Pemerintah Gelar Rakor Lanjutan One Map Policy
Pemerintah Gelar Rakor Lanjutan One Map Policy
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang one map policy.
Menurutnya, rapat tersebut lanjutan dari pembahasan sebelumnya ketika dia masih menjabat sebagai Menko Perekonomian.
"Ya, ini rapat lanjutan yang dulu itu. Kita akan membahas soal one map policy. Karena selama ini masing-masing punya peta sendiri, kehutanan, pertahanan punya peta sendiri. Kalau peta itu kita buat dengan one map sendiri kita timpalin akan ketahuan nanti di tanah yang sama apa saja yang ada, sehingga kita tertibkan. Ini sudah lama," kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Dia menjelaskan, One map policy ini dalam rangka pencegahan kebakaran yang saat ini sedang sering terjadi di Indonesia.
"Jadi kita tahu dimana gambut, bagaimana tata hidrologi air. Sehingga, pengaturan perizinan akan bisa lebih mudah," ujarnya.
Selain itu, one map policy di Indonesia juga tergantung skalanya. Di mana skala besar sudah ada tinggal menentukan untuk skala kecilnya karena belum ada.
"Kalau Indonesia tergantung skala, kalau skala besar sudah ada, nanti kalau kita inginkan skala kecil, saya enggak tahu tergantung nanti. Yang pasti, kalau secara skala besar sudah ada," tandas Sofyan.
Menurutnya, rapat tersebut lanjutan dari pembahasan sebelumnya ketika dia masih menjabat sebagai Menko Perekonomian.
"Ya, ini rapat lanjutan yang dulu itu. Kita akan membahas soal one map policy. Karena selama ini masing-masing punya peta sendiri, kehutanan, pertahanan punya peta sendiri. Kalau peta itu kita buat dengan one map sendiri kita timpalin akan ketahuan nanti di tanah yang sama apa saja yang ada, sehingga kita tertibkan. Ini sudah lama," kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Dia menjelaskan, One map policy ini dalam rangka pencegahan kebakaran yang saat ini sedang sering terjadi di Indonesia.
"Jadi kita tahu dimana gambut, bagaimana tata hidrologi air. Sehingga, pengaturan perizinan akan bisa lebih mudah," ujarnya.
Selain itu, one map policy di Indonesia juga tergantung skalanya. Di mana skala besar sudah ada tinggal menentukan untuk skala kecilnya karena belum ada.
"Kalau Indonesia tergantung skala, kalau skala besar sudah ada, nanti kalau kita inginkan skala kecil, saya enggak tahu tergantung nanti. Yang pasti, kalau secara skala besar sudah ada," tandas Sofyan.
(izz)
Explore More