Rini Pertanyakan Dasar Rizal Ramli soal Pesawat Garuda
Rini Pertanyakan Dasar Rizal Ramli soal Pesawat Garuda
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno mempertanyakan dasar pemikiran Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli, yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencana pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Berdasarkan apa, didasari apa bicara seperti itu (pembatalan pembelian pesawat terbang). Karena kan kita melihatnya Garuda itu akan mengembangkan usahanya. Jadi dasar apa cancellation itu," ungkapnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Rini meminta agar Rizal Ramli berbicara tidak tanpa dasar yang jelas. Sebab, setiap program yang dicanangkan perusahaan pelat merah harus ada pertanggungjawabannya ke masyarakat luas.
"Jadi saya rasa tidak bisa bicara A tanpa ada dasar. Kita harus bicara A, B, C dengan dasar. Dan programnya BUMN itu satu perusahaan. Garuda juga perusahaan publik, kita bertanggung jawab kepada masyarakat luas, apa-apa yang akan kita lakukan. Tidak bisa langsung diputuskan begitu saja," jelas dia.
Terlebih, sambung Rini, BUMN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, bukan Kemenko bidang Kemaritiman yang digawangi ekonom senior tersebut.
"Saya enggak dengar itu. Dan BUMN itu di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi bukan di bawah Kemaritiman," pungkasnya.
Untuk diketahui, Rizal Ramli yang baru sehari menjabat sebagai Menko bidang Maritim menggantikan Indroyono Soesilo mengusulkan kepada Jokowi agar mencegah rencana pembelian pesawat oleh Garuda.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah Garuda bangkrut lantaran anggaran yang digelontorkan untuk membeli pesawat berasal dari pinjaman.
"Berdasarkan apa, didasari apa bicara seperti itu (pembatalan pembelian pesawat terbang). Karena kan kita melihatnya Garuda itu akan mengembangkan usahanya. Jadi dasar apa cancellation itu," ungkapnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Rini meminta agar Rizal Ramli berbicara tidak tanpa dasar yang jelas. Sebab, setiap program yang dicanangkan perusahaan pelat merah harus ada pertanggungjawabannya ke masyarakat luas.
"Jadi saya rasa tidak bisa bicara A tanpa ada dasar. Kita harus bicara A, B, C dengan dasar. Dan programnya BUMN itu satu perusahaan. Garuda juga perusahaan publik, kita bertanggung jawab kepada masyarakat luas, apa-apa yang akan kita lakukan. Tidak bisa langsung diputuskan begitu saja," jelas dia.
Terlebih, sambung Rini, BUMN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, bukan Kemenko bidang Kemaritiman yang digawangi ekonom senior tersebut.
"Saya enggak dengar itu. Dan BUMN itu di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi bukan di bawah Kemaritiman," pungkasnya.
Untuk diketahui, Rizal Ramli yang baru sehari menjabat sebagai Menko bidang Maritim menggantikan Indroyono Soesilo mengusulkan kepada Jokowi agar mencegah rencana pembelian pesawat oleh Garuda.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah Garuda bangkrut lantaran anggaran yang digelontorkan untuk membeli pesawat berasal dari pinjaman.
(izz)
Explore More