Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid II

JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengeluarkan paket kebijakan bidang ekonomi dalam rangka memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, setidaknya terdapat empat blok paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, menyangkut fiskal dan keuangan.

"Ada banyak, ada 6-7 poin. Mulai dari soal mendirikan rumah atau apartemen oleh asing, pengaturan debt to equity ratio kalau pinjam ke luar negeri. Kalau modalnya kecil jangan minjamnya banyak dong. Jadi susah. Kita semuanya juga ikut susah," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Selain itu, paket kebijakan yang masuk dalam blok fiskal dan keuangan adalah pengeluaran dana desa yang dialokasikan sekitar Rp40 triliun untuk tahun ini. Pemerintah menekankan, penggunaan dana desa tersebut tidak menyebar dan hanya fokus pada dua atau tiga kegiatan.

"Seperti irigasi pedesaan, jalan, jembatan pedesaan. Supaya bisa dinikmati orang desa juga. Jadi ini semacam case for work selain bantuan untuk meningkatkan penghasilan, ada lapangan pekerjaan," terang dia.

Kedua, paket kebijakan yang menyangkut persoalan pangan. Kebijakan dalam sektor pangan adalah dengan mengeluarkan beras untuk rakyat miskin (raskin) tambahan selama dua bulan, atau raskin ke-13 dan 14. Nama raskin pun rencananya akan diubah menjadi "beras untuk sejahtera".

"Karena itu, pemerintah menyediakan dua bulan tambahan raskin. Satu kali September, satu kali November atau Desember. Pada saat puncak pacekliknya datang," imbuh Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini melanjutkan, paket ketiga adalah deregulasi besar-besaran yang melingkupi investasi sektor industri dan perdagangan. 160 peraturan yang menghambat investasi di sektor tersebut akan disederhanakan.

"Banyak sekali, 160 (peraturan) kalau enggak salah. Itu ada yang disederhanakan dalam peraturannya, artinya semua yang terkait investasi dia mungkin diatur kementerian lain jadi ke sana," paparnya.

Keempat, paket kebijakan yang menyangkut percepatan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk bernilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri.

Untuk kebijakan deregulasi, tambah Darmin, harus dikeluarkan pada pekan ini. Sementara ketiga kebijakan lainnya dapat dikeluarkan pekan depan. "Presiden melihat ya kalau (kebijakan) yang lain bolehlah ada yang minggu depan. Kalau deregulasi investasi sekarang ini," tandas Darmin.

Sebelumnya, Jokowi juga telah mengelaurkan enam paket kebijakan ekonomi beberapa bulan lalu. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengemukakan, enam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sebelumnya untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah dan pelemahan ekonomi itu belum berjalan efektif.

Kini, pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi besar-besaran yang dimaksudkan untuk meredam gejolak ekonomi dan rupiah.

"Kalau yang itu (enam paket kebijakan ekonomi), ada beberapa yang enggak efektif," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani kepada Sindonews di Jakarta. (Baca: 6 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Sebelumnya Belum Efektif).

Baca Juga:

Hipmi: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Bangkitkan Optimisme

Redam Rupiah, Jokowi Siap Keluarkan Paket Kebijakan Besar