Jokowi Minta Pembangunan KA Sulawesi Gunakan Pekerja Lokal

BARRU - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menggunakan tenaga kerja lokal untuk proyek pembangunan kereta api (KA) Trans Sulawesi.

Jokowi menyatakan, yang terpenting dalam proses pembangunan konstruksi adalah penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga membuka banyak lapangan kerja.

"Dan, sudah ada instruksi dari Pak Dirjen semuanya dari lokal, termasuk yang mengoperasikan PT KAI di sini. Saya pesan tadi agar juga disiapkan dari Sulawesi yang di sini dari Sulsel, Manado dari Sulawesi Utara dan sebagainya," ujarnya, usai meninjau pemasangan rel kereta api Trans Sulawesi di Dusun Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Rabu (25/11/2015) siang.

Bukan hanya tenaga kerja lokal, peralatan kereta api, mulai dari bantalan hingga lokomotif pun rencananya akan menggunakan produksi dalam negeri, kecuali rel kereta. Untuk block bantalan rel merupakan bantalan produksi PT INKA, pengunci rel buatan PT Pindad, lokomotif dan gerbong nantinya akan menggunakan produk buatan PT INKA.

Untuk rel kereta api, rencananya akan menggunakan rel buatan China, Jepang, dan Rusia. Namun yang sudah ada saat ini baru rel kereta api buatan Jepang yang kualitasnya sudah standar internasional.

Selanjutnya, Jokowi mengisyaratkan kereta api yang digunakan adalah kereta api cepat, dengan kecepatan mencapai 200 km per jam.

"Mobil saja 100 km per jam sudah cepatnya kayak gitu, ini 200 km per jam. Semuanya PT INKA, dibuat sendiri, misalnya blok bantalan dari PT INKA, pengunci rel dari Pindad," tegasnya.

Jokowi menjanjikan menambah anggaran untuk pembangunan tersebut yang dianggarkan dari dana APBN Perubahan 2016. Namun, dia tidak menjelaskan jumlah tambahan anggaran tersebut.

Dia hanya mengatakan, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko, meminta tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun.

Meski pemasangan rel kereta api tersebut baru berjalan sepanjang 6 kilometer, namun Jokowi berharap tahun depan sudah dapat menghubungkan Kabupaten Barru dan Kota Parepare. Bahkan, dia berharap agar pada tahun selanjutnya sudah dapat dikerjakan jalur Parepare-Manado.

Pelaksanaan pembangunan saat ini sesuai rencana, dan jalur rel tersebut akan tersambung atau terkoneksi dengan Makassar New Port (MNP), dan tersambung dengan bandara.

"Jadi akan terkoneksi seperti itu. Kota lain juga begitu. Artinya ada integrasi antara moda udara, moda laut dan moda darat kereta api," lanjutnya.

Harapan lain terkait proyek tersebut menurutnya adalah semakin murahnya harga barang, seiring dengan semakin murahnya biaya transportasi dan distribusi logistik yang disebabkan oleh tol laut dan kereta api yang dibangun.

Mengenai proyek infrastruktur lain yang akan dilaksanakan di Sulsel, mantan Gubernur DKI tersebut meminta agar Sulsel sabar karena beberapa provinsi lain sudah mulai meminta pelaksanaan pembangunan perkeretaapian, yakni Kalimantan dan Papua.

"Satu-satulah, ini kan kita dikejar kereta api di Kalimantan, Papua, semuanya ngejar dan tadi saya tanya yang Papua kapan, sekarang baru proses studi, nanti mungkin pada semester 1 tahun depan mungkin sudah selesai," tuturnya.

Saat ditanya mengenai helikopter kepresidenan, Jokowi enggan menjawab dan mengatakan kegiatan yang dihadirinya adalah urusan kereta api, bukan urusan helikopter. "Ini urusan kereta api, urusan darat, bukan urusan udara," candanya.

Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, dalam sambutannya mengatakan kunjungan presiden tersebut dalam rangka melihat perkembangan perkeretaapian di Sulsel, yang akan mengobati kerinduan orang Bugis-Makassar pada pembangunan kereta api yang sudah dinantikan selama 60 tahun.

"Ini sudah dijanjikan pada awal kemerdekaan RI, dan hari ini terbukti. Kami tidak hanya bisa menyanyi naik kereta api, tapi Insya Allah orang Bugis-Makassar akan punya kereta api," ucapnya.

Syahrul menjelaskan, pembangunan tahap kedua sepanjang 40 km akan segera dimulai tahap pembebasan lahannya, dan untuk pembebasan lahan tahap pertama sepanjang 30 km dilaporkannya tidak mengalami kendala yang berarti.

Meski tidak ada satupun hambatan yang berarti, namun bukan berarti tidak ada satupun masalah. Tetapi hal itu secara umum sudah diselesaikan, apalagi animo masyarakat terhadap perkeretaapian sangat besar.

"Dari 872 persil bidang, yang belum dibayar hanya karena masalah administrasi, lagi proses di pengadilan, perkara keluarga, dan sekarang dititip di pengadilan. Singkatnya tidak ada hambatan yang berarti," tandasnya.