Nasib Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tangan Darmin
Nasib Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tangan Darmin
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan proyek kereta cepat (high speed train/HST) rute Jakarta-Bandung kini ada di tangan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pasalnya, Darmin merupakan ketua tim penilai proyek kereta berkecepatan menengah tersebut.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat tim penilai akan mengambil langkah dan mengumumkan secara resmi terkait proyek prestisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Nantinya, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu yang akan mengumumkannya.
"Memang pada rapat terakhir yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah Menko Perekonomian sebagai ketua tim," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Namun, politisi PDI Perjuangan ini enggan membocorkan mengenai hasil dari tim penilai tersebut. Menurutnya, bagaimanapun hasilnya nanti secara prinsip harus menganut tiga syarat yang diajukan pemerintah, yaitu business to business (B to B), tidak menggunakan dana APBN, serta tidak ada jaminan pemerintah.
"Maka beranjak dari tiga prinsip tadi, kalau kemudian nanti ada perpres atau instrumen apapun yang akan dikeluarkan, ini pasti tidak secara langsung berkaitan dengan penunjukan salah satu yang akan dimenangkan. Maka dengan demikian apakah ini nanti tetap akan kereta cepat atau kecepatannya akan berbeda, itulah yang dikaji oleh tim, dan tim dikoordinatori oleh menkoperekonomian," terang Pramono.
Sementara mengenai keberatan Jepang atas tiga prinsip yang diajukan pemerintah, dia enggan menanggapinya. Sebab telah jelas ditegaskan bahwa tiga prinsip tersebut harus ada jika proyek tersebut akan dijalankan.
"Ya, itu sudah menjadi keputusan kita (tiga prinsip) B to B, tidak ada APBN, tidak ada jaminan negara. Kalau kemudian tidak ada yang tidak bisa memenuhi, ya itu lain persoalan ya," pungkasnya.
Baca juga:
Skema Proyek Kereta Cepat Jokowi Jadi Bisnis
Para Menteri Saling Lempar Keputusan Kereta Cepat
Kereta Cepat Jokowi Dipastikan Tak Sekencang Shinkansen
Dia mengatakan, dalam waktu dekat tim penilai akan mengambil langkah dan mengumumkan secara resmi terkait proyek prestisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Nantinya, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu yang akan mengumumkannya.
"Memang pada rapat terakhir yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah Menko Perekonomian sebagai ketua tim," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Namun, politisi PDI Perjuangan ini enggan membocorkan mengenai hasil dari tim penilai tersebut. Menurutnya, bagaimanapun hasilnya nanti secara prinsip harus menganut tiga syarat yang diajukan pemerintah, yaitu business to business (B to B), tidak menggunakan dana APBN, serta tidak ada jaminan pemerintah.
"Maka beranjak dari tiga prinsip tadi, kalau kemudian nanti ada perpres atau instrumen apapun yang akan dikeluarkan, ini pasti tidak secara langsung berkaitan dengan penunjukan salah satu yang akan dimenangkan. Maka dengan demikian apakah ini nanti tetap akan kereta cepat atau kecepatannya akan berbeda, itulah yang dikaji oleh tim, dan tim dikoordinatori oleh menkoperekonomian," terang Pramono.
Sementara mengenai keberatan Jepang atas tiga prinsip yang diajukan pemerintah, dia enggan menanggapinya. Sebab telah jelas ditegaskan bahwa tiga prinsip tersebut harus ada jika proyek tersebut akan dijalankan.
"Ya, itu sudah menjadi keputusan kita (tiga prinsip) B to B, tidak ada APBN, tidak ada jaminan negara. Kalau kemudian tidak ada yang tidak bisa memenuhi, ya itu lain persoalan ya," pungkasnya.
Baca juga:
Skema Proyek Kereta Cepat Jokowi Jadi Bisnis
Para Menteri Saling Lempar Keputusan Kereta Cepat
Kereta Cepat Jokowi Dipastikan Tak Sekencang Shinkansen
(dmd)
Explore More