Ini 10 Kementerian yang Dapat Dana Terbesar 2016
Ini 10 Kementerian yang Dapat Dana Terbesar 2016
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidanto nota keuangan yang digelar di DPR hari ini membacakan alokasi anggaran kementerian yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan kucuran dana paling besar dibanding kementerian lainnya atau sekitar Rp103,812 triliun.
Sekadar informasi, pemerintah tahun depan menganggarkan Rp780,377 triliun untuk belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L ini lebih kecil dibanding APBN-Perubahan 2015 yang mencapai Rp795,400 triliun.
Adapun 10 K/L yang mendapat kucuran dana paling besar tahun depan antara lain:
1. Kementerian PUPR Rp103,812 triliun
2. Kementerian Pertahanan Rp95,919 triliun
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp67,232 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp64,804 triliun
5. Kementerian Agama Rp58,482 triliun
6. Kementerian Perhubungan Rp50,160 triliun
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49,232 triliun
8. Kementerian Keuangan Rp40,499 triliun
9. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Rp37,968 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp32,853 triliun
Total anggaran K/L yang mendapat kucuran dana terbesar tersebut mencapai Rp600,985 triliun. Sementara, K/L lainnya dapat kucuran anggaran dalam RAPBN 2016 sekitar Rp179,392 triliun.
Sementara, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku senang karena anggaran untuk Kementerian Kesehatan ditambah menjadi Rp106,1 triliun dari anggaran APBNP 2015 yang sebesar Rp74,3 triliun.
Meski demikian, Nila menyarankan kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat.
"Ya anggaran ditambah, senang sih, tapi saya tetap ke arah penguatan di layanan primer, preventif promotif itu penting sekali Jadi saya minta tolong kepada masyarakat jaga kesehatan, kalau bisa jangan sakit, hidup sehat itu mahal, makannya Pak Menkeu menambah anggaran kita," kata dia di DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Menurutnya, jika anggarannya sudah ditambah, sebaiknya masyarakat jangan terlalu mengandalkan ke Puskesmas karena sebetulnya, Puskesman itu merupakan lembaga yang proaktif kesehatan masyarakat.
"Puskesmas itu bukan buat apa-apa. Justru proaktif menjaga kesehatan masyarakat.
Kita harus mengadvokasi, mendidik, memberi tahu masyarakat dengan harapan mereka tidak terlalu parah kalau jatuh sakit," kata dia.
Jadi, lanjut Nila, peningkatannya ada di layanan primer. Saat ini dibangun 9.740 Puskesmas di seluruh Indonesia untuk menjangkau masyarakat desa. Itu juga menggunakan dana yang disiapkan pemerintah.
"Dan itu kan lain-lain, ada di perifier, di pusat, di kota besar. Nah itu kita harus kaji terus, agar semua masyarakat dapat pelayanan," pungkasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan kucuran dana paling besar dibanding kementerian lainnya atau sekitar Rp103,812 triliun.
Sekadar informasi, pemerintah tahun depan menganggarkan Rp780,377 triliun untuk belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L ini lebih kecil dibanding APBN-Perubahan 2015 yang mencapai Rp795,400 triliun.
Adapun 10 K/L yang mendapat kucuran dana paling besar tahun depan antara lain:
1. Kementerian PUPR Rp103,812 triliun
2. Kementerian Pertahanan Rp95,919 triliun
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp67,232 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp64,804 triliun
5. Kementerian Agama Rp58,482 triliun
6. Kementerian Perhubungan Rp50,160 triliun
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49,232 triliun
8. Kementerian Keuangan Rp40,499 triliun
9. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Rp37,968 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp32,853 triliun
Total anggaran K/L yang mendapat kucuran dana terbesar tersebut mencapai Rp600,985 triliun. Sementara, K/L lainnya dapat kucuran anggaran dalam RAPBN 2016 sekitar Rp179,392 triliun.
Sementara, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku senang karena anggaran untuk Kementerian Kesehatan ditambah menjadi Rp106,1 triliun dari anggaran APBNP 2015 yang sebesar Rp74,3 triliun.
Meski demikian, Nila menyarankan kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat.
"Ya anggaran ditambah, senang sih, tapi saya tetap ke arah penguatan di layanan primer, preventif promotif itu penting sekali Jadi saya minta tolong kepada masyarakat jaga kesehatan, kalau bisa jangan sakit, hidup sehat itu mahal, makannya Pak Menkeu menambah anggaran kita," kata dia di DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Menurutnya, jika anggarannya sudah ditambah, sebaiknya masyarakat jangan terlalu mengandalkan ke Puskesmas karena sebetulnya, Puskesman itu merupakan lembaga yang proaktif kesehatan masyarakat.
"Puskesmas itu bukan buat apa-apa. Justru proaktif menjaga kesehatan masyarakat.
Kita harus mengadvokasi, mendidik, memberi tahu masyarakat dengan harapan mereka tidak terlalu parah kalau jatuh sakit," kata dia.
Jadi, lanjut Nila, peningkatannya ada di layanan primer. Saat ini dibangun 9.740 Puskesmas di seluruh Indonesia untuk menjangkau masyarakat desa. Itu juga menggunakan dana yang disiapkan pemerintah.
"Dan itu kan lain-lain, ada di perifier, di pusat, di kota besar. Nah itu kita harus kaji terus, agar semua masyarakat dapat pelayanan," pungkasnya.
(izz)
Explore More