Mantan Menkeu Tak Yakin Pemerintah Serius Perbaiki Ekonomi

JAKARTA - Mantan menteri keuangan (menkeu) era Orde Baru (Orba) Fuad Bawazier tidak menyakini keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang melambat.

Menurut dia, sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak greget. Fuad melihat, pemerintah seolah-olah membuat bahwa perekonomian Indonesia hanya bisa diselamatkan oleh para kaum kapitalis, para pemodal besar yang sebetulnya tidak merespon baik, sehingga ekonomi yang sudah terlanjur lesu tidak membaik karena kebijakan yang dikeluarkan ‎dinilai tidak menggigit.

"Saya tidak percaya pemerintah serius memperbaiki kondisi ekonomi. Kebijakannya saja tidak memasyarakat. Ini dimulai oleh kebijakannya pemerintah Jokowi yang menaikkan harga BBM, padahal harga minyak dunia turun. Kemudian, itu berakibat ke terhantamnya mesin konsumsi masyarakat luas, akhirnya produksi turun gara-gara BBM naik, daya beli turun, barang menumpuk, tapi pembeli sepi," katanya di Jakarta, Minggu (4/10/2015).

Kedua, dia melanjutkan, paket kebijakan ekonomi yang digulirkan tidak megitu nendang. Fuad mengatakan, paket tersebut seperti paket yang tidak ikhlas dan ragu-ragu untuk dikeluarkan dan takut untuk dikonsumsi oleh publik.

"Misalnya, izin industri dari yang delapan hari menjadi tiga jam. Itu tidak akan ada esensi apa-apa. Di kalangan pengusaha sendiri, delapan hari itu bisa dijalani, itu mereka tidak akan protes. Mereka bilang Alhamdulilah. Terus buat apa bikin yang 3 jam? Itu kan berarti memberi sesuatu yang tidak diperlukan," tuturnya.

Belum lagi, dia mengatakan, kebijakan pengurangan pajak penghasilan badan perusahaan, seperti tax allowance dan tax holiday yang selama 10 tahun menjadi 20 tahun. Menurut Fuad, kebijakan itu hanya membuang-buang paket yang tidak dapat dipercaya.

"Yang 10 tahun saja ketertarikannya minim, bagaimana yang 20 tahun?" ujar Fuad.

Di samping itu, dia menuturkan, pemerintah kurang bisa bergerak cepat dalam mengelola paket kebijakan, sehingga efeknya lamban terasa karena banyaknya ketentuan yang masih dalam proses.

"Dulu, zaman Orde Baru, paket kebijakan itu langsung bisa jalan karena semua sudah siap, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang sedang diproses-proses, semuanya sudah siap," pungkasnya.