang sewa per tahun itu akan dibayar JICT atau perusahaan. Tentu saja menjadi pertanyaan besar bahwa asset nasional sebesar JICT yang menangani volume barang 70% di Jakarta hanya dihargai USD215 juta oleh HPH dan disepakati Pelindo II.
"Selain itu, SP juga heran dengan pernyataan Lin Che wei yang menyatakan HPH layak mengoperasikan JICT karena sudah mengenal medan internasional," ujar dia.
Pernyataan Lin bahwa perlu masa uji coba dan pendapatan perusahaan bisa berkurang jika operator JICT berganti merupakan kesalahan besar.
Lin dinilai meremehkan kemampuan anak bangsa sendiri tanpa mempelajari kondisi sesungguhnya. SP merasa mentalitas semacam ini yang menyebabkan Indonesia selalu diekspolitasi dan dipandang sebelah mata di dunia.
Perpanjangan Konsesi JICT Dinilai Sudah Transparan
http://ekbis.sindonews.com/read/1031416/34/perpanjangan-konsesi-jict-dinilai-sudah-transparan-1439203559
Ketua SP JICT Nova Hakim mengatakan, Komite Pengawas yang di antaranya Erry Riyana, Lin Che Wei dan Natalie Subagio terkesan pasang badan untuk melindungi Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
Menurutnya, ketiga tokoh tersebut selama ini terkenal memiliki reputasi cukup baik. "Namun untuk kasus ini tokoh tersebut menggambarkan perpanjangan konsesi JICT pada HPH berlangsung dengan cara yang benar dan taat hukum," ujar dia dalam rilisnya, Rabu (12/8/2015).
Padahal, lanjut dia, perpanjangan konsesi yang diputuskan Lino memiliki cacat mendasar, yakni perpanjangan konsesi dilakukan tanpa meminta izin pada Menteri Perhubungan sebagaiamana diwajibkan dalam UU Pelayaran 2008.
Seharusnya, kata dia, Erry dan kawan-kawan adalah Komite Pengawas yang seharusnya tidak membuat mereka kehilangan objektivitas dan integritas.
"SP JICT juga heran atas pernyataan Erry dan kawan-kawan yang menyatakan proses perpanjangan konsesi JICT ke HPH berlangsung transparan dan melalui tender," katanya.
SP JICT juga merasa heran dengan pernyataan Natalie Subagjo yang menyatakan HPH membayar uang muka sebesar USD215 juta (yang sebenarnya hanya setara dengan keuntungan JICT selama dua tahun) dan uang sewa USD85 juta fix per tahun.
Pihaknya heran dengan penjelasan Natalie karena faktanya HPH hanya membayar uang muka sedangkan uang sewa per tahun itu akan dibayar JICT atau perusahaan. Tentu saja menjadi pertanyaan besar bahwa asset nasional sebesar JICT yang menangani volume barang 70% di Jakarta hanya dihargai USD215 juta oleh HPH dan disepakati Pelindo II.
"Selain itu, SP juga heran dengan pernyataan Lin Che wei yang menyatakan HPH layak mengoperasikan JICT karena sudah mengenal medan internasional," ujar dia.
Pernyataan Lin bahwa perlu masa uji coba dan pendapatan perusahaan bisa berkurang jika operator JICT berganti merupakan kesalahan besar.
Lin dinilai meremehkan kemampuan anak bangsa sendiri tanpa mempelajari kondisi sesungguhnya. SP merasa mentalitas semacam ini yang menyebabkan Indonesia selalu diekspolitasi dan dipandang sebelah mata di dunia.
Perpanjangan Konsesi JICT Dinilai Sudah Transparan
http://ekbis.sindonews.com/read/1031416/34/perpanjangan-konsesi-jict-dinilai-sudah-transparan-1439203559
(izz)
Explore More