Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Sesuai RPJMN
Kamis, 20 Agustus 2015 - 13:51 WIB
Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Sesuai RPJMN
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS) di DPR RI dalam sidang paripurna hari ini menilai, target pertumbuhan ekonomi 5,5% dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (RAPBN) 2016 akan sulit dicapai bahkan tidak sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 sebesar 6%-7%.
Anggota Fraksi PKS Abdul Fikri Fakih mengatakan, pemerintah sudah menargetkan angka tersebut namun belum memberi arahan jelas soal kemana arah perekonomian Indonesia.
"Memang, angka ini memungkinkan untuk tumbuh tinggi tapi pemerintah belum memberi arah yang jelas terkait arah perekonomian Indonesia. Kami memandang RABPN 2016 butuh penajaman kebijakan untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kemakmuran rakyat," kata dia di ruang sidang paripurna DPR RI Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Hal tersebut berkaitan dengan target pendapatan negara sebesar Rp1.848 triliun yang perlu dikaji ulang. Karena selama ini target pajak tidak pernah tercapai. "Kami menilai sumber penerimaan dari pajak belum maksimal. Tax ratio masih stagnan bahkan menurun dan ini perlu ditingkatkan," ujarnya.
Untuk belanja infrastruktur sebesar Rp313 triliun naik sekitar Rp23 triliun. Dengan kenaikan belanja infrastruktur yang besar ini harus diikuti kemampuan eksekusi yang baik.
"Pemerintah perlu pertimbangkan bukan hanya proyek besar yang didanai. Kami desak alokasi pertanian dan keluatan, ke depan harus jadi basis perekonomian yang kokoh," pungkas dia.
Baca: Catatan Penting DPR untuk Pemerintah terkait RAPBN 2016
Anggota Fraksi PKS Abdul Fikri Fakih mengatakan, pemerintah sudah menargetkan angka tersebut namun belum memberi arahan jelas soal kemana arah perekonomian Indonesia.
"Memang, angka ini memungkinkan untuk tumbuh tinggi tapi pemerintah belum memberi arah yang jelas terkait arah perekonomian Indonesia. Kami memandang RABPN 2016 butuh penajaman kebijakan untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kemakmuran rakyat," kata dia di ruang sidang paripurna DPR RI Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Hal tersebut berkaitan dengan target pendapatan negara sebesar Rp1.848 triliun yang perlu dikaji ulang. Karena selama ini target pajak tidak pernah tercapai. "Kami menilai sumber penerimaan dari pajak belum maksimal. Tax ratio masih stagnan bahkan menurun dan ini perlu ditingkatkan," ujarnya.
Untuk belanja infrastruktur sebesar Rp313 triliun naik sekitar Rp23 triliun. Dengan kenaikan belanja infrastruktur yang besar ini harus diikuti kemampuan eksekusi yang baik.
"Pemerintah perlu pertimbangkan bukan hanya proyek besar yang didanai. Kami desak alokasi pertanian dan keluatan, ke depan harus jadi basis perekonomian yang kokoh," pungkas dia.
Baca: Catatan Penting DPR untuk Pemerintah terkait RAPBN 2016
(izz)
Lihat Juga :
