Yusril Pertanyakan Kepentingan Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Kontroversi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih menuai pro dan kontra. Salah satunya dilontarkan politisi dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
"Saya ingin bertanya barangkali ada yang bisa menjelaskan apakah memang urgent membangun kereta api cepat yang menghubungkan Bandung-Jakarta?" tulis Yusril dalam akun Tweeternya, Jumat (23/10/2015)
Menurutnya, dengan transportasi yang sudah ada, apakah dengan jalan Tol Cipularang, kereta api dan pesawat terbang Jakarta-Bandung masih belum cukup.
Yusril mengatakan, pertanyaan tentang urgensi ini perlu dijelaskan karena biaya pembangunan kereta cepat sangat besar diperkirakan mencapai USD5 miliar dolar AS atau Rp78 triliun.
"Biaya itu bukan berasal dari pengalihan subsidi BBM melainkan setoran equity 25% konsorsium empat BUMN senilai hampir Rp19 triliun," kicaunya.
Hal yang membuat Yusril geleng kepala, sisanya 75% berasal dari pinjaman China terhadap empat BUMN (Waskita, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII) yang harus dilunasi selama 60 tahun. Apalagi kontraktor pembangunan kereta cepat itu adalah pihak China sendiri yang mungkin akan membawa tenaga kerja dari sana pula
"Kalau kontraktor itu lalai atau wanprestasi mengerjakan proyek kereta cepat itu, apa yang akan terjadi dengan pinjaman kepada konsorsium empat BUMN Indonesia. Yang namanya utang ya tetap utang. Yang harus dicicil utang pokok plus bunganya jika telah jatuh tempo," bebernya.
Yusril menegaskan, China tidak akan mau pusing dengan kelalaian kontraktornya sendiri, sengaja atau tidak sengaja, yang namanya utang ya harus bayar. Jika tidak mampu membayar bukan mustahil China akan akuisisi saham empat konsorsium BUMN. Maka China akan menguasai BUMN Indonesia.
Menurutnya, itulah model "investasi" China ke Indonesia, layak kah mereka disebut sebagai investor? "Demikian pertanyaan saya. Sekadar koreksi tweet sebelumnya, investasi pembangunan kereta cepat itu USD5,5 miliar atau setara Rp78 triliun," katanya.
Baca juga:
Indef: Kereta Cepat Tak Tepat di Pulau Jawa
Pernyataan Kelangsungan Proyek Kereta Cepat Tak Satu Suara
Pernyataan Kelangsungan Proyek Kereta Cepat Tak Satu Suara
"Saya ingin bertanya barangkali ada yang bisa menjelaskan apakah memang urgent membangun kereta api cepat yang menghubungkan Bandung-Jakarta?" tulis Yusril dalam akun Tweeternya, Jumat (23/10/2015)
Menurutnya, dengan transportasi yang sudah ada, apakah dengan jalan Tol Cipularang, kereta api dan pesawat terbang Jakarta-Bandung masih belum cukup.
Yusril mengatakan, pertanyaan tentang urgensi ini perlu dijelaskan karena biaya pembangunan kereta cepat sangat besar diperkirakan mencapai USD5 miliar dolar AS atau Rp78 triliun.
"Biaya itu bukan berasal dari pengalihan subsidi BBM melainkan setoran equity 25% konsorsium empat BUMN senilai hampir Rp19 triliun," kicaunya.
Hal yang membuat Yusril geleng kepala, sisanya 75% berasal dari pinjaman China terhadap empat BUMN (Waskita, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII) yang harus dilunasi selama 60 tahun. Apalagi kontraktor pembangunan kereta cepat itu adalah pihak China sendiri yang mungkin akan membawa tenaga kerja dari sana pula
"Kalau kontraktor itu lalai atau wanprestasi mengerjakan proyek kereta cepat itu, apa yang akan terjadi dengan pinjaman kepada konsorsium empat BUMN Indonesia. Yang namanya utang ya tetap utang. Yang harus dicicil utang pokok plus bunganya jika telah jatuh tempo," bebernya.
Yusril menegaskan, China tidak akan mau pusing dengan kelalaian kontraktornya sendiri, sengaja atau tidak sengaja, yang namanya utang ya harus bayar. Jika tidak mampu membayar bukan mustahil China akan akuisisi saham empat konsorsium BUMN. Maka China akan menguasai BUMN Indonesia.
Menurutnya, itulah model "investasi" China ke Indonesia, layak kah mereka disebut sebagai investor? "Demikian pertanyaan saya. Sekadar koreksi tweet sebelumnya, investasi pembangunan kereta cepat itu USD5,5 miliar atau setara Rp78 triliun," katanya.
Baca juga:
Indef: Kereta Cepat Tak Tepat di Pulau Jawa
Pernyataan Kelangsungan Proyek Kereta Cepat Tak Satu Suara
Pernyataan Kelangsungan Proyek Kereta Cepat Tak Satu Suara
(dmd)