Mengukur Efektivitas KPR untuk TKI
Mengukur Efektivitas KPR untuk TKI
A
A
A
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI) menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) untuk meluncurkan kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 5.000 unit rumah untuk tenaga kerja Indonesia (TKI).
Sejauh mana efektivitas program paling anyar itu? Mengapa TKI? TKI adalah salah satu sumber penghasil devisa negara sehingga sering disebut sebagai pahlawan devisa. Mereka telah mengirim sebagian rezeki kepada pasangan atau keluarga mereka di Indonesia melalui remitansi (remittances ).
Dalam kondisi krisis ekonomi saat ini, remitansi merupakan salah satu mesin penghasil pendapatan nonbunga atau pendapatan dari komisi (fee-based income ) bagi bank nasional. Selama menjelang, hari Lebaran dan pasca-Lebaran, remitansi makin memuncak menjadi berkah ketika pendapatan bunga kredit (interest income ) sedang loyo.
Mengapa berkah? Lantaran remitansi dari TKI yang sedang mendulang devisa di mancanegara itu dikirim ke Tanah Air (incoming transfers ) dalam valuta asing (valas) seperti dolar Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, bank nasional bakal menikmati selisih nilai tukar (exchange rate diffrential ) antara dolar AS dan rupiah. Data BN2PTKI menunjukkan remitansi dari TKI mencapai Rp88,67 triliun pada 2013 yang kemudian melesat 19,52% menjadi Rp105,98 triliun pada 2014.
Karena itu menjadi tidak mengherankan ketika kini makin banyak bank nasional rajin menggarap bisnis remitansi yang gurih itu. Sebelumnya, pemerintah melalui Bank Negara Indonesia (BNI) telah mendorong agar TKI mempunyai tabungan cukup setelah “pensiun” sebagai TKI. Bagaimana kiatnya? Sekitar 10 tahun lalu, pemerintah “memaksa” TKI untuk menabung di BNI dengan setoran minimal Rp10.000 sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Artinya, setiap bulan TKI dapat meneruskan tabungan itu hingga mencapai jumlah yang memadai untuk membuka usaha bisnis kelak. Namun, celakanya, gagasan mulia itu tidak memperoleh tanggapan yang menggembirakan. Tabungan itu boleh dikatakan mandul alias tidak berkembang sama sekali.
Nah, kini pemerintah melalui BTN kembali ingin meningkatkan kesejahteraan TKI dengan memberikan KPR khusus TKI. Sudah barang tentu, rumah dengan fasilitas KPR itu berada di Indonesia. BTN meluncurkan Program KPR TKI tersebut pada 29 Agustus lalu di Seoul, Korea Selatan.
Apa syaratnya? Satu, nasabah KPR TKI merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai TKI. Hal ini diperkuat dengan kontrak kerja sebagai TKI dan keterangan penghasilan. Dua, jumlah KPR maksimal mencapai Rp250 juta. Tiga, angsuran maksimum 40% dari penghasilan setelah dikurangi kewajiban atau utang. Sebagaimana diketahui, selama ini TKI berangkat dengan memperoleh utang dari pihak agen TKI.
Empat, uang muka (down payment ) 10% dari nilai rumah. Lima, suku bunga tetap (fixed rate ) selama lima tahun. Enam, jangka waktu KPR selama lima tahun.
Faktor Kunci Keberhasilan
Lantas, faktor kunci keberhasilan (key success factors ) apa saja bagi BTN supaya KPR TKI berjalan efektif? Pertama, jangka waktu (tenor) kredit. BTN telah menetapkan tenor KPR TKI selama lima tahun.
Tenor itu cukup panjang mengingat tidak begitu banyak TKI yang bekerja melebihi lima tahun dengan berbagai alasan. Sebagai gambaran, sesungguhnya gaji TKI bervariasi menurut jenis pekerjaan mereka. TKI di Korea Selatan lebih banyak pria daripada wanita dan pada umumnya bekerja di satu industri.
Jenis pekerjaan itu membuat mereka memiliki gaji yang relatif lebih tinggi daripada TKI sebagai pembantu rumah tangga. Sementara itu, TKI di Jepang lebih banyak berprofesi sebagai perawat anak atau orang lanjut usia (lansia). TKI di Jepang juga memiliki gaji relatif tinggi dibandingkan dengan TKI di negara lainnya.
Dengan bahasa lebih bening, TKI di Korea Selatan dan Jepang dianjurkan untuk mengambil tenor KPR yang lebih pendek mengingat basis gaji mereka lebih tinggi. Hal ini bertujuan menekan potensi risiko kredit bermasalah (nonperforming loan /NPL) karena tenor semakin pendek, potensi risiko NPL akan semakin rendah. Kedua, suku bunga tetap.
Sampai saat ini belum terdapat data resmi berapa suku bunga tetap meskipun sudah disebutkan selama lima tahun. Meskipun KPR TKI itu bukan KPR bersubsidi sebagaimana KPR dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), suku bunga KPR TKI hendaknya mendekati suku bunga KPR FLPP 5%.
Katakanlah, untuk KPR TKI, BTN memberikan suku bunga tetap berkisar 6%-7% selama lima tahun. Ketiga, koordinasi mesra dengan agen pemasaran (marketing agent ). Satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan BTN adalah melakukan koordinasi mesra dengan agen pemasaran TKI di negara tempat KPR TKI diberikan.
KPR TKI yang diawali di Korea Selatan kelak akan diperluas bagi TKI di Hong Kong, Taiwan, Jepang dan Singapura. Oleh karena itu, koordinasi tersebut sangat penting dilakukan untuk memperlancar pembayaran angsuran KPR TKI tiap bulan.
