Inalum Dinilai Tak Pantas Serap Saham Freeport

MEDAN - Pengamat ekonomi Universitas Negeri Medan M Ishak menilai, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum tak pantas membeli saham PT Freeport Indonesia. Sebab, saat ini saja perusahaan pelat merah tersebut belum melakukan pembayaran pajak permukaan air (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dia mengatakan, seharusnya Inalum menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran PAP sesuai hitungan yang telah ditetapkan Pemprov Sumut di dalam peraturan daerah. (Baca: Inalum Belum Mengetahui Surat Penawaran Freeport)

"Kalau menurut saya Inalum belum layak untuk membeli saham perusahaan asing itu (Freeport), karena kondisi keuangannya saja saat ini kita ragukan. Untuk membayar pajak ke Pemprov Sumut saja tidak bisa. Ini ada apa? Apakah Inalum banyak utang? Bagaimana perusahaan yang banyak utangnya bisa membeli saham perusahaan lain," ujarnya di Medan, Jumat (23/10/2015).

Menurutnya, Inalum lebih baik membenahi terlebih dahulu keuangannya, dan memberikan laporan secara transparan kepada Pemprov Sumut sehingga tidak menjadi permasalahan, terutama juga bagi DPRD Sumut yang terus mempertanyakan tentang pajak dari Inalum ini.

Selain itu, Inalum seharusnya juga memilih akuntan keuangan yang independen. Artinya, pemerintah daerah dapat terlibat dalam memilih akuntan sehingga dapat menghindari kecurigaan selama ini.

"Kalau pun Inalum keuangannya baik, seharusnya lebih memprioritaskan memberikan sharing keuntungan bagi daerah, sehingga daerah bisa menikmati manfaat dari keberadaan Inalum selama ini," tandasnya.

Sebelumnya Direktur Keuangan Inalum Oggy A Kosasih menegaskan, pihaknya ‎masih menghitung aset keuangan yang dimiliki perseroan untuk mengambil alih saham Freeport. (Baca: Minat Caplok 20% Saham, Rini Kirim Surat ke Freeport)

Saat ini, Inalum sudah menunjuk konsultan yang mampu menghitung cash perusahaan. Perseroan juga sedang menyiapkan beberapa hal terkait pembelian tersebut. Pasalnya, pembelian ini membutuhkan kesiapan matang.

"Sedang dihitung sama konsultan. Kalau ambil alih memang dari atasan (Kementerian BUMN). Karena kita punya kemampuan me-leverage, terus kita juga punya dana yang bisa digunakan untuk itu. Ekuitas kita juga masih memungkinkan, tetapi tidak mungkin semuanya dari ekuitas," katanya beberapa waktu lalu.

Baca juga:

Caplok Saham Freeport, Ini yang Sedang Dilakukan Inalum

Beli Saham Divestasi Freeport, Rini Pilih Utang Bank Internasional