Dampak Nyata Pelemahan Rupiah Harga-harga Naik
Selasa, 25 Agustus 2015 - 16:59 WIB
Dampak Nyata Pelemahan Rupiah Harga-harga Naik
A
A
A
JAKARTA - Dampak yang paling dirasakan masyarakat dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) adalah harga-harga kebutuhan merangkak naik.
Kepala riset NHK Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengingatkan, nilai tukar rupiah yang melemah sangat mengkhawatirkan perekonomian Indonesia.
“Kondisi nilai tukar rupiah menggambarkan perekonomian suatu negara yang melemah, seperti daya beli masyarakat dan kegiatan industri melemah,” ujarnya, Selasa (25/8/2015).
Industri yang produksinya masih mengandalkan bahan baku impor, mulai merasakan dampak. Bahkan, di sektor manufaktur sudah mulai mengurangi tenaga kerja.
“Sebut saja perajin-perajin sepatu atau tas yang 20-30% bahan baku impor. Pada saat dolar (USD) naik tidak serta merta mereka menaikkan harga. Saat ini, untuk efisiensi mereka melakukan pengaturan kuantitas,” ungkap Direktur Eksekutif Gabungan Importir Nasional Indonesia, Bambang SN.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat mengatakan, semua yang berorientasi domestik rata-rata sudah menghentikan produksi sehingga jumlah tenaga kerja dikurangi.
Tidak hanya industri, kelesuan juga mulai dirasakan pedagang elektronik di ITC Glodok, Jakarta Pusat, serta sejumlah pedagang tempe yang bahan baku kedelainya masih impor.
Mengatasi masalah ini, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan solusi dalam mengatasi masalah ini, yaitu menggalakkan investasi dan mempercepat belanja pemerintah.
"Tidak ada jalan lain lagi. Itulah saran saya saat ini adalah bagaimana kedua hal di atas bisa dilaksanakan secara tepat sasaran dan cepat," ujarnya, Selasa (25/8/2015).
HT memaparkan, dalam solusi ini langkah pertama yang perlu dilakukan semua kebijakan dan praktik yang menghambat investasi dan belanja pemerintah harus dipangkas. Kedua, bank fokus pada pembiayaan sektor produktif, bukan konsumtif (harus dengan "paksaan").
Ketiga, proyek-proyek infrastruktur yang dipegang broker dan tidak dikerjakan dialihkan ke BUMN-BUMN yang relevan agar bisa berjalan. (Baca: HT: Kebijakan Penghambat Investasi Harus Direvisi)
Hal lain yang harus diantisipasi, kata Ketua Umum Partai Perindo ini, adalah penerimaan pajak akan berkurang banyak dengan lesunya ekonomi. Dari sekarang sudah harus dipikirkan alternatif pendanaan agar APBN tetap bisa dilaksanakan.
Kepala riset NHK Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengingatkan, nilai tukar rupiah yang melemah sangat mengkhawatirkan perekonomian Indonesia.
“Kondisi nilai tukar rupiah menggambarkan perekonomian suatu negara yang melemah, seperti daya beli masyarakat dan kegiatan industri melemah,” ujarnya, Selasa (25/8/2015).
Industri yang produksinya masih mengandalkan bahan baku impor, mulai merasakan dampak. Bahkan, di sektor manufaktur sudah mulai mengurangi tenaga kerja.
“Sebut saja perajin-perajin sepatu atau tas yang 20-30% bahan baku impor. Pada saat dolar (USD) naik tidak serta merta mereka menaikkan harga. Saat ini, untuk efisiensi mereka melakukan pengaturan kuantitas,” ungkap Direktur Eksekutif Gabungan Importir Nasional Indonesia, Bambang SN.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat mengatakan, semua yang berorientasi domestik rata-rata sudah menghentikan produksi sehingga jumlah tenaga kerja dikurangi.
Tidak hanya industri, kelesuan juga mulai dirasakan pedagang elektronik di ITC Glodok, Jakarta Pusat, serta sejumlah pedagang tempe yang bahan baku kedelainya masih impor.
Mengatasi masalah ini, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan solusi dalam mengatasi masalah ini, yaitu menggalakkan investasi dan mempercepat belanja pemerintah.
"Tidak ada jalan lain lagi. Itulah saran saya saat ini adalah bagaimana kedua hal di atas bisa dilaksanakan secara tepat sasaran dan cepat," ujarnya, Selasa (25/8/2015).
HT memaparkan, dalam solusi ini langkah pertama yang perlu dilakukan semua kebijakan dan praktik yang menghambat investasi dan belanja pemerintah harus dipangkas. Kedua, bank fokus pada pembiayaan sektor produktif, bukan konsumtif (harus dengan "paksaan").
Ketiga, proyek-proyek infrastruktur yang dipegang broker dan tidak dikerjakan dialihkan ke BUMN-BUMN yang relevan agar bisa berjalan. (Baca: HT: Kebijakan Penghambat Investasi Harus Direvisi)
Hal lain yang harus diantisipasi, kata Ketua Umum Partai Perindo ini, adalah penerimaan pajak akan berkurang banyak dengan lesunya ekonomi. Dari sekarang sudah harus dipikirkan alternatif pendanaan agar APBN tetap bisa dilaksanakan.
(dmd)
Lihat Juga :
