Jokowi Minta China dan Jepang Buat Proposal Baru
Jum'at, 04 September 2015 - 01:11 WIB
Jokowi Minta China dan Jepang Buat Proposal Baru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Jepang dan China diminta membuat proposal ulang kereta cepat yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proposal tersebut berisikan konsep baru yang diinginkan pemerintah.
Diketahui, Presiden Jokowi lebih memilih kereta dengan kecepatan sedang, bukan kereta cepat (300 km/jam). Sebab itu, kedua negara tersebut dipersilakan untuk membuat proposal baru. (Baca: Lirik China, Jokowi Beralasan Kereta Cepat Murni Bisnis)
"Ya, bisa dua-duanya (ditolak). Terserah lihatnya gimana. Dua-duanya dipersilakan buat proposal baru dengan kerangka acuan yang kami buat dan kami rumuskan untuk kita sendiri, menurut kepentingan kita sendiri. Setelah keduanya, atau nanti bisa lebih, kan bisa saja proyek kereta kecepatan menengah ada juga yang tertarik selain mereka. Nanti dievaluasi siapa yang bidder unggulan," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015) malam.
Semuanya, lanjut Darmin, akan dirancang dalam skema busniess to businesss (B to B), dengan peranan utama Kementerian BUMN.
"Ya, bagaimana rancangannya, Kementerian BUMN akan ambil peranan utama. Setelah ada bidder unggulan, kemudian yang satu tetap ada, maka timnya nanti akan berunding dengan bidder unggulan. Sehingga, bisa dicapai harga yang paling efisien dan kualitas terbaik yang bisa dicapai. Kalau gagal mencapai kesepakatan bisa pindah ke yang satu lagi. Oke, nah itu dia yang akan didalamkan," terangnya.
Besok, lanjut Darmin, pemerintah akan bertemu langsung dengan pihak kedutaan besar China dan Jepang. Namun, dia belum bisa mengatakan kepastian waktunya. "Iya besok, kita akan bicara dengan mereka, tapi jamnya saya belum tahu. Belum janjian," pungkasnya.
Baca juga:
Darmin: China dan Jepang Punya Keunggulan Berbeda
ADB Tak Tertarik Biayai Kereta Cepat Jokowi
Jonan Soroti Aspek Keamanan Kereta Cepat
Diketahui, Presiden Jokowi lebih memilih kereta dengan kecepatan sedang, bukan kereta cepat (300 km/jam). Sebab itu, kedua negara tersebut dipersilakan untuk membuat proposal baru. (Baca: Lirik China, Jokowi Beralasan Kereta Cepat Murni Bisnis)
"Ya, bisa dua-duanya (ditolak). Terserah lihatnya gimana. Dua-duanya dipersilakan buat proposal baru dengan kerangka acuan yang kami buat dan kami rumuskan untuk kita sendiri, menurut kepentingan kita sendiri. Setelah keduanya, atau nanti bisa lebih, kan bisa saja proyek kereta kecepatan menengah ada juga yang tertarik selain mereka. Nanti dievaluasi siapa yang bidder unggulan," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015) malam.
Semuanya, lanjut Darmin, akan dirancang dalam skema busniess to businesss (B to B), dengan peranan utama Kementerian BUMN.
"Ya, bagaimana rancangannya, Kementerian BUMN akan ambil peranan utama. Setelah ada bidder unggulan, kemudian yang satu tetap ada, maka timnya nanti akan berunding dengan bidder unggulan. Sehingga, bisa dicapai harga yang paling efisien dan kualitas terbaik yang bisa dicapai. Kalau gagal mencapai kesepakatan bisa pindah ke yang satu lagi. Oke, nah itu dia yang akan didalamkan," terangnya.
Besok, lanjut Darmin, pemerintah akan bertemu langsung dengan pihak kedutaan besar China dan Jepang. Namun, dia belum bisa mengatakan kepastian waktunya. "Iya besok, kita akan bicara dengan mereka, tapi jamnya saya belum tahu. Belum janjian," pungkasnya.
Baca juga:
Darmin: China dan Jepang Punya Keunggulan Berbeda
ADB Tak Tertarik Biayai Kereta Cepat Jokowi
Jonan Soroti Aspek Keamanan Kereta Cepat
(dmd)
Lihat Juga :
