Pengusaha Wanita: UMP Rp3,1 Juta Sangat Memberatkan UMKM
Minggu, 01 November 2015 - 16:00 WIB
Pengusaha Wanita: UMP Rp3,1 Juta Sangat Memberatkan UMKM
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp3,1 juta pada tahun depan cukup berat, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ketua Umum Iwapi Nita Yudi berpendapat, pemerintah seolah tidak berpikir soal UMP. Pasalnya, idealnya UMP hanya boleh naik maksimal 20%. Sementara jika lebih dari itu akan sangat mencekik pengusaha.
"Ini cukup berat, pemerintah seolah tidak berpikir. UMP itu cuma boleh naik 20% paling tinggi. Zaman pak Jokowi (Joko Widodo) jadi gubernur, UMP naik 40%. Kita dari pengusaha waktu itu walkout. Maksudnya begini, kita tidak mau lagi ikut campur karena itu berat untuk Jakarta," kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (2/10/2015).
Wanita yang pernah menjadi anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta ini mengatakan, mungkin pemerintah sudah menyadari bahwa mereka tidak mungkin menaikkan lagi, jadi dipatok Rp3,1 juta. Namun, pemerintah tak memikirkan kondisi ekonomi saat ini.
"Dengan kondisi seperti ini, daya beli masyarakat kan lemah, kalau kita naikkan upah, artinya gaji mereka kita naikkan, sementara barang kita belum tentu dibeli konsumen," ujarnya.
Pasalnya, dia menjelaskan, biaya produksi yang bertambah tinggi menyebabkan harga produk menjadi naik, di tengah melemahnya daya beli masyarakat, sehingga produk menjadi tidak laku.
"Tidak dinaikkan saja susah lakunya, apalagi dinaikkan (harga produknya)," keluh dia.
Karena itu, Nita berharap, pemerintah harus melakukan kebijakan tambahan, terutama bagi pelaku UMKM demi membantu mereka dalam mengatasi krisis saat ini.
"Artinya, harus ada kebijakan pemerintah terutama untuk UMKM. Jangan dipatok untuk UMKM diberikan UMPnya harus segitu. Mereka tidak akan sanggup. Kita harus lihat dari semua sisi atau memang ada subsidi untuk UMKM. Misal subsidi listrik, tapi untuk UMKM yang punya produk, misalnya restoran, sepatu, tekstil," pungkasnya.
Baca:
Jangan Hanya Upah, Pemerintah Juga Diminta Lakukan Ini
Pengusaha Nilai Pemerintah Tak Konsisten Soal UMP
Ketua Umum Iwapi Nita Yudi berpendapat, pemerintah seolah tidak berpikir soal UMP. Pasalnya, idealnya UMP hanya boleh naik maksimal 20%. Sementara jika lebih dari itu akan sangat mencekik pengusaha.
"Ini cukup berat, pemerintah seolah tidak berpikir. UMP itu cuma boleh naik 20% paling tinggi. Zaman pak Jokowi (Joko Widodo) jadi gubernur, UMP naik 40%. Kita dari pengusaha waktu itu walkout. Maksudnya begini, kita tidak mau lagi ikut campur karena itu berat untuk Jakarta," kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (2/10/2015).
Wanita yang pernah menjadi anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta ini mengatakan, mungkin pemerintah sudah menyadari bahwa mereka tidak mungkin menaikkan lagi, jadi dipatok Rp3,1 juta. Namun, pemerintah tak memikirkan kondisi ekonomi saat ini.
"Dengan kondisi seperti ini, daya beli masyarakat kan lemah, kalau kita naikkan upah, artinya gaji mereka kita naikkan, sementara barang kita belum tentu dibeli konsumen," ujarnya.
Pasalnya, dia menjelaskan, biaya produksi yang bertambah tinggi menyebabkan harga produk menjadi naik, di tengah melemahnya daya beli masyarakat, sehingga produk menjadi tidak laku.
"Tidak dinaikkan saja susah lakunya, apalagi dinaikkan (harga produknya)," keluh dia.
Karena itu, Nita berharap, pemerintah harus melakukan kebijakan tambahan, terutama bagi pelaku UMKM demi membantu mereka dalam mengatasi krisis saat ini.
"Artinya, harus ada kebijakan pemerintah terutama untuk UMKM. Jangan dipatok untuk UMKM diberikan UMPnya harus segitu. Mereka tidak akan sanggup. Kita harus lihat dari semua sisi atau memang ada subsidi untuk UMKM. Misal subsidi listrik, tapi untuk UMKM yang punya produk, misalnya restoran, sepatu, tekstil," pungkasnya.
Baca:
Jangan Hanya Upah, Pemerintah Juga Diminta Lakukan Ini
Pengusaha Nilai Pemerintah Tak Konsisten Soal UMP
(rna)
Lihat Juga :
