Jokowi: Importasi Ilegal Banyak Modusnya
Jokowi: Importasi Ilegal Banyak Modusnya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, proses perdagangan dan importasi ilegal yang biasa terjadi di pelabuhan Indonesia banyak modusnya. Biasanya, aksi penyelundupan tersebut dilakukan agar terbebas dari bea masuk baik Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Menurutnya, dalam proses penyelundupan tersebut biasanya ada tiga pihak yang berperan, yaitu importir, pengusaha jasa yang berkaitan dengan kepabeanan, dan oknum terutama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pembeli barang biasanya dengan arahan dari PPJK, meminta eksportir dari negara asal untuk membuat ekspor dokuman baik invoice packing list maupun bill of lading (BL) yang diatur dengan nama barang dalam HS-nya," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) perdagangan dan impor ilegal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Bahkan, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, ada barang selundupan tertentu yang bisa masuk ke Indonesia dengan bea masuk nol. Padahal, produsen di dalam negeri yang akan mengimpor bahan baku terkena PPn, PPh, ataupun bea masuk.
Untuk memudahkan transaksi yang ada, oknum tersebut biasanya meminta harga borongan per kontainer dengan kisaran harga bervariasi tergantung barang yang diimpor.
"Kalau benang bisa sampai Rp120 juta per kontainer, kain bisa Rp150 juta kurang lebih, pakaian jadi Rp200 juta, elektronik dan lain-lain tentu saja lebih mahal," terangnya.
Dia menambahkan, solusi terbaik untuk mengatasi peredaran barang impor ilegal adalah dengan adanya database bersama antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses kepabeanan.
"Saya harap wamen dan menko ekuin ini bisa diselesaikan bersama antara dirjen bea cukai dan dirjen pajak. Kalau ini saya kira akan banyak menyelesaikan masalah. Itu pengantar yang saya sampaikan, tetapi fakta-fakta itu adalah fakta yang dari data yang saya temukan dari lapangan," pungkas Jokowi.
Baca Juga:
Jokowi Minta Importasi Ilegal Dibabat Habis
Menurutnya, dalam proses penyelundupan tersebut biasanya ada tiga pihak yang berperan, yaitu importir, pengusaha jasa yang berkaitan dengan kepabeanan, dan oknum terutama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pembeli barang biasanya dengan arahan dari PPJK, meminta eksportir dari negara asal untuk membuat ekspor dokuman baik invoice packing list maupun bill of lading (BL) yang diatur dengan nama barang dalam HS-nya," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) perdagangan dan impor ilegal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Bahkan, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, ada barang selundupan tertentu yang bisa masuk ke Indonesia dengan bea masuk nol. Padahal, produsen di dalam negeri yang akan mengimpor bahan baku terkena PPn, PPh, ataupun bea masuk.
Untuk memudahkan transaksi yang ada, oknum tersebut biasanya meminta harga borongan per kontainer dengan kisaran harga bervariasi tergantung barang yang diimpor.
"Kalau benang bisa sampai Rp120 juta per kontainer, kain bisa Rp150 juta kurang lebih, pakaian jadi Rp200 juta, elektronik dan lain-lain tentu saja lebih mahal," terangnya.
Dia menambahkan, solusi terbaik untuk mengatasi peredaran barang impor ilegal adalah dengan adanya database bersama antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses kepabeanan.
"Saya harap wamen dan menko ekuin ini bisa diselesaikan bersama antara dirjen bea cukai dan dirjen pajak. Kalau ini saya kira akan banyak menyelesaikan masalah. Itu pengantar yang saya sampaikan, tetapi fakta-fakta itu adalah fakta yang dari data yang saya temukan dari lapangan," pungkas Jokowi.
Baca Juga:
Jokowi Minta Importasi Ilegal Dibabat Habis
(izz)
Explore More