HT: Kebijakan Ekonomi Tak Boleh Berdasarkan Lobi Asing
Senin, 16 November 2015 - 11:03 WIB
HT: Kebijakan Ekonomi Tak Boleh Berdasarkan Lobi Asing
A
A
A
JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menyarankan agar kebijakan ekonomi negara lebih pro terhadap rakyat, tidak dibuat berdasarkan lobi pengusaha atau pihak asing.
"Agar pro rakyat, saya menyarankan kebijakan ekonomi negara tidak dibuat berdasarkan lobi pengusaha atau asing," ujarnya, Senin (16/11/2015).
Sebelumnya, HT meminta pemerintah perlu menerbitkan regulasi agar investasi di Tanah Air tidak didominasi investor asing.
Menurutnya, peraturan mengenai perbankan di Indonesia yang masih belum ketat membuat investor asing dapat dengan mudah membuka cabangnya di dalam negeri, bahkan menyasar ke perbankan ritel.
"Di luar negeri itu kalau bank asing tidak semudah itu membuka cabang ke masyarakat, bahkan mereka lebih ke corporate banking bukan ke ritel banking. Kalau di kita terbuka," katanya.
Dia menyayangkan hal tersebut karena pasar dalam negeri akan dimakan orang asing. Seharusnya, pemerintah memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk memproteksi investor dalam negeri dengan cara wajar namun tetap adil.
Menurutnya, perbankan ritel seharusnya hanya bisa dilakukan perbankan lokal baik swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Investor asing, lanjut Ketua Umum Partai Perindo ini, sudah cukup diberikan kemudahan untuk menyasar corporate banking di dalam negeri.
"Karena ritel itu sensitif dan berhubungan ke masyarakat, segala hal yang berhubungan dengan masyarakat tidak dengan mudah dibuka kepada asing, saya rasa UUD 45 juga ada pasal itu, jadi saya tegaskan sekali lagi kalau kita mau maju di jasa keungan tetap perlu dipertimbangkan keberadaan pemain nasional," pungkas HT.
"Agar pro rakyat, saya menyarankan kebijakan ekonomi negara tidak dibuat berdasarkan lobi pengusaha atau asing," ujarnya, Senin (16/11/2015).
Sebelumnya, HT meminta pemerintah perlu menerbitkan regulasi agar investasi di Tanah Air tidak didominasi investor asing.
Menurutnya, peraturan mengenai perbankan di Indonesia yang masih belum ketat membuat investor asing dapat dengan mudah membuka cabangnya di dalam negeri, bahkan menyasar ke perbankan ritel.
"Di luar negeri itu kalau bank asing tidak semudah itu membuka cabang ke masyarakat, bahkan mereka lebih ke corporate banking bukan ke ritel banking. Kalau di kita terbuka," katanya.
Dia menyayangkan hal tersebut karena pasar dalam negeri akan dimakan orang asing. Seharusnya, pemerintah memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk memproteksi investor dalam negeri dengan cara wajar namun tetap adil.
Menurutnya, perbankan ritel seharusnya hanya bisa dilakukan perbankan lokal baik swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Investor asing, lanjut Ketua Umum Partai Perindo ini, sudah cukup diberikan kemudahan untuk menyasar corporate banking di dalam negeri.
"Karena ritel itu sensitif dan berhubungan ke masyarakat, segala hal yang berhubungan dengan masyarakat tidak dengan mudah dibuka kepada asing, saya rasa UUD 45 juga ada pasal itu, jadi saya tegaskan sekali lagi kalau kita mau maju di jasa keungan tetap perlu dipertimbangkan keberadaan pemain nasional," pungkas HT.
(dmd)
