Sensus Ekonomi 2016 Sasar 16 Sektor Usaha
Selasa, 15 September 2015 - 10:07 WIB
Sensus Ekonomi 2016 Sasar 16 Sektor Usaha
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar sensus ekonomi keempat mulai Mei 2016. Sensus tersebut akan mencakup lebih dari 16 sektor usaha di luar sektor pertanian.
Kepala BPS, Suryamin, mengatakan , sensus ekonomi dilakukan sepuluh tahun sekali untuk memperoleh informasi atau potret ekonomi bangsa. Menurutnya, sensus ekonomi 2016 sangat kompleks karena mencakup lebih dari 16 sektor usaha, termasuk jenis-jenis usaha baru, dengan responden yang variatif. Responden terutama dari kalangan pengusaha atau pebisnis.
Mengingat luasnya skala dan usaha yang akan disensus, BPS mengalokasikan anggaran sensus ekonomi 2016 yang cukup besar yaitu Rp3,4 triliun. ”Tapi ada kemungkinan dipotong anggarannya , k a rena beberapa kementerian/lembaga memang mengalami pemotongan anggaran. Tapi kami tetap ajukan ini,” ujarnya di sela-sela sosialisasi sensus ekonomi 2016, di Gedung BPS Jakarta, kemarin.
Beberapa sektor yang akan disensus, di antaranya pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; konstruksi, transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa serta pendidikan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, mengatakan, sejak sensus ekonomi pertama digelar tahun 1986, diketahui jumlah usaha di Indonesia terus mengalami perkembangan.
Di luar sektor pertanian, jumlah usaha di Indonesia pada 1986 tercatat 9,3 juta usaha (resmi dan tidak resmi). Lalu meningkat menjadi 16,4 juta usaha pada 1996, dan naik lagi menjadi 22,7 juta usaha berdasar sensusekonomi2006. Pada sensus ekonomi 2016, diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 28 juta usaha. ”Sensus ekonomi juga mendata usaha rumah tangga, termasuk pedagang keliling permanen dan nonpermanen,” sebutnya.
Sasmito juga meminta kesediaan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam memberikan informasi dan data yang valid demi memperoleh data akurat terkait kondisi usaha dan ekonomi di Indonesia. ”Jangan khawatir karena kerahasiaan dijamin UU No 16/1997,” ucapnya. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, menyatakan, akan menyosialisasikan kepada peritel terkait sensus ekonomi 2016.
”Kalau ritel yang sudah terbuka (perusahaan terbuka) itu mudah diminta datanya. Namun, yang agak sulit mungkin untuk ritel lokal di daerah karena kadang mereka takut kena pajak,” ujarnya. Sekjen Kementerian Perindustrian, Syarif Hidayat, mengatakan, Kemenperin sangat berkepentingan dalam sensus ekonomi 2016. Misalnya untuk mengetahui sektor industri mana saja yang mengalami penurunan sehingga harus segera dilakukan perbaikan.
”Selain itu, kami ingin tahu persebaran industri untuk masing-masing sektor. Target kami dalam 20 tahun diharapkan industri menyebar ke luar Jawa. Dimana, sekitar 40% di luar Jawa,” ujarnya. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Srie Agustina, menambahkan, data sensus ekonomi diperlukan dalam rangka menunjang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.
Untuk keperluan sensus ekonomi 2016, BPS akan mengerahkan sekitar 400.000- 600.000 tenaga survei tambahan di luar pegawai BPS. Hasil analisis sensus ekonomi 2016 ditargetkan rampung pada 2018.
Inda susanti
Kepala BPS, Suryamin, mengatakan , sensus ekonomi dilakukan sepuluh tahun sekali untuk memperoleh informasi atau potret ekonomi bangsa. Menurutnya, sensus ekonomi 2016 sangat kompleks karena mencakup lebih dari 16 sektor usaha, termasuk jenis-jenis usaha baru, dengan responden yang variatif. Responden terutama dari kalangan pengusaha atau pebisnis.
Mengingat luasnya skala dan usaha yang akan disensus, BPS mengalokasikan anggaran sensus ekonomi 2016 yang cukup besar yaitu Rp3,4 triliun. ”Tapi ada kemungkinan dipotong anggarannya , k a rena beberapa kementerian/lembaga memang mengalami pemotongan anggaran. Tapi kami tetap ajukan ini,” ujarnya di sela-sela sosialisasi sensus ekonomi 2016, di Gedung BPS Jakarta, kemarin.
Beberapa sektor yang akan disensus, di antaranya pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; konstruksi, transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa serta pendidikan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, mengatakan, sejak sensus ekonomi pertama digelar tahun 1986, diketahui jumlah usaha di Indonesia terus mengalami perkembangan.
Di luar sektor pertanian, jumlah usaha di Indonesia pada 1986 tercatat 9,3 juta usaha (resmi dan tidak resmi). Lalu meningkat menjadi 16,4 juta usaha pada 1996, dan naik lagi menjadi 22,7 juta usaha berdasar sensusekonomi2006. Pada sensus ekonomi 2016, diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 28 juta usaha. ”Sensus ekonomi juga mendata usaha rumah tangga, termasuk pedagang keliling permanen dan nonpermanen,” sebutnya.
Sasmito juga meminta kesediaan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam memberikan informasi dan data yang valid demi memperoleh data akurat terkait kondisi usaha dan ekonomi di Indonesia. ”Jangan khawatir karena kerahasiaan dijamin UU No 16/1997,” ucapnya. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, menyatakan, akan menyosialisasikan kepada peritel terkait sensus ekonomi 2016.
”Kalau ritel yang sudah terbuka (perusahaan terbuka) itu mudah diminta datanya. Namun, yang agak sulit mungkin untuk ritel lokal di daerah karena kadang mereka takut kena pajak,” ujarnya. Sekjen Kementerian Perindustrian, Syarif Hidayat, mengatakan, Kemenperin sangat berkepentingan dalam sensus ekonomi 2016. Misalnya untuk mengetahui sektor industri mana saja yang mengalami penurunan sehingga harus segera dilakukan perbaikan.
”Selain itu, kami ingin tahu persebaran industri untuk masing-masing sektor. Target kami dalam 20 tahun diharapkan industri menyebar ke luar Jawa. Dimana, sekitar 40% di luar Jawa,” ujarnya. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Srie Agustina, menambahkan, data sensus ekonomi diperlukan dalam rangka menunjang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.
Untuk keperluan sensus ekonomi 2016, BPS akan mengerahkan sekitar 400.000- 600.000 tenaga survei tambahan di luar pegawai BPS. Hasil analisis sensus ekonomi 2016 ditargetkan rampung pada 2018.
Inda susanti
(ars)
