Harga Anjlok, Pemerintah Perlu Dorong Hilirisasi Industri Sawit

JAKARTA - Kebijakan hilirisasi sawit dapat bergerak cepat salah satunya dengan memberikan dukungan berupa insentif pajak. Hilirisasi bisa berjalan lebih cepat bila pemerintah mengubah prioritas meningkatkan ekspor produk akhir, dari orientasi ekspor bahan mentah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara dalam acara Indonesian Palm Oil Converence di Nusa Dua, Badung, Jumat (27/11/2015).

Menurutnya, badan pengelola dana perkebunan sawit merupakan langkah baru bagi Indonesia untuk memperkuat sektor industri sawit.

Apabila kelapa sawit dikelola secara bijak, maka sustainable energy bisa dipromosikan kepada dunia. Program utama dari badan pengelola yaitu meningkatkan mandatori biodiesel dari 815 menjadi 820.

Dia menerangkan, peningkatan produksi dan serapan terhadap biodiesel ini berdampak positif terhadap kebutuhan pasokan minyak sawit.

"Kebijakan baru ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri sawit, termasuk meningkatkan daya serap biodiesel oleh pertamina sebagai ganti minyak fosil," ujarnya.

Suahasil optimistis kebijakan biodiesel ini akan meningkatkan peranan Indonesia di industri sawit global. Tantangan ekonomi, rendahnya harga komoditas pada tahun ini dibandingkan 3-4 tahun lalu (di mana negara ditopang tingginya harga komoditas), Indonesia tidak akan lagi mendapatkan keuntungan dari tingginya harga komoditas.

"Dalam situasi ini, harus kita ubah orientasi pendapatan negara. Harga minyak bumi rendah sama seperti harga CPO. Diharapkan dengan langkah hilirisasi melalui peningkatan daya serap biodiesel ini dapat menjadi fondasi kita untuk menciptakan hilirisasi sawit dengan produk akhir yang lain," jelasnya.

Baca juga:

Harga Kelapa Sawit pada 2015 Anjlok 30%

Pemerintah Diminta Tetapkan Sawit Industri Strategis

JK Imbau Pengusaha Kelapa Sawit Simpan Devisa di RI