Polemik Surat Setya Novanto ke Pertamina Harus Diselesaikan
Senin, 30 November 2015 - 15:23 WIB
Polemik Surat Setya Novanto ke Pertamina Harus Diselesaikan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas surat yang diduga dari Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto yang meminta Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) ke PT Orbit Terminal Merak (OTM).
"Surat tersebut hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Jadi harus diusut tuntas, jangan didiamkan. Setnov (Setya Novanto) perlu menempuh upaya hukum untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, agar publik tidak bertambah curiga bahwa DPR RI ini sibuk mengurus hal-hal yang di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua DPR," kata Hatta di Jakarta, Senin (30/11/2015).
Mantan anggota DPR RI itu juga menegaskan demi menjaga nama baik Ketua DPR RI dan Dirut Pertamina, seharusnya penegak hukum seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil inisiatif mengusut surat tersebut dan mengusut apakah surat itu jika tidak bocor ke publik akan menimbulkan kerugian terhadap Pertamina.
"Penegak hukum harusnya bisa pula memanggil dan para pihak yang terkait dengan surat tersebut dan terkait keberadaan dan kepentingan perusahaan yang dimaksud dalam surat tersebut," ujar dia.
Menurutnya, meski Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR RI membantah surat tersebut, Ketua DPR RI harus menempuh jalur hukum untuk menepis anggapan bahwa Setnov menjadi backing dari bisnis keluarga Riza Chalid yang juga lagi dalam sorotan publik.
Hatta mengemukakan bahwa hal itu terkait beredarnya kopi surat Setnov ke publik yang ditujukan kepada Dirut Pertamina Dwi Soetjipto per tanggal 17 Oktober 2015, yang meminta Pertamina membayar biaya penyimpanan BBM kepada OTM.
"Surat tersebut hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Jadi harus diusut tuntas, jangan didiamkan. Setnov (Setya Novanto) perlu menempuh upaya hukum untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, agar publik tidak bertambah curiga bahwa DPR RI ini sibuk mengurus hal-hal yang di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua DPR," kata Hatta di Jakarta, Senin (30/11/2015).
Mantan anggota DPR RI itu juga menegaskan demi menjaga nama baik Ketua DPR RI dan Dirut Pertamina, seharusnya penegak hukum seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil inisiatif mengusut surat tersebut dan mengusut apakah surat itu jika tidak bocor ke publik akan menimbulkan kerugian terhadap Pertamina.
"Penegak hukum harusnya bisa pula memanggil dan para pihak yang terkait dengan surat tersebut dan terkait keberadaan dan kepentingan perusahaan yang dimaksud dalam surat tersebut," ujar dia.
Menurutnya, meski Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR RI membantah surat tersebut, Ketua DPR RI harus menempuh jalur hukum untuk menepis anggapan bahwa Setnov menjadi backing dari bisnis keluarga Riza Chalid yang juga lagi dalam sorotan publik.
Hatta mengemukakan bahwa hal itu terkait beredarnya kopi surat Setnov ke publik yang ditujukan kepada Dirut Pertamina Dwi Soetjipto per tanggal 17 Oktober 2015, yang meminta Pertamina membayar biaya penyimpanan BBM kepada OTM.
(izz)
Lihat Juga :
