Tarik Ulur Kereta Cepat Jakarta-Bandung

PENENTUAN siapa pemenang proyek pembangunan kereta cepat (high speed train/HST)) Jakarta-Bandung memasuki babak baru. Tarik ulur penggarap mega proyek tersebut berjalan alot.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menganulir rencana pengumuman pemenang proyek tersebut. Pertama, dia akan menyampaikannya pada akhir Agustus 2015. Namun, dengan alasan keputusan itu belum final waktu pengumuman diundur menjadi 7 September 2015. Tapi, rencana tersebut mendadak diubah.

Langkah ini diambil setelah konsultan kereta cepat Boston Consulting Group (BCG) dan tim seleksi menyerahkan laopran kepada Jokowi, merekomendasikan agar skema kereta cepat Jakarta-Bandung diubah, dari kereta super cepat menjadi kereta berkecepatan sedang (medium speed railways).

Langkah ini membuat China dan Jepang yang tengah bersaing memperebutkan proyek tersebut meradang. Pasalnya, mereka harus mengirimkan proposal baru terkait perubahan itu.

Jokowi mengaku telah menerima laporan dari tim penilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Rabu (3/9/2015). Sesuai rekomendasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu memutuskan untuk mengembangkan proyek kereta api berkecepatan sedang. "Berdasarkan rekomendasi dari tim penilai, saya putuskan kita akan kembangkan kereta api berkecepatan sedang," ucapnya, Jumat (4/9/2015).

Selain itu, lanjut dia, pembangunan proyek tersebut dilarang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik secara langsung ataupun tidak langsung. "Pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apapun. Kerja sama pembangunan dalam bentuk B to B (business to business)," jelasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan ada perhitungan khusus antara jarak, kecepatan, jumlah stasiun dan waktu tempuh yang normal. "Begini, kalau kereta api ‎Jakarta-Bandung yang jaraknya lebih kurang 150 kilometer (km) itu apalagi dengan stasiun 5-8 pemberhentian, itu sebenarnya walau kecepatannya bisa teoritis 300 km/jam tidak akan pernah bisa mencapai itu. Makanya, keputusan presiden adalah kalau begitu jangan kereta api cepat, kereta api kecepatan menengah saja 200-250 km/jam," terangnya, usai rapat koordinasi, Kamis (3/9/2015) malam.

Karena, lanjut dia, untuk mencapai kecepatan 250 km memerlukan waktu 14 menit. Maka belum sampai kecepatan maksimum sudah mulai harus direm. Sehingga kecepatannya hanya 200-an km.

Dari segi biaya juga pasti akan lebih murah dari kereta cepat, dan perbedaan waktu tempuhnya juga tidak terlalu signifikan. "Terus juga, beda sampainya, dari Jakarta-Bandung paling-paling lebih lambat 10-11 menit, biayanya berkurang jauh. Kita memang harus mengecek persisnya tapi bisa 30-40% lebih murah," katanya.

Saat ditanya mengenai proposal yang diajukan China dan Jepang dalam pembuatan kereta cepat tersebut, Darmin mengungkapkan, ada hal yang banyak tak terinci dalam keduanya, sehingga pemerintah memutuskan untuk diserahkan ke B to B.

"Ya, selain itu memang dari hasil assesment konsultan cukup banyak hal yang tidak detil dirinci di kedua proposal menyangkut standar pemeliharaan dari KA ini, standar servisnya, apa namanya standar pelayannya dan seterusnya. Sehubungan dengan itu Indonesia perlu merumuskan kereta api seperti apa yang kita perlukan," tegasnya.

Darmin sendiri telah meminta Jepang dan China membuat proposal ulang kereta cepat yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Proposal tersebut berisikan konsep baru yang diinginkan pemerintah.

Jokowi lebih memilih kereta dengan kecepatan ‎sedang, bukan kereta cepat (300 km/jam). Sebab itu, China dan Jepang dipersilakan untuk membuat proposal baru.

"Ya, bisa dua-duanya (ditolak). Terserah lihatnya gimana. Dua-duanya dipersilakan buat proposal baru dengan kerangka acuan yang kami buat dan kami rumuskan untuk kita sendiri, menurut kepentingan kita sendiri. Setelah keduanya, atau nanti bisa lebih, kan bisa saja proyek kereta kecepatan menengah ada juga yang tertarik selain mereka. Nanti dievaluasi siapa yang bidder unggulan," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015) malam.

