Pengamat: Rizal Ramli dan Lion Air Diduga Jadi Penyebab
Minggu, 29 November 2015 - 10:14 WIB
Pengamat: Rizal Ramli dan Lion Air Diduga Jadi Penyebab
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan tanpa dilandasi tanggung jawab pemerintah Indonesia, terhadap dunia penerbangan pada waktu lalu, memberikan dampak negatif terhadap manajeman penerbangan. Akibatnya, hingga saat ini penerbangan di Indonesia pun tidak dapat naik kelas.
Pengamat Sosial Politik, Adhie Massardi menilai, semenjak deregulasi pada 2000 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Pemerintah Indonesia, kata Adhie, melakukan kebijakan kran bisnis penerbangan kepada pihak swasta, lantaran kala itu Garuda Indonesia bermasalah dengan Eropa. Kebijakan itu muncul, saat Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian.
Namun, seiring berjalannya waktu, sistem manajeman tidak diubah dan perubahan hanya berkutat pada sejumlah jajaran Komisaris saja. "Penggantinya (Gus Dur) hanya meributkan bisnis, hanya memasang komisaris untuk meningkatkan keuntungan, manajemen tak diperhatikan. Ganti pemerintahan bukan perbaikan manajemen tapi penggantian komisaris saja," beber Adhie dalam diskusi Sindo Trijaya bertajuk "Revolusi Layanan Bandara" di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).
Adhie berpendapat, Rizal yang saat ini menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya harus dimintai pertanggung jawaban. "Mekanisme perubahan menuju perbaikan harus dilakukan dalam waktu dekat. Revolusi mental harus dipimpin oleh orang yang melaksanakan hal itu. Dia (Rizal) bisa minta Menhub untuk perbaikan, 'kalau nggak beres kamu yang mundur atau saya yang mundur', harusnya begitu," saran Adhie.
Tak hanya itu, PT Angkasa Pura II, sebagai regulator penyelanggara, lanjut Adhie, wajib diminta ketegasan dan komitmennya dalam membuat penerbangan Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya tidak melakukan transaksi haram dengan operator dan berani menolak operator nakal.
Pendapat berbeda juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Mohamad Hekal. Dia menyakini lemahnya pemerintah Indonesia dalam menindak Lion Air, lantaran ada hubunganya dengan orang nomer satu Indonesia, yakni Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, saat ini, Rusdi Kirana, pemegang saham terbesar Lion Air merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
"Pengusaha yang dekat dengan kekuasaan akan membuat peraturan dan melakukan upaya agar bisnisnya tak terganggu. Lantas jika terjadi insiden pelanggaran, penegakan hukum pun menjadi absen," ungkap Haekal.
Karenaya, Ia menekankan, pentingnya pembenahan manajemen di tubuh maskapai harus dilakukan dalam waktu cepat. Sekalipun menurutnya maskapai sendiri merupakan bagian dari layanan bandara. Tapi bila dirunut, maskapai merupakan penyelenggara penerbangan yang memiliki peran dalam perkembangan dunia penerbangan.
Tanpa bermaksud menyindir, Haekal meminta pemerintah Jokowi melalui Regulator (Angkasapura II), harus melakukan ketegasan dan berani melakukan tindakan terhadap maskapai yang memiliki manajeman buruk yang dapat merugikan penumpang.
"Tentunya perusahaan penerbangan menjadi bagian penting. Airport itu kan hanya tuan rumah, di situ ada maskapai, ada bea cukai, kepolisian, kejaksaan, semua ngumpul di situ ramai, tapi yang punya hajat rutinitas berlabuh kan para maskapai. Manajemen mereka harus ditertibkan, airport mau dibenahi bagaiamanapun, kalau makskapainya masih nakal, percuma saja," pungkasnya.
Pengamat Sosial Politik, Adhie Massardi menilai, semenjak deregulasi pada 2000 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Pemerintah Indonesia, kata Adhie, melakukan kebijakan kran bisnis penerbangan kepada pihak swasta, lantaran kala itu Garuda Indonesia bermasalah dengan Eropa. Kebijakan itu muncul, saat Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian.
Namun, seiring berjalannya waktu, sistem manajeman tidak diubah dan perubahan hanya berkutat pada sejumlah jajaran Komisaris saja. "Penggantinya (Gus Dur) hanya meributkan bisnis, hanya memasang komisaris untuk meningkatkan keuntungan, manajemen tak diperhatikan. Ganti pemerintahan bukan perbaikan manajemen tapi penggantian komisaris saja," beber Adhie dalam diskusi Sindo Trijaya bertajuk "Revolusi Layanan Bandara" di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).
Adhie berpendapat, Rizal yang saat ini menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya harus dimintai pertanggung jawaban. "Mekanisme perubahan menuju perbaikan harus dilakukan dalam waktu dekat. Revolusi mental harus dipimpin oleh orang yang melaksanakan hal itu. Dia (Rizal) bisa minta Menhub untuk perbaikan, 'kalau nggak beres kamu yang mundur atau saya yang mundur', harusnya begitu," saran Adhie.
Tak hanya itu, PT Angkasa Pura II, sebagai regulator penyelanggara, lanjut Adhie, wajib diminta ketegasan dan komitmennya dalam membuat penerbangan Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya tidak melakukan transaksi haram dengan operator dan berani menolak operator nakal.
Pendapat berbeda juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Mohamad Hekal. Dia menyakini lemahnya pemerintah Indonesia dalam menindak Lion Air, lantaran ada hubunganya dengan orang nomer satu Indonesia, yakni Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, saat ini, Rusdi Kirana, pemegang saham terbesar Lion Air merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
"Pengusaha yang dekat dengan kekuasaan akan membuat peraturan dan melakukan upaya agar bisnisnya tak terganggu. Lantas jika terjadi insiden pelanggaran, penegakan hukum pun menjadi absen," ungkap Haekal.
Karenaya, Ia menekankan, pentingnya pembenahan manajemen di tubuh maskapai harus dilakukan dalam waktu cepat. Sekalipun menurutnya maskapai sendiri merupakan bagian dari layanan bandara. Tapi bila dirunut, maskapai merupakan penyelenggara penerbangan yang memiliki peran dalam perkembangan dunia penerbangan.
Tanpa bermaksud menyindir, Haekal meminta pemerintah Jokowi melalui Regulator (Angkasapura II), harus melakukan ketegasan dan berani melakukan tindakan terhadap maskapai yang memiliki manajeman buruk yang dapat merugikan penumpang.
"Tentunya perusahaan penerbangan menjadi bagian penting. Airport itu kan hanya tuan rumah, di situ ada maskapai, ada bea cukai, kepolisian, kejaksaan, semua ngumpul di situ ramai, tapi yang punya hajat rutinitas berlabuh kan para maskapai. Manajemen mereka harus ditertibkan, airport mau dibenahi bagaiamanapun, kalau makskapainya masih nakal, percuma saja," pungkasnya.
(dyt)
Lihat Juga :
