PKS Nilai RAPBN 2016 Tidak Kredibel dan Banyak Kelemahan

Jum'at, 30 Oktober 2015 - 06:57 WIB
PKS Nilai RAPBN 2016...
PKS Nilai RAPBN 2016 Tidak Kredibel dan Banyak Kelemahan
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritisi upaya pengesahan RAPBN 2016 secara umum hasil pembahasannya tidak kredibel dan masih banyak kelemahan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.

“APBN adalah jangkar kebijakan ekonomi strategis yang memuat seluruh rencana kegiatan pembangunan nasional dan program-program kesejahteraan rakyat yang harus dijaga kredibilitasnya. Pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 oleh Pemerintah tidak kredibel. Hal ini berdampak pada perubahan yang signifikan dalam arah pembahasan, baik terkait asumsi makro maupun postur,” ujar Ecky di Ruang Rapat Badan Anggaran, Kamis (29/10/2015) malam. (Baca: Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016)

Politisi PKS ini memaparkan pertumbuhan ekonomi turun signifikan dari 5,5% menjadi 5%. Selain itu, asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS (USD) juga melemah signifikan dari Rp13.400 menjadi Rp13.900. Kemudian, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berubah dari USD60 per barel menjadi USD50 per barel. Demikian juga prognosa realiasi pertumbuhan 2015 yang di bawah 5%, sangat jauh dari target dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7%.

“Arah realisasi dan penyesuaian yang signifikan tersebut menunjukkan kelemahan analisis forecasting dan perencanaan APBN pemerintah, serta belum adanya kebijakan mitigasi pelemahan ekonomi secara kokoh,” kata Ecky. (Baca: Alasan Gerindra Tolak RUU RAPBN 2015)

Terkait dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3%, Ecky memandang target tersebut jauh dari janji pemerintah yang akan mencapai pertumbuhan di atas 7% dan telah ditetapkan dalam RPJMN 2016-2019.

“Penurunan pertumbuhan disertai dengan merosotnya kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini telah menghambat perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Bahas Laporan Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2026
Pidato Presiden Tentang...
Pidato Presiden Tentang APBN Tahun anggaran 2025 di Sidang Paripurna DPR
Banggar DPR Setujui...
Banggar DPR Setujui Postur Terbaru RAPBN 2026, Belanja Negara Naik Rp56,2 Triliun
Alokasi Dana Pendidikan...
Alokasi Dana Pendidikan dalam RAPBN 2021 Harus Sentuh Pesantren Demi Pemerataan
Koleksi UT Terbaru Sematkan...
Koleksi UT Terbaru Sematkan Karya dari Mendiang Seniman Amerika
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus...
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus Pemerintahan Jokowi
Berita Terkini
TBS Foundation Dukung...
TBS Foundation Dukung Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin
32 menit yang lalu
Ruang Kenaikan IHSG...
Ruang Kenaikan IHSG Diprediksi Terbatas Pekan Depan ke Level 5.900, Ini Sebabnya
1 jam yang lalu
Kemenkeu Bidik Raup...
Kemenkeu Bidik Raup Rp32 Triliun lewat Lelang Surat Utang Negara
2 jam yang lalu
Lanjutkan Tren Swasembada...
Lanjutkan Tren Swasembada Pangan RI, Mentan: Sudah 8 Komoditas, Tinggal Tiga Belum
2 jam yang lalu
Sektor Industri Bermasalah,...
Sektor Industri Bermasalah, RI Rawan Disalip Vietnam Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
5 jam yang lalu
Pakar Ungkap Kalkulasi...
Pakar Ungkap Kalkulasi Soal Alasan Harga Pertamax Belum Turun
7 jam yang lalu
Infografis
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved