Jawaban Pemerintah atas Pandangan DPR soal RAPBN 2016

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini dan ke depan pemerintah sangat menyadari ‎Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan.

Apalagi, lanjut dia, ruang fiskal belum optimal karena masih dominannya kebutuhan-kebutuhan mandatori dan wajib dipenuhi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk itu, dalam RAPBN 2016, langkah perbaikan yang telah dilakukan di tahun ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui beberapa kebijakan.

"Pertama, peningkatan anggaran transfer ke daerah secara signifikan, sehingga untuk pertama kalinya APBN, total anggaran transfer daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun lebih besar dari anggaran K/L sebesar Rp780,4 triliun," kata Bambang saat sidang paripurna atas tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait RUU tentang RAPBN 2016 beserta nota keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Kedua, melanjutkan pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran (subsidi listrik) ke belanja yang lebih produktif melalui peningkatan belanja infrastruktur, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN, yang untuk pertama kali diwujudkan di tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah sesuai amanah UU.

"Pemenuhan anggaran tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dan peningkatan cakupan pemberi jaminan kesehatan nasional menjadi 92,4 juta rakyat penerima bantuan iuran," katanya.

Keempat, lanjut Bambang, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat kurang mampu, dengan menambah penerima bantuan tunai bersyarat dari sekitar 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga, memperkuat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat serta meningkatkan program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kelima, memperluas program kredit usaha rakyat untuk mendukung kegiatan usaha menengah, kecil dan mikro melalui peningkatan anggran subsidi bunga, pemberian subsidi bunga yang lebih besar (8,5% per tahun) serta penambahan coverage kredit hingga Rp123 triliun," pungkasnya.