Jokowi: Kilang TPPI Menghemat Impor Premium 36%
Jokowi: Kilang TPPI Menghemat Impor Premium 36%
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, beroperasinya kilang Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI) berpotensi menghemat impor bahan bakar minyak (BBM) jenis premium hingga 36%.
Dia mengatakan, sejak dibangun pada 1995, TPPI beberapa kali mengalami masalah, sehingga tidak dapat beroperasi secara baik untuk menopang kebutuhan energi dalam negeri. Pada 2006, TPPI memulai beroperasi dengan bahan baku kondensat dari Pertamina.
"Kemudian ada masalah lagi karena tidak bisa membayar, sehingga menjadi masalah hukum yang sudah berlangsung empat tahun dan berhenti beroperasi," katanya seperti dalam rilisnya, yang diterima Sindonews di Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Saat mengetahui TPPI didera masalah hukum, Jokowi mengaku kala itu meminta agar masalah hukum diselesaikan di wilayah hukum. "Di wilayah ekonomi dan bisnis harus jalan. Target kemarin, Oktober harus dimulai. Sekarang saya cek di sini, meski baru 70% tapi sudah dimulai. Insya Allah pada akhir tahun mencapai 100%," imbuh dia.
Dengan beroperasinya TPPI, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, impor untuk premium dapat berkurang hingga 19%. Tapi, jika proses di TPPI Tuban digabungkan dengan proses RFCC Cilacap akan menurunkan impor premium hingga 29%. Bahkan pada Desember 2015 penghematan impor akan mencapai 36%.
"Dan solarnya mencapai sekarang 40%, nantinya tidak akan ada impor pada akhir tahun," sebutnya.
Proses-proses produksi premium, solar elpiji dan HOMC 92 (dikenal sebagai Pertamax 92) yang akan dikerjakan di komplek TPPI Tuban ini dan ke arah depannya komplek akan menjadi Komplek Industri Petrokimia di Indonesia.
"Sebuah keputusan politik yang tadi diputuskan di dalam rapat dan kita harapkan nantinya, turunan-turunan dari proses produksi di sini semuanya akan dihasilkan di komplek industri petrokimia itu," tutur Jokowi
Bahan-bahan turunan tersebut, seperti petrochemical, seperti paraxylene, Orthoxylene, Benzene, dan Toluene yang dibutuhkan oleh industri nasional.
"Ini adalah masa depan industri dasar petrokimia di Indonesia, jangan berhenti," pungkasnya.
Dia mengatakan, sejak dibangun pada 1995, TPPI beberapa kali mengalami masalah, sehingga tidak dapat beroperasi secara baik untuk menopang kebutuhan energi dalam negeri. Pada 2006, TPPI memulai beroperasi dengan bahan baku kondensat dari Pertamina.
"Kemudian ada masalah lagi karena tidak bisa membayar, sehingga menjadi masalah hukum yang sudah berlangsung empat tahun dan berhenti beroperasi," katanya seperti dalam rilisnya, yang diterima Sindonews di Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Saat mengetahui TPPI didera masalah hukum, Jokowi mengaku kala itu meminta agar masalah hukum diselesaikan di wilayah hukum. "Di wilayah ekonomi dan bisnis harus jalan. Target kemarin, Oktober harus dimulai. Sekarang saya cek di sini, meski baru 70% tapi sudah dimulai. Insya Allah pada akhir tahun mencapai 100%," imbuh dia.
Dengan beroperasinya TPPI, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, impor untuk premium dapat berkurang hingga 19%. Tapi, jika proses di TPPI Tuban digabungkan dengan proses RFCC Cilacap akan menurunkan impor premium hingga 29%. Bahkan pada Desember 2015 penghematan impor akan mencapai 36%.
"Dan solarnya mencapai sekarang 40%, nantinya tidak akan ada impor pada akhir tahun," sebutnya.
Proses-proses produksi premium, solar elpiji dan HOMC 92 (dikenal sebagai Pertamax 92) yang akan dikerjakan di komplek TPPI Tuban ini dan ke arah depannya komplek akan menjadi Komplek Industri Petrokimia di Indonesia.
"Sebuah keputusan politik yang tadi diputuskan di dalam rapat dan kita harapkan nantinya, turunan-turunan dari proses produksi di sini semuanya akan dihasilkan di komplek industri petrokimia itu," tutur Jokowi
Bahan-bahan turunan tersebut, seperti petrochemical, seperti paraxylene, Orthoxylene, Benzene, dan Toluene yang dibutuhkan oleh industri nasional.
"Ini adalah masa depan industri dasar petrokimia di Indonesia, jangan berhenti," pungkasnya.
(rna)
Explore More