Eksekusi Proyek Infrastruktur Buruk

JAKARTA - Sepanjang sepuluh bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak rencana pembangunan proyek infrastruktur yang dicanangkan. Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi lantaran buruknya eksekusi yang dilakukan di lapangan.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, kondisi infrastruktur Tanah Air yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Namun, upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur tak berjalan mulus. ”Kita (pemerintah) ini maunya banyak, tapi banyak (proyek) yang enggak jalan. Ada uang pun tetap enggak bisa jalan,” ujar Sofjan dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Sofjan mengatakan, salah satu di antara sekian banyak proyek infrastruktur yang ditargetkan oleh pemerintah, program pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW), pun terkendala. Padahal, program ini merupakan program yang paling feasible dibandingyanglainnya. ”Program 35.000 MW itu sudah oversubscribe (kelebihan peminat) sampai 50.000 MW. Ada Jepang, China, bahkan Korea Selatan pun ikut masuk. Tapi, mana yang mau kita tawarkan,” ucapnya.

Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini pun berpendapat, salah satu penyebab banyaknya proyek yang terkendala adalah karena banyaknya aturan yang bertabrakan satu sama lain. Oleh sebab itu, pemerintah akan menderegulasi 154 peraturan di tingkat pusat yang berkekuatan hukum di bawah undang-undang. ”Sebagian besar (peraturan) itu akan dibatalkan. Kita juga nanti minta supaya stop dulu bikin peraturan kalau tidak penting.

Target selanjutnya, peraturan daerah,” imbuhnya. Sofjan mengatakan, buruknya eksekusi berbagai proyek infrastruktur tersebut menyebabkan penyerapan belanja modal pemerintah lamban. Akhirnya, lambannya belanja tersebut membuat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Dia mengakui, perlambatan ekonomi yang terjadi sejauh ini telah berdampak buruk meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan serta memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Dia pun pesimistis target outlook pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% bisa tercapai tanpa ada terobosan yang berarti. ”Semua aparat maunya bekerja sendirisendiri. Mereka melihat kekuasaan sesuatu yang tidak boleh digang gu. (pemerintah) daerah sudah dikasih dana tidak dipakai. Mentalnya harus berubah. Semua harus bekerja sama,” tandasnya.

Ekonom dari Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, menilai bahwa pada dasarnya pemerintah sudah berada pada jalur yang benar dengan memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, infrastruktur menjadi harapan besar bagi ekonomi. ”Dalam jangka pendek, ini bisa mengeskalasi perlambatan ekonomi. Sementara, dalam jangka menengah- panjang ini bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan sustainable,” katanya.

Pras menilai, semenjak neraca transaksi berjalan berubah menjadi defisit tahun 2011, ekonomi terus melambat. Untuk mengurangi tekanan terhadap neraca, dia mengatakan, salah satu caranya adalah meningkatkan daya saing industri berbasis ekspor. ”Dan itu butuh infrastruktur,” tambahnya. Selain menderegulasi berbagai peraturan, Pras berpendapat, pemerintah juga harus memperkuat kelembagaan terkait dengan mengintegrasikan data target ekonomi.

Sementara dari sisi pendanaan, Pelaksana Tugas Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazzara mengatakan, pemerintah membutuhkan bantuan dari swasta. Menurut dia, dana untuk membangun infrastruktur selama lima tahun ke depan sekitar Rp5.500 triliun. ”Tahun ini anggaran pemerintah untuk infrastruktur Rp290 triliun. Tahun depan (2016) Rp313 triliun.

Maksimum lima tahun ke depan Rp2.000 triliun. Sisanya (Rp3.500 triliun) swasta,” jelasnya. Suahasil mengatakan, dana infrastruktur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan digunakan untuk proyek infrastruktur dasar yang tidak diminati swasta. Dengan demikian, pemerintah akan terus mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Rahmat fiansyah