ICW Minta Pemerintah Catat Kritikan Rizal Ramli
ICW Minta Pemerintah Catat Kritikan Rizal Ramli
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mencatat dan meresapi kritikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait proyek listrik 35.000 megawatt (MW).
Sekadar mengingatkan, Rizal Ramli mengkritisi proyek listrik gagasan pemerintah yang dinilai tidak realistis jika dicapai dalam waktu lima tahun. Mengingat saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak stabil.
Koordinator Divisi Research ICW Firdaus Ilyas mengungkapkan, kendati jika dilihat dari kode etik pejabat negara tidak etis seperti yang dilakukan Rizal dalam mengkritik kebijakan pemerintah di depan publik, namun secara substansi pemerintah perlu mencatat dan mencermati kritikan tersebut.
"Jadi memang kritikan Rizal Ramli menurut saya sebagai Menko, walaupun dia overlap ke Menko yang lain misalnya itu patut dicatat pemerintah, misalnya terkait kebijakan pembangkit listrik 35.000 MW," katanya di Sekretariat ICW, Jakarta, Kamis (20/8/2015). (Baca:
Tanggapan Jokowi atas Kritik Rizal Ramli soal Proyek Listrik).
Dia menjelaskan, jika berkaca pada paket program percepatan listrik (fast track programme/FTP) 10.000 MW tahap I dan II yang bermasalah. Perlu diingat, spesifikasi infrastruktur dalam paket 10.000 MW tersebut bermasalah dan menjadikan proyek listrik itu gagal.
Hal ini lantaran, berbagai infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berasal dari China, yang notabenenya murah namun kualitasnya tidak menjanjikan. (Baca: Rizal Ramli Tanggapi Sindiran Jokowi).
"Karena kalau kita berkaca dari paket 10.000 MW I dan II kan bermasalah. Kemudian kalau kita ingat paket 10.000 MW pertama, notabenenya paketnya kan belum 100% commissioning semua. Masih ada yang bermasalah. Spesifikasi infrastruktur masih bermasalah, turbinnya bermasalah. Waktu 10.000 MW pertama itu kan bedol desa dari China dibawa ke sini semua," terangnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mencermati dengan benar desain proyek listrik 35.000 MW, mulai dari pendanaan, hingga suplai energi primernya. "Karena itu yang jadi masalah dalam penyediaan paket 10.000 MW I dan II," imbuhnya.
Sebelum menggarap proyek listrik 35.000 MW, sambung Ilyas, pemerintah perlu membuka dan memberikan transparansi terkait masalah yang terjadi dalam proyek 10.000 MW tahap I dan II.
"Jangan karena mau ngejar rasio elektrifikasi 80% menjadi 90%, tapi dengan 'produk abal-abal'. Kan Jokowi targetnya tidak hanya mengejar fisik, tapi juga kualitas. Monumen tapi barang rongsokan apa gunanya," pungkas Firdaus.
Baca Juga:
Rizal Ramli Tantang JK Debat soal Listrik 35.000 MW
JK Minta Rizal Ramli Pelajari Proyek Listrik 35.000 MW
Pengamat Sayangkan Sikap Rizal Ramli Tantang Debat JK
Sekadar mengingatkan, Rizal Ramli mengkritisi proyek listrik gagasan pemerintah yang dinilai tidak realistis jika dicapai dalam waktu lima tahun. Mengingat saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak stabil.
Koordinator Divisi Research ICW Firdaus Ilyas mengungkapkan, kendati jika dilihat dari kode etik pejabat negara tidak etis seperti yang dilakukan Rizal dalam mengkritik kebijakan pemerintah di depan publik, namun secara substansi pemerintah perlu mencatat dan mencermati kritikan tersebut.
"Jadi memang kritikan Rizal Ramli menurut saya sebagai Menko, walaupun dia overlap ke Menko yang lain misalnya itu patut dicatat pemerintah, misalnya terkait kebijakan pembangkit listrik 35.000 MW," katanya di Sekretariat ICW, Jakarta, Kamis (20/8/2015). (Baca:
Tanggapan Jokowi atas Kritik Rizal Ramli soal Proyek Listrik).
Dia menjelaskan, jika berkaca pada paket program percepatan listrik (fast track programme/FTP) 10.000 MW tahap I dan II yang bermasalah. Perlu diingat, spesifikasi infrastruktur dalam paket 10.000 MW tersebut bermasalah dan menjadikan proyek listrik itu gagal.
Hal ini lantaran, berbagai infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berasal dari China, yang notabenenya murah namun kualitasnya tidak menjanjikan. (Baca: Rizal Ramli Tanggapi Sindiran Jokowi).
"Karena kalau kita berkaca dari paket 10.000 MW I dan II kan bermasalah. Kemudian kalau kita ingat paket 10.000 MW pertama, notabenenya paketnya kan belum 100% commissioning semua. Masih ada yang bermasalah. Spesifikasi infrastruktur masih bermasalah, turbinnya bermasalah. Waktu 10.000 MW pertama itu kan bedol desa dari China dibawa ke sini semua," terangnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mencermati dengan benar desain proyek listrik 35.000 MW, mulai dari pendanaan, hingga suplai energi primernya. "Karena itu yang jadi masalah dalam penyediaan paket 10.000 MW I dan II," imbuhnya.
Sebelum menggarap proyek listrik 35.000 MW, sambung Ilyas, pemerintah perlu membuka dan memberikan transparansi terkait masalah yang terjadi dalam proyek 10.000 MW tahap I dan II.
"Jangan karena mau ngejar rasio elektrifikasi 80% menjadi 90%, tapi dengan 'produk abal-abal'. Kan Jokowi targetnya tidak hanya mengejar fisik, tapi juga kualitas. Monumen tapi barang rongsokan apa gunanya," pungkas Firdaus.
Baca Juga:
Rizal Ramli Tantang JK Debat soal Listrik 35.000 MW
JK Minta Rizal Ramli Pelajari Proyek Listrik 35.000 MW
Pengamat Sayangkan Sikap Rizal Ramli Tantang Debat JK
(izz)
Explore More