Ini Langkah Jokowi Tekan PHK
A
A
A
JAKARTA - Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan, imbas dari pelemahan pertumbuhan ekonomi serta terkaparnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan untuk mengurangi PHK, pemerintahan Jokowi akan mengubah paradigma dengan membuka ruang lapangan kerja baru. (Baca: Jokowi Berharap Paket Ekonomi September II Lebih Nendang)
"Bapak Presiden mencatat bahwa beberapa perusahaan terkait dengan isu tenaga kerja maka harus diubah paradigmanya. Menghadapi situasi seperti ini kita bukan kemudian melakukan PHK tetapi membuka ruang bagi lapangan kerja," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Menurut Pramono, pada dasarnya Jokowi belum menerima data resmi jumlah pekerja yang terkena PHK. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menerima informasi dari media bahwa data terakhir Kementerian Tenaga Kerja per Agustus 2015 setidaknya ada 26 ribu pekerja yang terkena PHK.
"Memang laporan secara resmi belum. Tapi, Presiden mendapatkan update dari media, dari juga semua sumber informasi yang dimiliki Presiden, bahwa ada upaya itu," imbuhnya.
Politis PDI-Perjuangan ini mengatakan, Presiden melihat tidak ada jalan lain pemerintah harus segera membuka lapangan kerja baru. "Harus ada antisipasi lebih lanjut supaya itu tidak terjadi (PHK). Kondisi seperti ini bisa menjadi ruang bagi kita untuk katakanlah membuka lapangan kerja atau dunia usaha baru," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi Akan Kembali Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Besok
Ekonomi Indonesia Butuh Obat Kuat
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan untuk mengurangi PHK, pemerintahan Jokowi akan mengubah paradigma dengan membuka ruang lapangan kerja baru. (Baca: Jokowi Berharap Paket Ekonomi September II Lebih Nendang)
"Bapak Presiden mencatat bahwa beberapa perusahaan terkait dengan isu tenaga kerja maka harus diubah paradigmanya. Menghadapi situasi seperti ini kita bukan kemudian melakukan PHK tetapi membuka ruang bagi lapangan kerja," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Menurut Pramono, pada dasarnya Jokowi belum menerima data resmi jumlah pekerja yang terkena PHK. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menerima informasi dari media bahwa data terakhir Kementerian Tenaga Kerja per Agustus 2015 setidaknya ada 26 ribu pekerja yang terkena PHK.
"Memang laporan secara resmi belum. Tapi, Presiden mendapatkan update dari media, dari juga semua sumber informasi yang dimiliki Presiden, bahwa ada upaya itu," imbuhnya.
Politis PDI-Perjuangan ini mengatakan, Presiden melihat tidak ada jalan lain pemerintah harus segera membuka lapangan kerja baru. "Harus ada antisipasi lebih lanjut supaya itu tidak terjadi (PHK). Kondisi seperti ini bisa menjadi ruang bagi kita untuk katakanlah membuka lapangan kerja atau dunia usaha baru," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi Akan Kembali Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Besok
Ekonomi Indonesia Butuh Obat Kuat
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
(dmd)