HT: TPP Hanya Jadikan Indonesia Pasar
HT: TPP Hanya Jadikan Indonesia Pasar
A
A
A
BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai rencana pemerintah untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) harus ditinjau ulang. Sebab, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi selusin negara besar dalam blok ekonomi tersebut.
"Bukan kita mengambil market mereka, tetapi mereka ambil market kita. Hati-hati saja," ujar HT usai temu kader Partai Perindo Kabupaten Bogor di Citeureup, Bogor, Rabu, 4 November 2015.
Dia mengatakan, basis ekonomi Indonesia sudah bergeser dari produksi ke konsumsi. Sifat konsumtif masyarakat ini akan menguntungkan negara-negara yang tergabung dalam TPP. Mereka bisa leluasa memasarkan produk dan jasanya di tanah air. (Baca: Pengamat: Kepentingan RI Tak Terakomodasi di TPP).
"Harus diingat, masyarakat kita konsumtif, karena generasi muda kita besar. Mereka lebih banyak mengeluarkan, membelanjakan daripada saving atau menabung," tuturnya.
Menurutnya, dalam tatanan masyarakat yang mayoritas belum mapan, pemberlakuan pasar bebas sangat merugikan. Indonesia akan tergilas negara-negara lain yang daya saingnya lebih tinggi. "Kita belum siap. Diadu sama negara maju, bagaimana kita mau menang," tegas HT.
HT mengatajan, jangankan bersaing dengan Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara maju lainnya dalam TPP, untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saja, Indonesia dinilai belum siap. "Trans Pacific Partnership itu makin memperburuk, kalau itu dibuka untuk semua lapisan," ungkapnya.
Terkait pemberlakuan MEA awal 2016, pria asal Jawa Timur itu berharap pemerintah tidak mengikutsertakan masyarakat menengah ke bawah semisal UMKM. Saat ini, UMKM di tanah air masih menghadapi berbagai persoalan sehingga sulit berkembang. Mulai dari akses modal, minimnya keterampilan sehingga produktivitas rendah, hingga tidak adanya proteksi.
"Bagaimana mereka mau siap, cari modal saja susah. Secara keterampilan juga terbatas, karena latar belakang pendidikan yang mungkin kurang. Jadi bagaimana mereka harus bersaing bebas dengan orang yang modalnya lebih banyak, pengalamannya lebih luas," terangnya.
Karena itu, lanjut HT, pemerintah perlu memproteksi UMKM dan masyarakat golongan ekonomi lemah lainnya dari pasar bebas. "MEA perlu ditinjau, khususnya yang menyangkut masyarakat menengah ke bawah. Silakan bersaing untuk yang siap," pungkasnya.
Baca Juga:
Gabung TPP, Indonesia Tak Banyak Diuntungkan
HT: Masyarakat Ekonomi Lemah Perlu Program Khusus
Pemerintah Harus Proteksi Masyarakat dari Pasar Bebas
"Bukan kita mengambil market mereka, tetapi mereka ambil market kita. Hati-hati saja," ujar HT usai temu kader Partai Perindo Kabupaten Bogor di Citeureup, Bogor, Rabu, 4 November 2015.
Dia mengatakan, basis ekonomi Indonesia sudah bergeser dari produksi ke konsumsi. Sifat konsumtif masyarakat ini akan menguntungkan negara-negara yang tergabung dalam TPP. Mereka bisa leluasa memasarkan produk dan jasanya di tanah air. (Baca: Pengamat: Kepentingan RI Tak Terakomodasi di TPP).
"Harus diingat, masyarakat kita konsumtif, karena generasi muda kita besar. Mereka lebih banyak mengeluarkan, membelanjakan daripada saving atau menabung," tuturnya.
Menurutnya, dalam tatanan masyarakat yang mayoritas belum mapan, pemberlakuan pasar bebas sangat merugikan. Indonesia akan tergilas negara-negara lain yang daya saingnya lebih tinggi. "Kita belum siap. Diadu sama negara maju, bagaimana kita mau menang," tegas HT.
HT mengatajan, jangankan bersaing dengan Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara maju lainnya dalam TPP, untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saja, Indonesia dinilai belum siap. "Trans Pacific Partnership itu makin memperburuk, kalau itu dibuka untuk semua lapisan," ungkapnya.
Terkait pemberlakuan MEA awal 2016, pria asal Jawa Timur itu berharap pemerintah tidak mengikutsertakan masyarakat menengah ke bawah semisal UMKM. Saat ini, UMKM di tanah air masih menghadapi berbagai persoalan sehingga sulit berkembang. Mulai dari akses modal, minimnya keterampilan sehingga produktivitas rendah, hingga tidak adanya proteksi.
"Bagaimana mereka mau siap, cari modal saja susah. Secara keterampilan juga terbatas, karena latar belakang pendidikan yang mungkin kurang. Jadi bagaimana mereka harus bersaing bebas dengan orang yang modalnya lebih banyak, pengalamannya lebih luas," terangnya.
Karena itu, lanjut HT, pemerintah perlu memproteksi UMKM dan masyarakat golongan ekonomi lemah lainnya dari pasar bebas. "MEA perlu ditinjau, khususnya yang menyangkut masyarakat menengah ke bawah. Silakan bersaing untuk yang siap," pungkasnya.
Baca Juga:
Gabung TPP, Indonesia Tak Banyak Diuntungkan
HT: Masyarakat Ekonomi Lemah Perlu Program Khusus
Pemerintah Harus Proteksi Masyarakat dari Pasar Bebas
(izz)
Explore More