Bank BUMN Kelola Dana Perkebunan Sawit
Bank BUMN Kelola Dana Perkebunan Sawit
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) mendapatkan kepercayaan pemerintah untuk mengelola dana pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola sebuah badan baru, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pembentukan Badan Layanan Umum BPDPKS serta pengelolaan dananya oleh BNI dan beberapa bank BUMN merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.
Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Sulistyowati mengatakan, peluncuran Program Pengembangan Kelapa Sawit yang berkelanjutan merupakan tindak lanjut Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 18 Mei 2015.
Dia mengungkapkan, selain untuk pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, Perpres ini menjadi tonggak penting percepatan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. ”BBN jenis biodiesel merupakan bagian dari energi terbarukan yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-JK,” kata Adi di Jakarta kemarin.
Dengan berdirinya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), ungkap dia, pemanfaatan BBN jenis Biodiesel dari kelapa sawit bisa makin didorong. Menurutnya, dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat digunakan untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat, penelitian dan pengembangan kelapa sawit, promosi kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit.
Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada umumnya berasal Pungutan Ekspor Produk Kelapa Sawit dengan tarif yang ditetapkan dalam denominasi dolar AS namun disetorkan dalam bentuk rupiah kepada bank pengelola. Sekretaris Perusahaan BNI Tribuana Tunggadewi menambahkan, dana ini akan digunakan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, dan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memanfaatkan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
Bahan bakar nabati ini dapat dihasilkan di dalam negeri untuk menggantikan impor minyak dari fosil. Dia menjelaskan, Dana Perkebunan Sawit dapat membantu memberikan insentif agar terjadi proses peremajaan (re-planting) perkebunan rakyat, serta dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam perkebunan kelapa sawit.
Adanya dana ini juga dapat mendorong penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, mendorong promosi perkebunan kelapa sawit dan membangun sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Menurut Dewi, pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu fokus pembiayaan industri di BNI. ”Kepercayaan pemerintah kepada BNI sebagai bank pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia,” tandasnya.
Pada kesempatan sama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk untuk cash management. Corporate Secretary Bank BRI Budi Satria mengatakan, dalam lingkup kerja sama antarlembaga ini, BRI akan menyediakan layanan dan jasa perbankan yang menyeluruh.
Berupa simpanan dan pinjaman serta pengelolaan data hingga informasi dalam menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bersumber dari pungutan ekspor sawit atau sumber lainnya. ”Sementara, potensi dana kelolaan atas pungutan ekspor tersebut dapat mencapai hingga Rp10 triliun,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersamainimerupakancapaianluar biasa bagi BRI karena telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini BPDP Sawit, sebagai salah satu bank yang dipercaya menerima pembayaran dan pengelolaan pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit melalui jaringan kerja dan e-channel BRI yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia.
Hingga Juni 2015 BRI mencatat jaringan kerja operasional dan elektronik telah mencapai sebanyak 10,496 unit kerja online, 21,215 jaringan ATM, dan 153,786 jaringan EDC, atau secara total 175,482 unit jaringan e-channel BRI. Kesiapan BRI dalam mendukung pengembangan industri sawit di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi.
”Dengan ketersebaran unit kerja operasional dan dukungan e-channel yang mumpuni, kami sangat yakin mampu memberikan pelayanan perbankan yang menyeluruh dan optimal,” imbuhnya.
kunthi fahmar sandy/ hafid fuad
Pembentukan Badan Layanan Umum BPDPKS serta pengelolaan dananya oleh BNI dan beberapa bank BUMN merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.
Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Sulistyowati mengatakan, peluncuran Program Pengembangan Kelapa Sawit yang berkelanjutan merupakan tindak lanjut Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 18 Mei 2015.
Dia mengungkapkan, selain untuk pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, Perpres ini menjadi tonggak penting percepatan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. ”BBN jenis biodiesel merupakan bagian dari energi terbarukan yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-JK,” kata Adi di Jakarta kemarin.
Dengan berdirinya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), ungkap dia, pemanfaatan BBN jenis Biodiesel dari kelapa sawit bisa makin didorong. Menurutnya, dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat digunakan untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat, penelitian dan pengembangan kelapa sawit, promosi kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit.
Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada umumnya berasal Pungutan Ekspor Produk Kelapa Sawit dengan tarif yang ditetapkan dalam denominasi dolar AS namun disetorkan dalam bentuk rupiah kepada bank pengelola. Sekretaris Perusahaan BNI Tribuana Tunggadewi menambahkan, dana ini akan digunakan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, dan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memanfaatkan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
Bahan bakar nabati ini dapat dihasilkan di dalam negeri untuk menggantikan impor minyak dari fosil. Dia menjelaskan, Dana Perkebunan Sawit dapat membantu memberikan insentif agar terjadi proses peremajaan (re-planting) perkebunan rakyat, serta dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam perkebunan kelapa sawit.
Adanya dana ini juga dapat mendorong penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, mendorong promosi perkebunan kelapa sawit dan membangun sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Menurut Dewi, pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu fokus pembiayaan industri di BNI. ”Kepercayaan pemerintah kepada BNI sebagai bank pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia,” tandasnya.
Pada kesempatan sama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk untuk cash management. Corporate Secretary Bank BRI Budi Satria mengatakan, dalam lingkup kerja sama antarlembaga ini, BRI akan menyediakan layanan dan jasa perbankan yang menyeluruh.
Berupa simpanan dan pinjaman serta pengelolaan data hingga informasi dalam menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bersumber dari pungutan ekspor sawit atau sumber lainnya. ”Sementara, potensi dana kelolaan atas pungutan ekspor tersebut dapat mencapai hingga Rp10 triliun,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersamainimerupakancapaianluar biasa bagi BRI karena telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini BPDP Sawit, sebagai salah satu bank yang dipercaya menerima pembayaran dan pengelolaan pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit melalui jaringan kerja dan e-channel BRI yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia.
Hingga Juni 2015 BRI mencatat jaringan kerja operasional dan elektronik telah mencapai sebanyak 10,496 unit kerja online, 21,215 jaringan ATM, dan 153,786 jaringan EDC, atau secara total 175,482 unit jaringan e-channel BRI. Kesiapan BRI dalam mendukung pengembangan industri sawit di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi.
”Dengan ketersebaran unit kerja operasional dan dukungan e-channel yang mumpuni, kami sangat yakin mampu memberikan pelayanan perbankan yang menyeluruh dan optimal,” imbuhnya.
kunthi fahmar sandy/ hafid fuad
(ftr)
Explore More