Pemerintah, BEI, Bankir Kompak Bilang Ekonomi RI Tahan Krisis
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi.
Dia menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mempertahankan laju ekonomi tetap berjalan dengan baik.
"Pemerintah mempersiapkan instrumen dana desa yang besarannya Rp20-an triliun untuk 2015," ujarnya di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga diwajibkan menyumbang, sehingga totalnya bisa mencapai Rp50-an triliun. Seluruh dana itu dipakai untuk infrastruktur swadaya dan transfer tunai.
"Bisa juga dipakai untuk dana bergulir, menggiatkan kegiatan ekonomi desa," jelas Bambang.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menuturkan, ketahanan ekonomi Indonesia sebenarnya tidak bermasalah.
Adanya kekhawatiran justru karena kebingungan akibat tidak adanya strategi pembangunan nasional, yang dimulai sejak dihapuskannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Ini awal mula masalah. Di GBHN, ada strategi ekonomi dan pertahanan. Dulu itu dibikin. Sekarang setelah dihapus, kita tidak tahu negara mau dibawa ke mana," kata Tito.
Sementara Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa secara fundamental dan teknis, Indonesia tahan terhadap krisis pada tahun ini.
Menurut dia, situasi saat ini lebih kecil dibandingkan dengan krisis 1998 dan 2008. Kendati ada masalah, lebih karena munculnya pesimisme, yang berujung pada psikologis dan emosional.
"Krisis sekarang ini paling ringan, itu dari sisi fundamental. Masalah likuiditas, inflasi, situasi saat ini jelas lebih bagus," papar pria yang akrab disapa BGS tersebut.
Selain itu, dia menambahkan, kondisi pasar modal di Tanah Air pada 1998 sudah parah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada saat itu turun tajam mencapai 60%, begitu juga bunga bank anjlok sampai 60%.
"Maka secara teknis dan fundamental, kondisi sekarang lebih bagus," pungkasnya.
Dia menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mempertahankan laju ekonomi tetap berjalan dengan baik.
"Pemerintah mempersiapkan instrumen dana desa yang besarannya Rp20-an triliun untuk 2015," ujarnya di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga diwajibkan menyumbang, sehingga totalnya bisa mencapai Rp50-an triliun. Seluruh dana itu dipakai untuk infrastruktur swadaya dan transfer tunai.
"Bisa juga dipakai untuk dana bergulir, menggiatkan kegiatan ekonomi desa," jelas Bambang.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menuturkan, ketahanan ekonomi Indonesia sebenarnya tidak bermasalah.
Adanya kekhawatiran justru karena kebingungan akibat tidak adanya strategi pembangunan nasional, yang dimulai sejak dihapuskannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Ini awal mula masalah. Di GBHN, ada strategi ekonomi dan pertahanan. Dulu itu dibikin. Sekarang setelah dihapus, kita tidak tahu negara mau dibawa ke mana," kata Tito.
Sementara Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa secara fundamental dan teknis, Indonesia tahan terhadap krisis pada tahun ini.
Menurut dia, situasi saat ini lebih kecil dibandingkan dengan krisis 1998 dan 2008. Kendati ada masalah, lebih karena munculnya pesimisme, yang berujung pada psikologis dan emosional.
"Krisis sekarang ini paling ringan, itu dari sisi fundamental. Masalah likuiditas, inflasi, situasi saat ini jelas lebih bagus," papar pria yang akrab disapa BGS tersebut.
Selain itu, dia menambahkan, kondisi pasar modal di Tanah Air pada 1998 sudah parah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada saat itu turun tajam mencapai 60%, begitu juga bunga bank anjlok sampai 60%.
"Maka secara teknis dan fundamental, kondisi sekarang lebih bagus," pungkasnya.
(rna)