DPR Protes PKBL Kementerian BUMN Tak Maksimal
Selasa, 20 Oktober 2015 - 14:58 WIB
DPR Protes PKBL Kementerian BUMN Tak Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo menilai, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak maksimal. Karena, banyak persoalan di lapangan dan anggaran yang jauh dari slot.
Sartono mengatakan, Kementerian BUMN harusnya memberikan perhatian lebih kepada PKBL, karena menyangkut anggaran sosial untuk suatu daerah.
"Tolonglah Ibu Rini (Menteri ESDM Rini Soemarno). Soal PMN ini kami sama tim sudah rapat hingga larut malam. Bahkan hingga kerokan. Namun seolah-olah Menteri BUMN tidak ada perhatiannya," kata dia di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Dia meminta agar anggaran PKBL tidak dipersulit untuk daerah-daerah di Indonesia. Karena ini merupakan program kerakyatan untuk masyarakat. Jadi, DPR meminta agar tim survei dan tim dari BUMN memaksimalkan program kerakyatan tersebut.
Sama halnya dengan Anggota Komisi VI DPR yang lain, Darmadi. Dia menilai PKBL seolah Kementerian BUMN mempersulit dan tidak ada blessing dari menteri BUMN.
"Saya senafas dengan Pak Sartono soal PKBL. Kita janjikan ke konstituen, tapi kita dipersulit, enggak ada perhatian. Ketika itu seharusnya menjadi jatah untuk daerah-daerah dapil kami, itu tidak dianggap," katanya Darmadi.
Bahkan, pihaknya hingga merasa mengemis meminta kepada Kementerian BUMN untuk masalah pencairan PKBL ini. Padahal jika Sekretaris Menteri yang menangani harusnya bisa berjalan.
"Kami seperti ngemis-ngemis ya, bahkan kalau sekretaris menteri yang turun tangan juga belum tentu berjalan. Jadi memang harus Ibu Menteri (Rini) yang turun tangan," pungkasnya.
Sartono mengatakan, Kementerian BUMN harusnya memberikan perhatian lebih kepada PKBL, karena menyangkut anggaran sosial untuk suatu daerah.
"Tolonglah Ibu Rini (Menteri ESDM Rini Soemarno). Soal PMN ini kami sama tim sudah rapat hingga larut malam. Bahkan hingga kerokan. Namun seolah-olah Menteri BUMN tidak ada perhatiannya," kata dia di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Dia meminta agar anggaran PKBL tidak dipersulit untuk daerah-daerah di Indonesia. Karena ini merupakan program kerakyatan untuk masyarakat. Jadi, DPR meminta agar tim survei dan tim dari BUMN memaksimalkan program kerakyatan tersebut.
Sama halnya dengan Anggota Komisi VI DPR yang lain, Darmadi. Dia menilai PKBL seolah Kementerian BUMN mempersulit dan tidak ada blessing dari menteri BUMN.
"Saya senafas dengan Pak Sartono soal PKBL. Kita janjikan ke konstituen, tapi kita dipersulit, enggak ada perhatian. Ketika itu seharusnya menjadi jatah untuk daerah-daerah dapil kami, itu tidak dianggap," katanya Darmadi.
Bahkan, pihaknya hingga merasa mengemis meminta kepada Kementerian BUMN untuk masalah pencairan PKBL ini. Padahal jika Sekretaris Menteri yang menangani harusnya bisa berjalan.
"Kami seperti ngemis-ngemis ya, bahkan kalau sekretaris menteri yang turun tangan juga belum tentu berjalan. Jadi memang harus Ibu Menteri (Rini) yang turun tangan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
