Pengusaha Pertanyakan Ketegasan Jokowi soal Pengupahan
Pengusaha Pertanyakan Ketegasan Jokowi soal Pengupahan
A
A
A
BANTEN - Vice CEO PT Eco Smart Garment Indonesia Anne Patricia Sutanto mempertanyakan ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal sistem pengupahan untuk tenaga kerja di Indonesia.
Hal ini disampaikannya dalam sesi tanya jawab peluncuran program "Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja" gagasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dia menegaskan, saat ini kenaikan upah buruh sudah tidak terukur dan memberatkan pengusaha. Padahal, selama ini para pengusaha tidak pernah melanggar komitmen dalam melakukan investasi di Tanah Air.
"Kami minta ketegasan dari pemerintah untuk sistem pengupahan. Kan yang pemerintah Anda, kita hanya pengusaha. Kita ingin up and down. Kalau kita mau investasi, kita komitnya enggak komat kamit," katanya di PT Adis Dimension Footwear, Banten, Senin (5/10/2015).
Menurutnya, pengusaha selalu berkomitmen bahwa upah buruh selalu naik tiap tahunnya. Sebab itu, sudah sepantasnya pemerintah juga memberikan kepastian kepada dunia usaha atas hal tersebut.
"Kita komit tiap tahun naik. Sementara sekarang ini kenaikan upah tidak terukur dibanding produktivitasnya. Jadi kita minta ketegasannya," tegas dia.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tengah merampungkan formula tepat terkait sistem pengupahan. Dia juga mengakui pengusaha harus mendapatkan kepastian terkait hal tersebut.
"Intinya kita menginginkan, saya tahu perusahaan harus punya kalkulasi yang pasti. Kepastian itu yang dituggu dunia usaha dan investor," terang Jokowi.
Dalam pekan ketiga Oktober 2015, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri untuk menyelesaikan formulasi sistem pengupahan tersebut.
"Nanti yang akan segera dikerjakan Menaker. Saya harapkan rencananya minggu ketiga bulan ini sudah bisa disampaikan ke Bapak Ibu semuanya," pungkas dia.
Hal ini disampaikannya dalam sesi tanya jawab peluncuran program "Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja" gagasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dia menegaskan, saat ini kenaikan upah buruh sudah tidak terukur dan memberatkan pengusaha. Padahal, selama ini para pengusaha tidak pernah melanggar komitmen dalam melakukan investasi di Tanah Air.
"Kami minta ketegasan dari pemerintah untuk sistem pengupahan. Kan yang pemerintah Anda, kita hanya pengusaha. Kita ingin up and down. Kalau kita mau investasi, kita komitnya enggak komat kamit," katanya di PT Adis Dimension Footwear, Banten, Senin (5/10/2015).
Menurutnya, pengusaha selalu berkomitmen bahwa upah buruh selalu naik tiap tahunnya. Sebab itu, sudah sepantasnya pemerintah juga memberikan kepastian kepada dunia usaha atas hal tersebut.
"Kita komit tiap tahun naik. Sementara sekarang ini kenaikan upah tidak terukur dibanding produktivitasnya. Jadi kita minta ketegasannya," tegas dia.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tengah merampungkan formula tepat terkait sistem pengupahan. Dia juga mengakui pengusaha harus mendapatkan kepastian terkait hal tersebut.
"Intinya kita menginginkan, saya tahu perusahaan harus punya kalkulasi yang pasti. Kepastian itu yang dituggu dunia usaha dan investor," terang Jokowi.
Dalam pekan ketiga Oktober 2015, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri untuk menyelesaikan formulasi sistem pengupahan tersebut.
"Nanti yang akan segera dikerjakan Menaker. Saya harapkan rencananya minggu ketiga bulan ini sudah bisa disampaikan ke Bapak Ibu semuanya," pungkas dia.
(izz)
Explore More