Langit Tak Akan Runtuh Jika Kontrak Freeport Distop
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 12:43 WIB
Langit Tak Akan Runtuh Jika Kontrak Freeport Distop
A
A
A
JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meradang dengan sikap pemerintah yang seakan terus merendahkan martabat bangsa Indonesia di mata PT Freeport Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat itu telah mengeruk tambang hampir setengah abad di bumi Papua.
Koordinator JATAM Hendrik Siregar menilai sikap pemerintah masih bermental terjajah, karena takut jika kontrak karya Freeport distop maka akan timbul kekacauan ekonomi. Raksasa tambang Amerika Serikat (AS) ini pun seakan menjadi 'dewa' penyelamat satu-satunya yang harus diberi keistimewaan.
"Seakan-akan jika tidak memperpanjang kontrak karya Freeport, maka langit akan runtuh, timbul kekacauan ekonomi, APBN kolaps. Ini seperti menjadikan Freeport 'dewa' penyelamat satu-satunya yang harus dijamu, dilayani, dihormati kalau perlu jadi paham nasionalisme," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews belum lama ini. (Baca: Melunak, Pemerintah Pastikan Kontrak Freeport Diperpanjang)
Menurutnya, sikap pejabat pemerintah yang menyebut APBN akan kolaps jika kontrak Freeport tidak diperpanjang telah dibutakan oleh nasionalisme Freeport.
Dia menyebutkan, pada awal 2014 Freeport menyetor pajak dan royalti Rp5,6 triliun, sementara pemerintah pada tahun sama harus membayar bunga dan pokok utang mencapai Rp65,5 triliun. Padahal, bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah jauh lebih besar ketimbang setoran royalti yang diberikan Freeport.
"Logika sederhana, jauh lebih senang kehilangan uang sebelas kali lipat untuk membayar utang dari pada kehilangan Freeport," ketus dia. (Baca: Ini Alasan ESDM Perpanjang Kontrak Freeport)
Hendrik menuturkan, kendati pemerintah Indonesia telah beberapa kali berganti pemerintahan, namun perilaku sama masih tetap terjadi dari tahun ke tahun. Pemerintah dinilai hanya mementingkan pendapatan, dan mengabaikan semua fakta secara utuh.
Seharusnya, pemerintah memanfaatkan waktu menuju 2019 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Freeport. "Sepatutnya, perilaku buruk yang tak pernah tuntas diusut, dilakukan penegakan hukum, bukan sibuk mencari celah hanya untuk memperpanjang kontrak, dengan membual kesana-kemari," ungkapnya.
Hendrik menegaskan, pemerintah harus segera menghentikan segala omong kosong yang berlebihan mengenai Freeport. Perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu harus diperlakukan sama dengan perusahaan lain untuk menegakkan kedaulatan bangsa. (Baca: Rizal: Pejabat yang Perpanjang Kontrak Freeport Keblinger)
"Kami pun menuntut pemerintah Jokowi-JK, sebaiknya melakukan evaluasi Freeport secara menyeluruh atas persoalan lingkungan, HAM, kewajiban keuangan, perizinan dengan melibatkan berbagai pihak secara terbuka dan independen," tandasnya. (lly)
Baca juga:
DPR Minta Jokowi Tegur Menteri ESDM Soal Freeport
FPAB Akan Gugat Pemerintah soal Kontrak Freeport
Ingin Perpanjang Kontrak Freeport, Pemerintah Diminta Lakukan Ini
Rizal Ramli Heran Sudirman Said Ngotot Bela Freeport
Koordinator JATAM Hendrik Siregar menilai sikap pemerintah masih bermental terjajah, karena takut jika kontrak karya Freeport distop maka akan timbul kekacauan ekonomi. Raksasa tambang Amerika Serikat (AS) ini pun seakan menjadi 'dewa' penyelamat satu-satunya yang harus diberi keistimewaan.
"Seakan-akan jika tidak memperpanjang kontrak karya Freeport, maka langit akan runtuh, timbul kekacauan ekonomi, APBN kolaps. Ini seperti menjadikan Freeport 'dewa' penyelamat satu-satunya yang harus dijamu, dilayani, dihormati kalau perlu jadi paham nasionalisme," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews belum lama ini. (Baca: Melunak, Pemerintah Pastikan Kontrak Freeport Diperpanjang)
Menurutnya, sikap pejabat pemerintah yang menyebut APBN akan kolaps jika kontrak Freeport tidak diperpanjang telah dibutakan oleh nasionalisme Freeport.
Dia menyebutkan, pada awal 2014 Freeport menyetor pajak dan royalti Rp5,6 triliun, sementara pemerintah pada tahun sama harus membayar bunga dan pokok utang mencapai Rp65,5 triliun. Padahal, bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah jauh lebih besar ketimbang setoran royalti yang diberikan Freeport.
"Logika sederhana, jauh lebih senang kehilangan uang sebelas kali lipat untuk membayar utang dari pada kehilangan Freeport," ketus dia. (Baca: Ini Alasan ESDM Perpanjang Kontrak Freeport)
Hendrik menuturkan, kendati pemerintah Indonesia telah beberapa kali berganti pemerintahan, namun perilaku sama masih tetap terjadi dari tahun ke tahun. Pemerintah dinilai hanya mementingkan pendapatan, dan mengabaikan semua fakta secara utuh.
Seharusnya, pemerintah memanfaatkan waktu menuju 2019 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Freeport. "Sepatutnya, perilaku buruk yang tak pernah tuntas diusut, dilakukan penegakan hukum, bukan sibuk mencari celah hanya untuk memperpanjang kontrak, dengan membual kesana-kemari," ungkapnya.
Hendrik menegaskan, pemerintah harus segera menghentikan segala omong kosong yang berlebihan mengenai Freeport. Perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu harus diperlakukan sama dengan perusahaan lain untuk menegakkan kedaulatan bangsa. (Baca: Rizal: Pejabat yang Perpanjang Kontrak Freeport Keblinger)
"Kami pun menuntut pemerintah Jokowi-JK, sebaiknya melakukan evaluasi Freeport secara menyeluruh atas persoalan lingkungan, HAM, kewajiban keuangan, perizinan dengan melibatkan berbagai pihak secara terbuka dan independen," tandasnya. (lly)
Baca juga:
DPR Minta Jokowi Tegur Menteri ESDM Soal Freeport
FPAB Akan Gugat Pemerintah soal Kontrak Freeport
Ingin Perpanjang Kontrak Freeport, Pemerintah Diminta Lakukan Ini
Rizal Ramli Heran Sudirman Said Ngotot Bela Freeport
(dmd)
Lihat Juga :
