Waspadai Penumpang Gelap dalam Krisis Ekonomi
Rabu, 23 September 2015 - 04:21 WIB
Waspadai Penumpang Gelap dalam Krisis Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Krisis ekonomi yang terjadi di Tanah Air diduga dimafaatkan penumpang gelap yang menikmati situasi ini. Penumpang gelap itu tidak hanya datang dari dalam tapi juga luar negeri.
"Krisis selalu ada penumpang gelap baik dari kekuatan politik dalam negeri maupun kepentingan luar negeri atau asing," ujar peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Karyono mengaku miris dengan tingkah dan kelakukan para pengambil kebijakan di tengah penderitaan rakyat yang makin terhimpit. Pasalnya, di saat ekonomi Indonesia sedang terpuruk, anggota DPR justru meminta dinaikkan tunjangan.
"Mestinya para pengambil kebijakan ini mengutamakan kepentingan rakyat atau umum. Ini jelas melukai hati rakyat jika mereka minta dinaikkan tunjangannya. Inilah mental negeri ini," terangnya.
Lebih lanjut, Karyono menilai kebijakan paket September I pemerintahan Jokowi-JK belum maksimal mengatasi problem ekonomi yang dihadapi Indonesia. Faktanya, USD makin naik. "Sampai sekarang, khususnya untuk menekan dolar (USD) dan menguatkan rupiah juga belum mampu diatasi," bebernya.
Karyono mengimbau, agar seluruh elemen masyarakat mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi, mulai dari masalah PHK massal, gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kenaikan angka kriminalitas. Selain itu, krisis ekonomi juga berdampak pada krisis sosial dan politik.
"Nah, biasanya krisis ekonomi itu akan berdampak pada krisis sosial dan politik. Seperti pada tahun 1998, akhirnya berdampak pada krisis sosial politik yang membawa tumbangnya rezim Soeharto," pungkasnya.
Baca juga:
ADB Kembali Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
ADB Juga Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2016
"Krisis selalu ada penumpang gelap baik dari kekuatan politik dalam negeri maupun kepentingan luar negeri atau asing," ujar peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Karyono mengaku miris dengan tingkah dan kelakukan para pengambil kebijakan di tengah penderitaan rakyat yang makin terhimpit. Pasalnya, di saat ekonomi Indonesia sedang terpuruk, anggota DPR justru meminta dinaikkan tunjangan.
"Mestinya para pengambil kebijakan ini mengutamakan kepentingan rakyat atau umum. Ini jelas melukai hati rakyat jika mereka minta dinaikkan tunjangannya. Inilah mental negeri ini," terangnya.
Lebih lanjut, Karyono menilai kebijakan paket September I pemerintahan Jokowi-JK belum maksimal mengatasi problem ekonomi yang dihadapi Indonesia. Faktanya, USD makin naik. "Sampai sekarang, khususnya untuk menekan dolar (USD) dan menguatkan rupiah juga belum mampu diatasi," bebernya.
Karyono mengimbau, agar seluruh elemen masyarakat mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi, mulai dari masalah PHK massal, gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kenaikan angka kriminalitas. Selain itu, krisis ekonomi juga berdampak pada krisis sosial dan politik.
"Nah, biasanya krisis ekonomi itu akan berdampak pada krisis sosial dan politik. Seperti pada tahun 1998, akhirnya berdampak pada krisis sosial politik yang membawa tumbangnya rezim Soeharto," pungkasnya.
Baca juga:
ADB Kembali Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
ADB Juga Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2016
(dmd)
