Kejar Target 35.000 MW, Direksi PLN Akan Ditambah
Kejar Target 35.000 MW, Direksi PLN Akan Ditambah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, pemerintah berencana menambah direksi baru di PT PLN (Persero) guna mengejar target proyek listrik 35.000 megawatt (MW).
Dia menjelaskan, direksi BUMN kelistrikan tersebut nantinya terbagi dua lini yaitu untuk fungsi korporat (corporate function) dan fungsi regional (regional function). Rencana penambahan direksi baru PLN tersebut saat ini masih dikaji Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Nanti manajemen PLN akan diperkuat, menambah direksi, membagi dua antara corpprate function sama fungsi-fungsi regional. Sedang dalam kajian oleh Menteri BUMN," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Selain menambah direksi baru PLN, pemerintah juga berencana menata ulang Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) guna mensinkronkan antara kebutuhan listrik di daerah dengan proses pengembangan dan pembangunan.
"Itu (RUPTL) dokumen yang diterbitkan Kementerian ESDM setiap tahun, itu sedang direvisi supaya makin terjadi maching atau ada sinkronisasi antara kebutuhan listrik di daerah dengan proses pengembangan pembangunan," tutur dia.
Revisi RUPTL ini juga menyangkut arahan agar proyek kelistrikan tersebut fokus ke daerah yang membutuhkan serta mempertimbangkan kemampuan dari developer.
"Pak Presiden menekankan pembangunan listrik di daerah. Jadi tadi dilaporkan 50 titik terluar Indonesia 43 di antaranya sudah dialiri listrik dan siap diresmikan, sedang dicari waktunya untuk meresmikan," ungkap Sudirman.
Kendati demikian, lanjut mantan Bos Pindad ini, revisi RUPTL sama sekali bukan maksud pemerintah mengubah target pembangunan proyek listrik 35.000 MW, seperti yang diinginkan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli. (Baca: Proyek Listrik yang Diributkan Rizal Ramli).
"Ya perlu evaluasi, tapi enggak ada urusan evaluasi target. Target tetap, kemudian cara mengelola diperkuat. RUPTL direvisi, project manajemen diperbaiki," tandasnya. (Baca: Rizal Ramli Tantang JK Debat soal Listrik 35.000 MW).
Dia menjelaskan, direksi BUMN kelistrikan tersebut nantinya terbagi dua lini yaitu untuk fungsi korporat (corporate function) dan fungsi regional (regional function). Rencana penambahan direksi baru PLN tersebut saat ini masih dikaji Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Nanti manajemen PLN akan diperkuat, menambah direksi, membagi dua antara corpprate function sama fungsi-fungsi regional. Sedang dalam kajian oleh Menteri BUMN," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Selain menambah direksi baru PLN, pemerintah juga berencana menata ulang Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) guna mensinkronkan antara kebutuhan listrik di daerah dengan proses pengembangan dan pembangunan.
"Itu (RUPTL) dokumen yang diterbitkan Kementerian ESDM setiap tahun, itu sedang direvisi supaya makin terjadi maching atau ada sinkronisasi antara kebutuhan listrik di daerah dengan proses pengembangan pembangunan," tutur dia.
Revisi RUPTL ini juga menyangkut arahan agar proyek kelistrikan tersebut fokus ke daerah yang membutuhkan serta mempertimbangkan kemampuan dari developer.
"Pak Presiden menekankan pembangunan listrik di daerah. Jadi tadi dilaporkan 50 titik terluar Indonesia 43 di antaranya sudah dialiri listrik dan siap diresmikan, sedang dicari waktunya untuk meresmikan," ungkap Sudirman.
Kendati demikian, lanjut mantan Bos Pindad ini, revisi RUPTL sama sekali bukan maksud pemerintah mengubah target pembangunan proyek listrik 35.000 MW, seperti yang diinginkan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli. (Baca: Proyek Listrik yang Diributkan Rizal Ramli).
"Ya perlu evaluasi, tapi enggak ada urusan evaluasi target. Target tetap, kemudian cara mengelola diperkuat. RUPTL direvisi, project manajemen diperbaiki," tandasnya. (Baca: Rizal Ramli Tantang JK Debat soal Listrik 35.000 MW).
(izz)
Explore More