PKS Nilai RAPBN 2016 Tidak Kredibel dan Banyak Kelemahan

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritisi upaya pengesahan RAPBN 2016 secara umum hasil pembahasannya tidak kredibel dan masih banyak kelemahan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.

“APBN adalah jangkar kebijakan ekonomi strategis yang memuat seluruh rencana kegiatan pembangunan nasional dan program-program kesejahteraan rakyat yang harus dijaga kredibilitasnya. Pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 oleh Pemerintah tidak kredibel. Hal ini berdampak pada perubahan yang signifikan dalam arah pembahasan, baik terkait asumsi makro maupun postur,” ujar Ecky di Ruang Rapat Badan Anggaran, Kamis (29/10/2015) malam. (Baca: Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016)

Politisi PKS ini memaparkan pertumbuhan ekonomi turun signifikan dari 5,5% menjadi 5%. Selain itu, asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS (USD) juga melemah signifikan dari Rp13.400 menjadi Rp13.900. Kemudian, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berubah dari USD60 per barel menjadi USD50 per barel. Demikian juga prognosa realiasi pertumbuhan 2015 yang di bawah 5%, sangat jauh dari target dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7%.

“Arah realisasi dan penyesuaian yang signifikan tersebut menunjukkan kelemahan analisis forecasting dan perencanaan APBN pemerintah, serta belum adanya kebijakan mitigasi pelemahan ekonomi secara kokoh,” kata Ecky. (Baca: Alasan Gerindra Tolak RUU RAPBN 2015)

Terkait dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3%, Ecky memandang target tersebut jauh dari janji pemerintah yang akan mencapai pertumbuhan di atas 7% dan telah ditetapkan dalam RPJMN 2016-2019.

“Penurunan pertumbuhan disertai dengan merosotnya kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini telah menghambat perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.