Gerindra Nilai RAPBN 2016 Tidak Masuk Akal
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu menilai data pendapatan negara hingga Oktober baru mencapai 57,2%, maka dapat dipastikan target APBNP 2015 sebesar Rp1.761,64 triliun tidak akan tercapai.
"Shortfall-nya akan berada di atas Rp200 triliun. Kekurangan pendapatan ini akan ditutupi dari utang," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Maka, tidak heran utang pemerintah sampai akhir September 2015 membengkak menjadi Rp3.091 triliun dari Rp2.608,8 trilium pada akhir 2014. Ini menunjukkan dalam sembilan bulan pemerintah telah menambah utang sebesar Rp482,2 triliun.
"Padahal dalam APBNP 2015 pembiayaan utang itu hanya Rp279,38 triliun," ucap Irawan.
Wakil Ketua Komisi XI itu juga menjelaskan pendapatan negara kita didominasi pajak serta bea dan cukai. Realisasi pendapatan pajak sampai 26 Oktober 2015 baru mencapai Rp750 triliun atau 57,96% dari target serta pendapatan bea dan cukai sampai 20 Oktober 2015 sebesar Rp123,48 triliun atau 63,33%.
Dengan demikian, lanjut dia, pendapatan perpajakan tahun ini diprediksi hanya akan kurang lebih sama dengan tahun lalu, berarti sekitar 80% dari target sebesar Rp1.489,26 triliun.
"Sehingga penetapan target pendapatan perpajakan pada RAPBN 2016 yang lebih tinggi dari APBNP 2015 yakni sebesar Rp1.546,7 tidak masuk akal," tutur Irawan.
Terlebih, kondisi makro ekonomi tahun depan yang diprediksi tidak lebih baik dari tahun ini. Jika target ini disetujui, maka defisit 2016 akan semakin membengkak.
"Itu sama saja mendorong pemerintah untuk menambah utang lebih besar lagi tahun depan. Kami tidak rela mewariskan utang yang begitu besar bagi generasi mendatang," tandasnya.
"Shortfall-nya akan berada di atas Rp200 triliun. Kekurangan pendapatan ini akan ditutupi dari utang," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Maka, tidak heran utang pemerintah sampai akhir September 2015 membengkak menjadi Rp3.091 triliun dari Rp2.608,8 trilium pada akhir 2014. Ini menunjukkan dalam sembilan bulan pemerintah telah menambah utang sebesar Rp482,2 triliun.
"Padahal dalam APBNP 2015 pembiayaan utang itu hanya Rp279,38 triliun," ucap Irawan.
Wakil Ketua Komisi XI itu juga menjelaskan pendapatan negara kita didominasi pajak serta bea dan cukai. Realisasi pendapatan pajak sampai 26 Oktober 2015 baru mencapai Rp750 triliun atau 57,96% dari target serta pendapatan bea dan cukai sampai 20 Oktober 2015 sebesar Rp123,48 triliun atau 63,33%.
Dengan demikian, lanjut dia, pendapatan perpajakan tahun ini diprediksi hanya akan kurang lebih sama dengan tahun lalu, berarti sekitar 80% dari target sebesar Rp1.489,26 triliun.
"Sehingga penetapan target pendapatan perpajakan pada RAPBN 2016 yang lebih tinggi dari APBNP 2015 yakni sebesar Rp1.546,7 tidak masuk akal," tutur Irawan.
Terlebih, kondisi makro ekonomi tahun depan yang diprediksi tidak lebih baik dari tahun ini. Jika target ini disetujui, maka defisit 2016 akan semakin membengkak.
"Itu sama saja mendorong pemerintah untuk menambah utang lebih besar lagi tahun depan. Kami tidak rela mewariskan utang yang begitu besar bagi generasi mendatang," tandasnya.
(izz)