BI dan IMF: Masalah Pembangunan Infrastruktur Pembiayaan
Kamis, 03 September 2015 - 05:37 WIB
BI dan IMF: Masalah Pembangunan Infrastruktur Pembiayaan
A
A
A
Bank Indonesia (BI) dan Dana Moneter Internasional (IMF) sepakat pembiayaan infrastruktur dapat mengatasi masalah pembangunan. Namun, permasalahan utama dalam pembangunan di tengah gejolak ekonomi seperti sekarang adalah pembiayaan.
"Bagi kawasan Asia, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, upaya mencari jalan dan bentuk pembiayaan tersebut menjadi penting," kata Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo di Gedung BI, Rabu (2/9/2015).
Dia juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Tentunya hal ini membutuhkan pembiayaan yang besar, yang telah diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga memberi ruang fiskal yang cukup, hingga kerja sama dalam skema private public partnership (PPP).
Di sisi lain, Agus mengakui bahwa salah satu bentuk tantangan perekonomian adalah sulitnya mendapatkan dana guna mengatasi celah pembiayaan infrastruktur (infrastructure gap).
Selain itu, peran pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan inklusi keuangan (financial inclusion) juga penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan inklusif. "Konferensi hari ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan solusi, atas berbagai masalah tersebut," kata Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde memberikan apresiasi kepada Indonesia atas upayanya menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Dia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, sehingga tidak bisa disamakan.
Namun secara garis besar, ada lima hal yang perlu tetap dijaga dalam kondisi saat ini; Pertama, memperkuat baris pertahanan pemerintah melalui kebijakan fiskal; Kedua, mengendalikan pertumbuhan kredit agar tidak terlalu berlebihan; Ketiga, menjaga fluktuasi nilai tukar; Keempat, menjaga kecukupan cadangan devisa; dan Kelima, membangun pengawasan dan pengaturan sektor keuangan yang solid.
"Untuk itu, saya mengingatkan pentingnya pemerintah di setiap negara berpegang pada 4-I, yaitu inovasi, integrasi, infrastruktur, dan inklusifitas," tutupnya.
Baca juga:
Ini Saran Bos IMF untuk Dongkrak Ekonomi Indonesia
IMF: RI Siap Hadapi Gejolak Ekonomi
Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid II
"Bagi kawasan Asia, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, upaya mencari jalan dan bentuk pembiayaan tersebut menjadi penting," kata Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo di Gedung BI, Rabu (2/9/2015).
Dia juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Tentunya hal ini membutuhkan pembiayaan yang besar, yang telah diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga memberi ruang fiskal yang cukup, hingga kerja sama dalam skema private public partnership (PPP).
Di sisi lain, Agus mengakui bahwa salah satu bentuk tantangan perekonomian adalah sulitnya mendapatkan dana guna mengatasi celah pembiayaan infrastruktur (infrastructure gap).
Selain itu, peran pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan inklusi keuangan (financial inclusion) juga penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan inklusif. "Konferensi hari ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan solusi, atas berbagai masalah tersebut," kata Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde memberikan apresiasi kepada Indonesia atas upayanya menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Dia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, sehingga tidak bisa disamakan.
Namun secara garis besar, ada lima hal yang perlu tetap dijaga dalam kondisi saat ini; Pertama, memperkuat baris pertahanan pemerintah melalui kebijakan fiskal; Kedua, mengendalikan pertumbuhan kredit agar tidak terlalu berlebihan; Ketiga, menjaga fluktuasi nilai tukar; Keempat, menjaga kecukupan cadangan devisa; dan Kelima, membangun pengawasan dan pengaturan sektor keuangan yang solid.
"Untuk itu, saya mengingatkan pentingnya pemerintah di setiap negara berpegang pada 4-I, yaitu inovasi, integrasi, infrastruktur, dan inklusifitas," tutupnya.
Baca juga:
Ini Saran Bos IMF untuk Dongkrak Ekonomi Indonesia
IMF: RI Siap Hadapi Gejolak Ekonomi
Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid II
(dmd)