Paul Sutaryono
Pengamat Perbankan, Mantan Assistant Vice President BNI & Alumnus MM-UGM
Sejauh mana efektivitas program paling anyar itu? Mengapa TKI? TKI adalah salah satu sumber penghasil devisa negara sehingga sering disebut sebagai pahlawan devisa. Mereka telah mengirim sebagian rezeki kepada pasangan atau keluarga mereka di Indonesia melalui remitansi (remittances ).
Dalam kondisi krisis ekonomi saat ini, remitansi merupakan salah satu mesin penghasil pendapatan nonbunga atau pendapatan dari komisi (fee-based income ) bagi bank nasional. Selama menjelang, hari Lebaran dan pasca-Lebaran, remitansi makin memuncak menjadi berkah ketika pendapatan bunga kredit (interest income ) sedang loyo.
Mengapa berkah? Lantaran remitansi dari TKI yang sedang mendulang devisa di mancanegara itu dikirim ke Tanah Air (incoming transfers ) dalam valuta asing (valas) seperti dolar Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, bank nasional bakal menikmati selisih nilai tukar (exchange rate diffrential ) antara dolar AS dan rupiah. Data BN2PTKI menunjukkan remitansi dari TKI mencapai Rp88,67 triliun pada 2013 yang kemudian melesat 19,52% menjadi Rp105,98 triliun pada 2014.
Karena itu menjadi tidak mengherankan ketika kini makin banyak bank nasional rajin menggarap bisnis remitansi yang gurih itu. Sebelumnya, pemerintah melalui Bank Negara Indonesia (BNI) telah mendorong agar TKI mempunyai tabungan cukup setelah “pensiun” sebagai TKI. Bagaimana kiatnya? Sekitar 10 tahun lalu, pemerintah “memaksa” TKI untuk menabung di BNI dengan setoran minimal Rp10.000 sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Artinya, setiap bulan TKI dapat meneruskan tabungan itu hingga mencapai jumlah yang memadai untuk membuka usaha bisnis kelak. Namun, celakanya, gagasan mulia itu tidak memperoleh tanggapan yang menggembirakan. Tabungan itu boleh dikatakan mandul alias tidak berkembang sama sekali.
Nah, kini pemerintah melalui BTN kembali ingin meningkatkan kesejahteraan TKI dengan memberikan KPR khusus TKI. Sudah barang tentu, rumah dengan fasilitas KPR itu berada di Indonesia. BTN meluncurkan Program KPR TKI tersebut pada 29 Agustus lalu di Seoul, Korea Selatan.
Apa syaratnya? Satu, nasabah KPR TKI merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai TKI. Hal ini diperkuat dengan kontrak kerja sebagai TKI dan keterangan penghasilan. Dua, jumlah KPR maksimal mencapai Rp250 juta. Tiga, angsuran maksimum 40% dari penghasilan setelah dikurangi kewajiban atau utang. Sebagaimana diketahui, selama ini TKI berangkat dengan memperoleh utang dari pihak agen TKI.
Empat, uang muka (down payment ) 10% dari nilai rumah. Lima, suku bunga tetap (fixed rate ) selama lima tahun. Enam, jangka waktu KPR selama lima tahun.
Faktor Kunci Keberhasilan
Lantas, faktor kunci keberhasilan (key success factors ) apa saja bagi BTN supaya KPR TKI berjalan efektif? Pertama, jangka waktu (tenor) kredit. BTN telah menetapkan tenor KPR TKI selama lima tahun.
Tenor itu cukup panjang mengingat tidak begitu banyak TKI yang bekerja melebihi lima tahun dengan berbagai alasan. Sebagai gambaran, sesungguhnya gaji TKI bervariasi menurut jenis pekerjaan mereka. TKI di Korea Selatan lebih banyak pria daripada wanita dan pada umumnya bekerja di satu industri.
Jenis pekerjaan itu membuat mereka memiliki gaji yang relatif lebih tinggi daripada TKI sebagai pembantu rumah tangga. Sementara itu, TKI di Jepang lebih banyak berprofesi sebagai perawat anak atau orang lanjut usia (lansia). TKI di Jepang juga memiliki gaji relatif tinggi dibandingkan dengan TKI di negara lainnya.
Dengan bahasa lebih bening, TKI di Korea Selatan dan Jepang dianjurkan untuk mengambil tenor KPR yang lebih pendek mengingat basis gaji mereka lebih tinggi. Hal ini bertujuan menekan potensi risiko kredit bermasalah (nonperforming loan /NPL) karena tenor semakin pendek, potensi risiko NPL akan semakin rendah. Kedua, suku bunga tetap.
Sampai saat ini belum terdapat data resmi berapa suku bunga tetap meskipun sudah disebutkan selama lima tahun. Meskipun KPR TKI itu bukan KPR bersubsidi sebagaimana KPR dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), suku bunga KPR TKI hendaknya mendekati suku bunga KPR FLPP 5%.
Katakanlah, untuk KPR TKI, BTN memberikan suku bunga tetap berkisar 6%-7% selama lima tahun. Ketiga, koordinasi mesra dengan agen pemasaran (marketing agent ). Satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan BTN adalah melakukan koordinasi mesra dengan agen pemasaran TKI di negara tempat KPR TKI diberikan.
KPR TKI yang diawali di Korea Selatan kelak akan diperluas bagi TKI di Hong Kong, Taiwan, Jepang dan Singapura. Oleh karena itu, koordinasi tersebut sangat penting dilakukan untuk memperlancar pembayaran angsuran KPR TKI tiap bulan.
Paul Sutaryono
Pengamat Perbankan, Mantan Assistant Vice President BNI & Alumnus MM-UGM
(ars)
Explore More