Pemerintah Harus Cepat Tangani PHK
Selasa, 13 Oktober 2015 - 14:41 WIB
Pemerintah Harus Cepat Tangani PHK
A
A
A
BATAM - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyarankan kepada pemerintah untuk cepat mengambil tindakan terkait maraknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami masyarakat Indonesia.
Akibat kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan tenaga kerja. "PHK bukan hanya di Batam, di pulau Jawa juga begitu, di Tanggerang, di Jawa Barat, dimana-mana juga begitu. Kondisi ekonominya kan melemah," kata HT usai Deklarasi DPW dan DPD Kepulauan Riau, Senin, 12 Oktober 2015).
HT mengatakan, agar gelombang PHK tidak semakin meluas, pemerintah perlu segera mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. "Jadi, sekarang tugas pemerintah, baik pusat maupun daerah bagaimana ekonominya itu bisa baik lagi," kata dia.
Untuk mencapai hal tersebut, HT menyarankan berbagai hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, lebih meningkatkan investasi. Kedua, jangan terlalu lama dalam mengambil keputusan. Ketiga, meningkatkan belanja masyarakat dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat.
CEO MNC Group ini juga menilai keputusan pemerintah dalam menurunkan harga BBM dan sebagainya yang tercantum dalam paket kebijakan jilid III adalah langkah baik. "Tapi tidak bisa hanya itu. Kita perlu juga meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat yang di PHK, home industri yang tutup dan sebagainya," tegas dia.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai paket kebijakan jilid III yang dikeluarkan pemerintah kurang begitu 'nendang'. Pasalnya paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang menyasar pada sisi produktivitas tenaga kerja.
Enny mengatakan, kondisi yang menimpa industri saat ini adalah adanya ancaman PHK akibat kondisi perekonomian Indonesia yang melambat. "Kalau memang pemerintah tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, minimal Pemerintah bisa menghentikan laju PHK," kata dia.
(Abdul Kharis)
Akibat kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan tenaga kerja. "PHK bukan hanya di Batam, di pulau Jawa juga begitu, di Tanggerang, di Jawa Barat, dimana-mana juga begitu. Kondisi ekonominya kan melemah," kata HT usai Deklarasi DPW dan DPD Kepulauan Riau, Senin, 12 Oktober 2015).
HT mengatakan, agar gelombang PHK tidak semakin meluas, pemerintah perlu segera mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. "Jadi, sekarang tugas pemerintah, baik pusat maupun daerah bagaimana ekonominya itu bisa baik lagi," kata dia.
Untuk mencapai hal tersebut, HT menyarankan berbagai hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, lebih meningkatkan investasi. Kedua, jangan terlalu lama dalam mengambil keputusan. Ketiga, meningkatkan belanja masyarakat dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat.
CEO MNC Group ini juga menilai keputusan pemerintah dalam menurunkan harga BBM dan sebagainya yang tercantum dalam paket kebijakan jilid III adalah langkah baik. "Tapi tidak bisa hanya itu. Kita perlu juga meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat yang di PHK, home industri yang tutup dan sebagainya," tegas dia.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai paket kebijakan jilid III yang dikeluarkan pemerintah kurang begitu 'nendang'. Pasalnya paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang menyasar pada sisi produktivitas tenaga kerja.
Enny mengatakan, kondisi yang menimpa industri saat ini adalah adanya ancaman PHK akibat kondisi perekonomian Indonesia yang melambat. "Kalau memang pemerintah tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, minimal Pemerintah bisa menghentikan laju PHK," kata dia.
(Abdul Kharis)
(izz)
Lihat Juga :