Pembangunan kereta ini, lanjut Darmin, akan dirancang dalam skema busniess to businesss (B to B), dengan peranan utama Kementerian BUMN.

"Ya, bagaimana rancangannya, Kementerian BUMN akan ambil peranan utama. Setelah ada bidder unggulan, kemudian yang satu tetap ada, maka timnya nanti akan berunding dengan bidder unggulan. Sehingga, bisa dicapai harga yang paling efisien dan kualitas terbaik yang bisa dicapai. Kalau gagal mencapai kesepakatan bisa pindah ke yang satu lagi. Oke, nah itu dia yang akan didalamkan," jelasnya.

Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki mengaku kecewa karena proposal pembangunan proyek kereta cepat ditolak pemerintah. Ini karena Jepang dalam lima tahun terakhir telah menghabiskan banyak uang untuk melakukan studi kelayakan proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Bahkan, Negeri Sakura itu telah menyesuaikan skema pembangunan dalam tiga tahun terakhir.

Tak hanya itu, Tanizaki turut mempertanyakan proposal Jepang yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Pasalnya, proposal yang diberikan sudah mencakup aspek perlindungan dan teknologi yang memadai.

"Proposal kami sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Penyesalan saya karena dua hal tadi. Terlepas dari itu, kami menghargai keputusannya. Tapi tetap, ini bukan keputusan yang mudah," ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Tanizaki mengakui bahwa studi kelayakan merupakan suatu komitmen utama sebelum melakukan pembangunan. Jepang, menurut dia, telah serius dalam menggarap proyek kereta cepat, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh pemerintah Indonesia.

"Studi kelayakan itu bukti keseriusan kami. Kami perlu datang ke sini untuk studi kelayakan dan butuh dukungan dari Indonesia," ungkapnya.

Meski demikian, dia menyatakan, penolakan atas proyek ini tidak akan memengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. "Saya tidak berpikir demikian. Kami yakin hubungan dengan kedua negara harus terus berlanjut," tegasnya.

Alasan Rini Soemarno

Di sisi lain, banyak kalangan menilai bahwa rute Jakarta-Bandung tidak cocok untuk kereta cepat atau sedang lantaran jaraknya terlalu dekat. Kereta cepat lebih cocok dibangun untuk rute jarak jauh Jakarta-Surabaya.

Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno keukeuh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus terealisasi. Bahkan, dia menegaskan pembangunan proyek tersebut akan dimulai tahun ini.

Lantas apa alasan Rini tetap ingin merealisasikan kereta cepat Jakarta-Bandung? Dia menjelaskan, pihaknya ingin membangun perekonomian di daerah sekitar jalur yang terlewati kereta tersebut. Terlebih, terdapat tanah seluas 2.952 hektare (ha) milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) di Wisata Agro Gunung Mas, Bogor yang akan disulap menjadi kota sentra ekonomi baru.

"‎Justru yang perlu dilihat karena kita tujuannya bangun sentra baru. Jakarta dan Bandung sudah padat, kita buat alternatif sentra baru. Kenapa tertarik, karena kita punya lahan cukup besar. Karena kita akan bangun convention center dan ecotourism," tuturnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Dia berkeinginan mengembangkan lokasi tersebut sebagai kota baru. Bahkan, jauh sebelum ini pihaknya pun‎ telah melakukan pembicaraan agar dapat dibangun perguruan tinggi di lokasi tersebut. Sehingga, transportasi seperti kereta cepat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung ambisinya.

"‎Jadi, transportasi ini memang kita butuhkan. Tinggal speed-nya. Jadi tujuannya juga kita lihat potensinya untuk mengembangkan dan mengurangi kepadatan dua kota besar," terangnya.

Bahkan, lanjut mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini, Kementerian BUMN bakal melakukan proyek serupa lagi di tempat lain jika pembangunan ini prospektif. "Kalau ini prospektif, tidak menutup kemungkinan bangun di tempat lain. Dari sisi bisnis, kalau pendanaannya benar ini sangat bagus untuk kami," pungkasnya.